Home » Nasional » Anggota DPRD Provinsi JATIM Martin, S.H. Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Anggota DPRD Provinsi JATIM Martin, S.H. Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

- Banyuwangi 13 Mar 2025 125

BANYUWANGI, Nasionalpos.com –

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawatimur, Martin Hamonangan, S.H,.M.H. menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan (Soswasbang) bertajuk “Moderasi beragama dalam Memperkuat Persatuan dan kesatuan Bangsa”. Rabu, 12 Maret 2025.

Bertempat di pendopo pesona Osing kafe, resto, hotel and butik Yang berlokasi dusun sumbersuko, Desa yosomulyo, Kecamatan gambiran, acara tersebut Menghadirkan Drs. Miskawi, M.Pd. dari Pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) kabupaten Banyuwangi sebagai narasumber.

Seratusan peserta dari anggota organisasi masyarakat (Ormas) Pembela adat dan budaya Banyuwangi (Balawangi) dan simpatisannya nampak antusias mengikuti  acara Yang berlangsung mulai pukul 16.00 WIB itu.

Dalam sambutannya, Martin Hamonangan, S.H,.M.H. menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam membangun Harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi Yang Majemuk.

Baca Juga :  Menaker Dorong Pengawasan Ketenagakerjaan Berintegritas sebagai Warisan Positif

“Sosialisasi ini merupakan langkah penting guna menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi generasi muda. Keberagaman itu indah, maka Kita perlu menghargai dan merawatnya” Ujar Legislator Asal Daerah Pemilihan Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) itu.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi keberagaman yang sejalan dengan pancasila, “Mari bersama-sama menjaga kemanan dan kondusifitas lingkungan dengan menjunjung tetap nilai-nilai keberagaman”, Lugasnya.

Sementara itu Drs. Miswaki M.Pd. selaku Pemateri memaparkan makna Moderasi Beragama adalah hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan bekerja sama. Dari sini Kita bisa belajar pentingnya toleransi dalam keberagaman.

Baca Juga :  GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM"

“Banyuwangi merupakan kota welas asih dan kota harmonis, Mari jadikan toleransi sebagai Pilar utama dalam menciptakan harmoni sosial masyarakat banyuwangi Yang multikultural dan multi religius”, Jelasnya.

Dosen UNTAG Banyuwangi itu menyebut, Ditengah Keberagaman agama semangat Persatuan dan kesatuan bangsa kuat, toleransi merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila istimewa karena hanya kita yang punya, Kalau tidak Ada Pancasila sebagai Living ideology bangsa ini mungkin tak ada toleransi dalam keberagaman seperti sekarang ini di negeri ini”, Terangnya.

Acara ini diakhiri dengan kegiatan Buka puasa bersama, nampak Peserta dan Panitia penyelenggara soswasbang ini membaur dalam harmoni dan nuansa Keberagaman. (Tm)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x