NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Pemerintah telah berkoordinasi dengan baik ketika menyampaikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Alhamdulillah lancar-lancar semua. Pemerintah berkoordinasi dengan baik,” kata Airlangga ketika ditanya wartawan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 5/4/2024
Menurut Airlangga, dirinya beserta tiga menteri lain, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, sama sekali tidak ada kendala ketika menyampaikan keterangan soal penyaluran bantuan sosial saat pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hasil sidang di MK “secara tidak langsung” telah dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Yang penting kami melaporkan sudah hadir,” tuturnya.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden mengatakan kepada Airlangga bahwa Jokowi akan memantau jalannya sidang melalui YouTube.
“Presiden mau lihat di YouTube,” kata Airlangga.
Ketika ditanya soal pernyataannya bahwa tidak ada bungkus bansos berwarna kuning—yang kental kaitannya dengan warna Partai Golkar—Airlangga menegaskan bahwa jawabannya kepada MK tersebut tidak bermaksud menyinggung partai tertentu.
“‘Kan tadi sudah jelas. Statement-nya sudah jelas,” ujarnya.
Dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilpres 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Jumat, Airlangga pada awalnya tidak akan menjawab pertanyaan tentang Partai Golkar.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, kehadirannya dalam sidang tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian untuk memberikan keterangan terkait dengan pilpres, bukan pileg.
“Jadi, pertanyaan terkait dengan Golkar mohon izin saya tidak jawab. Akan tetapi, ada satu yang bisa saya pastikan bahwa bansos itu bungkusnya tidak ada yang berwarna kuning,” kata dia.
Airlangga pun mengatakan bahwa kehadirannya beserta tiga menteri lainnya untuk memenuhi panggilan MK telah sepengetahuan Presiden Jokowi.
Menurut dia, Presiden Jokowi mengarahkan para menteri untuk memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian masing-masing.
