Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk

- Editor

Selasa, 26 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mencermati rendahnya rasio pajak Indonesia atas Pendapatan Rasio Bruto (PDB). Dalam pantauannya, selama 10 tahun terakhir rasio pajak Indonesia tak pernah menyentuh 11 persen dan berbuntut pada jumlah utang yang makin melonjak.

“Selama hampir 10 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, rasio pajak kita tidak pernah mencapai level 11 persen,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, rasio pajak yang rendah menjadikan Indonesia di negara kawasan sebagai negara pengumpul pajak terlemah. Anis memaparkan menurut OECD rasio pajak Vietnam mencapai 22,7 persen, disusul kemudian Filipina 17,8 persen, Thailand 16,5 persen, Singapura 12,8 persen, dan Malaysia 11,4 persen.

“Bahkan Bank Dunia pernah menyebut rasio pajak Indonesia merupakan yang paling rendah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya,” ujar Politisi Fraksi PKS tersebut.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konsekuensi penerimaan pajak yang rendah adalah semakin bertambahnya utang untuk membiayai pembangunan. Anis pun menyoroti rasio utang Indonesia seringkali disebut aman karena masih di bawah 30 persen dari PDB.

“Pernyataan ini mesti disampaikan secara kritis, karena besarnya utang harus dikaitkan pula dengan kemampuan perolehan pendapatan. Logika sederhananya, meski utang relatif tidak besar tetapi bila tingkat pendapatan atau kemampuan membayar rendah tentu saja sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Baca Juga :   Jalan Salib Spesial Gua Maria Anjungan diresmikan Uskup Agustinus

Menutup pernyataan resminya, legislator Dapil DKI Jakarta I itu menekannya agar pemerintahan yang akan datang dapat memperbaiki rasio pajak yang stagnan tersebut. Anis lantas mengingatkan bahwa diperlukan menjaga daya beli mengingat penerimaan PPN menyumbang porsi terbesar selain itu diperlukan juga pembenahan SDM.

“Syaratnya pemerintahan nanti harus tetap menjaga daya beli masyarakat, karena penerimaan PPN menyumbang porsi terbesar pajak, sebanyak 22,7 persen, selain itu kepatuhan pajak PPh badan harus ditingkatkan, pembenahan SDM perpajakan, dan pejabat publik yang bersih dari penghindaran pajak atau kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak,” ungkapnya

Berita Terkait

Menhub Sebut Penyeberangan Sumatera-Jawa ditambah Jadi 146 trip
TNI AL dan Brimob lakukan mediasi setelah terjadi bentrok di Sorong
Banyak Nemo Menggemaskan, Konservasi Carita Banten Dipadati Wisatawan
Peringati 68 Tahun Injil Masuk Ke Maybrat, Satgas Yonif 623 Gelar Acara Jalan Santai
Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April 2024
Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga Kutuk Tindakan Brutal OPM
Soal Merapat ke Prabowo Subianto, PKB: Kami Masih Fokus di MK
Presiden Jokowi Tinjau Stasiun Pasar Senen

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 20:12 WIB

Menhub Sebut Penyeberangan Sumatera-Jawa ditambah Jadi 146 trip

Minggu, 14 April 2024 - 19:47 WIB

TNI AL dan Brimob lakukan mediasi setelah terjadi bentrok di Sorong

Minggu, 14 April 2024 - 19:22 WIB

Banyak Nemo Menggemaskan, Konservasi Carita Banten Dipadati Wisatawan

Sabtu, 13 April 2024 - 18:22 WIB

Peringati 68 Tahun Injil Masuk Ke Maybrat, Satgas Yonif 623 Gelar Acara Jalan Santai

Sabtu, 13 April 2024 - 17:11 WIB

Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April 2024

Senin, 8 April 2024 - 21:44 WIB

Soal Merapat ke Prabowo Subianto, PKB: Kami Masih Fokus di MK

Senin, 8 April 2024 - 21:16 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Stasiun Pasar Senen

Senin, 8 April 2024 - 20:00 WIB

PODSI Siapkan Tim Canoeing Incar Tiket Olimpiade Paris di Jepang

Berita Terbaru