Home » Nasional » Aktifis Senior Amrullah dan Yunus ‘Gruduk’ Kantor Bawaslu Banyuwangi, Ada Apa?

Aktifis Senior Amrullah dan Yunus ‘Gruduk’ Kantor Bawaslu Banyuwangi, Ada Apa?

Eni 22 Okt 2024 76

 

Banyuwangi – NASIONALPOS.com ll Lembaga Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Banyuwangi mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banyuwangi.

Kedatangan meraka meminta ke Bawaslu Banyuwangi untuk mengeluarkan aturan atau surat himbau agar moratorium atau penghentian sementara bantuan sosial dan dana hibah yang bersumber dari APBD Banyuwangi hingga tahapan Pilkada 2024 selesai.

Direktur Puskaptis, Amrullah, SH, MH, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Bawaslu untuk segera membuat aturan terkait penghentian penyaluran dana hibah yang sifatnya rutin dan tidak mendesak.

“Kami harap bantuan hibah yang mencapai hampir 180 miliar rupiah, yang diberikan untuk nelayan, petani, kelompok guru, dan organisasi lainnya, dapat ditunda hingga Pilkada selesai. Ini demi menjaga netralitas penyelenggaraan negara dan menciptakan Pilkada yang bermartabat serta adil,” ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Baca Juga :  Di Bulan Oktober 2022, PKC Bakal Gelar Kongres Nasional

Amrullah menambahkan, pihaknya mendesak Bawaslu untuk segera mengeluarkan surat himbauan maksimal minggu ini. Jika tidak ada tindakan, Puskaptis berencana melakukan aksi protes minggu depan.

“Kami tidak ingin dana APBD digunakan untuk kepentingan politik dalam Pilkada ini,” tambahnya.

Sementara itu, aktivis senior Banyuwangi, Yunus Wahyudi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait dana hibah yang sudah beredar sekitar 60 miliar rupiah dari total 180 miliar.

Baca Juga :  Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April 2024

“Kami menemukan adanya indikasi bahwa dana hibah ini digunakan untuk kepentingan politik. Saya berharap Bawaslu segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan penyaluran dana hibah yang tidak tepat sasaran hingga Pilkada selesai,” ungkapnya.

Yunus menekankan, jika dana hibah tersebut memang harus disalurkan, sebaiknya dialokasikan untuk keperluan yang jelas seperti yatim piatu, masjid, pura, gereja, dan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan politik.

Puskaptis dan para aktivis berharap agar Bawaslu dapat bersikap tegas seperti di daerah lain, seperti Probolinggo dan Jember, yang sudah menghentikan penyaluran dana hibah untuk menghindari penyalahgunaan demi kepentingan politik Pilkada.(Red)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

x
x