Home » Ekonomi » Anggaran Pengadaan Tinta printer di duga di Korupsi, Poros Rawamangun desak Pemprov DKJ optimalkan Pengawasan.

Anggaran Pengadaan Tinta printer di duga di Korupsi, Poros Rawamangun desak Pemprov DKJ optimalkan Pengawasan.

dito 16 Jul 2025 303

NasionalPos.com, Jakarta-

Nampaknya perilaku koruptif Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Daerah Khusus Jakarta, bukan hanya menyasar pada dugaan penyalahgunaan pengelolaan pagu anggaran bernilai besar, melainkan juga menyasar pada hal yang sangat kecil, remeh temeh,  serta mungkin luput dari perhatian pihak Inspektorat, BPKP atau bahkan KPK sekalipun, demikian di sampaikan oleh Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, Rabu, 16 Juli 2025 di jakarta.

” Ya, meskipun luput dari perhatian dari lembaga berwenang, tapi bukan berarti dugaan perilaku koruptif dengan nilai anggaran yang sangat kecil itu di biarkan begitu saja ” ungkap Rudy.
Menurut Rudy, dari hasil penelusuran nya, telah di temukan adanya dugaan perilaku koruptif dengan modus pengadaan isi ulang tinta printer palsu, namun pagu anggaran nya harga tinta isi ulang printer yang asli, kalau yg asli harganya Rp 100.000, sedangkan yang palsu harga nya Rp 40 ribu, sehingga ada selisih 60 ribu rupiah per botol tinta isi ulang.
” Kami juga mendapatkan informasi bahwa dugaan perilaku koruptif tersebut di lakukan oleh oknum ASN di bagian kesekretariatan atau TU di setiap SKPD, kantor TU Gubernur, Wakil Gubernur, walikota, camat dan lurah se Daerah Khusus Jakarta” ucap Rudy
Mereka semua itu, lanjut Rudy diduga mengunakan tinta palsu yg tidak sesuai dgn pagu anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor yang tertera di APBD pada setiap tahun Anggaran, dan itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini, tetap berlangsung, dan nampaknya terjadi pembiaran karena dianggap barang yang remeh temeh.
Rudy juga mengungkapkan bahwa temuan dugaan pengadaan tinta printer abal – Abal tersebut , terindikasi terjadi di lingkungan SATPOL PP Jakarta Utara dan lingkungan pendidikan di salah satu SDN Cakung Jakarta Timur
” Temuan dugaan korupsi tersebut di instansi tersebut, meskipun nilai nya kecil tapi jika terjadi secara massif,  berlangsung berkali-kali dan juga berlangsung bertahun-tahun, maka tentunya hasilnya cukup signifikan hingga mencapai milyaran rupiah, akibatnya merugikan Pemprov maupun menjadi beban bagi APBD “tukas Rudy Darmawanto SH.
Lebih lanjut Rudy mengemukakan bahwa bukan soal besar kecilnya anggaran yang di korupsi, tapi ini soal moralitas, mentalitas dan bahkan karakter kepribadian ASN Pemprov Daerah khusus Jakarta, yang sangat memperihatinkan, dan sangat tidak bisa di tolerir perilaku koruptif mereka tersebut.
” Oleh karena itu, kami mendesak Gubernur Pramono Anung, lebih mengefektifkan lebih mengoptimalkan kinerja Inspektorat sebagai instansi pengawasan internal terhadap masalah tindakan koruptif yang di lakukan oleh ASN, tidak hanya itu, pihak DPRD DKJ juga harus lebih optimal melakukan pengawasan penyerapan anggaran pengadaan ATK di seluruh lingkungan kerja Pemprov Daerah khusus Jakarta, untuk mencegah perilaku koruptif, ya, jangan hanya anggaran yang gede doang di awasi yang kecil pun jangan sampai luput dari pengawasan donk” pungkas Rudy Darmawanto SH.
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Dr. Marwah Daud Ibrahim
Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

x
x