Home » Headline » Airlangga: Pemerintah Berkoordinasi Untuk Sampaikan Keterangan di MK

Airlangga: Pemerintah Berkoordinasi Untuk Sampaikan Keterangan di MK

dito 05 Apr 2024 153

NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Pemerintah telah berkoordinasi dengan baik ketika menyampaikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Alhamdulillah lancar-lancar semua. Pemerintah berkoordinasi dengan baik,” kata Airlangga ketika ditanya wartawan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 5/4/2024

Menurut Airlangga, dirinya beserta tiga menteri lain, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, sama sekali tidak ada kendala ketika menyampaikan keterangan soal penyaluran bantuan sosial saat pemilu.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hasil sidang di MK “secara tidak langsung” telah dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga :  Kepala Badan Pangan Nasional Ditunjuk Presiden Jokowi Sebagai Plt Mentan

“Yang penting kami melaporkan sudah hadir,” tuturnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden mengatakan kepada Airlangga bahwa Jokowi akan memantau jalannya sidang melalui YouTube.

“Presiden mau lihat di YouTube,” kata Airlangga.

Ketika ditanya soal pernyataannya bahwa tidak ada bungkus bansos berwarna kuning—yang kental kaitannya dengan warna Partai Golkar—Airlangga menegaskan bahwa jawabannya kepada MK tersebut tidak bermaksud menyinggung partai tertentu.

“‘Kan tadi sudah jelas. Statement-nya sudah jelas,” ujarnya.

Dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilpres 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Jumat, Airlangga pada awalnya tidak akan menjawab pertanyaan tentang Partai Golkar.

Baca Juga :  Kopi-Agroforestry-Konservasi

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, kehadirannya dalam sidang tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian untuk memberikan keterangan terkait dengan pilpres, bukan pileg.

“Jadi, pertanyaan terkait dengan Golkar mohon izin saya tidak jawab. Akan tetapi, ada satu yang bisa saya pastikan bahwa bansos itu bungkusnya tidak ada yang berwarna kuning,” kata dia.

Airlangga pun mengatakan bahwa kehadirannya beserta tiga menteri lainnya untuk memenuhi panggilan MK telah sepengetahuan Presiden Jokowi.

Menurut dia, Presiden Jokowi mengarahkan para menteri untuk memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian masing-masing.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

x
x