Bahas Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2014, Kepala Bakamla RI Hadiri FGD Universitas IPB

- Editor

Jumat, 18 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com,Jakarta– Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan DPD RI bekerja sama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) di ruang Executive Development Training Center (EDTC) PKSPL IPB, Bogor, Kamis (17/2/2022).

FGD mengangkat tema tentang Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Acara yang dihelat secara hybrid, dibuka oleh Kepala LPPM IPB Dr. Ernan Rustiady M. Agr.

Diawal kegiatan Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (Purn) Dr. Nono Sampono, S. Pi., M. Si menyampaikan Keynote Speech tentang “Perubahan Lingkungan Strategis Kawasan Asia Pasifik dan Penatalaksanaan Sistem Keamanan Laut Melalui Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan, saat ini Indonesia dihadapkan oleh ancaman kamla mulai dari aspek tradisional sampai dengan aspek pertahanan. Namun faktanya pengelolaannya khususnya dibidang kamla masih belum efektif khususnya dalam hal sinergitas dan kewenangan pada Bakamla yang dalam menjalankan tugasnya begitu besar.

Terdapat arahan Presiden yang pada intinya menghendaki perubahan yang baik dalam hal pengelolaan kamla didalam tubuh Bakamla, oleh karena itu perlu ada regulasi yang mampu menyelesaikan permasalahan kamla saat ini.

Baca Juga :   Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Sikap Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut

“Terbentuknya Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 adalah inisiasi dari DPD RI, oleh karenanya perlu adanya penyempurnaan dalam Undang tersebut sebagai penguatan Bakamla dalam menjalankan tugasnya sebagai Indonesia Coast Guard, “jelas Letjen TNI (Purn) Dr. Nono Sampono.

Hadir narasumber dalam kegiatan FGD ini yakni pertama, Pakar Kelautan sekaligus Penasehat Utama PKSPL ITB Prof. Dr. Ir. Rokhimin Dahuri, MS yang menjelaskan tentang Sistem Hukum dan Kelembagaan Kamla di NKRI. Dijelaskan dalam paparannya, bahwa Bakamla perlu di optimalkan menjadi coast guard agar K/L teknis seperti KKP focus pada aspek teknisnya.

Narasumber kedua, Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Ir. Agung Kuswandono, MA yang memaparkan Penataan Laksana Sistem Kamla Hukum Kelautan. Dijelaskannya, perjalanan perubahan Bakamla menjadi ketua kelas nantinya dalam kamla banyak dinamika yang terjadi, oleh karenanya perlu menjadi perhatian adalah perlu dipetakan antara lain adalah anggaran, kelembagaannya, tata laksananya, hubungan kelembagaannya. Kemudian, perlu ada pendekatan permasalahan siapa yang berwenang dan siapa yang menjadi leader. Selain itu juga perlu adanya pendekatan praktikal.

Baca Juga :   Insentif Kendaraan Listrik Pribadi Tuai Kritik Dari Legislator Prov DKI Jakarta

Narasumber ketiga, Kepala PKSPL IPB Dr. Yonvitner, M.Si yang memaparkan Penataan Sistem Kamla. Dijelaskannya, dalam penguatan Bakamla perlu diperhatikan prinsip-prinsip kamla di Indonesia yakni Spasial Temporal,
Vertikal-horizontal, Inter Govermental, Socio Equity dan Integrated.

Diakhir kegiatan, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menyampaikan bahwa penguatan Bakamla ini sudah direncanakan dan diinginkan oleh pendahulu Bakamla, bukan saat-saat ini. Bukan semata-mata keinginan Bakamla sendiri namun sudah pemerintah. Dan sudah jelas perintah Presiden, sudah sepatutnya kita royal kepada pimpinan. “Ini semua untuk NKRI,” jelas Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

Turut hadir puluhan peserta secara virtual akademisi dan seluruh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia. Hadir pula secara fisik pejabat Bakamla yakni Deputi Inhuker Laksda Bakamla Drs. I Putu Arya Angga, Deputi Jakstra Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr. (Han), Direktur Hukum Laksma Bakamla Estu Raharjo dan Kasi Peraturan Perundang-undangan Letkol Bakamla M. Azhari, S.H.(Hms)

 

Berita Terkait

Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir
Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024
Pemdes Sindangsari genjot Perbaikan jalan Lingkungan jelang mudik lebaran
Sembilan Orang Hilang Pada Peristiwa Banjir Bandang dan Longsor di Bandung Barat
Akibat Hujan Deras Sejak Pagi, 23 Ruas Jalan Di Jakarta Tergenang Air
Dukung Pemerintah dan TNI Pada Program Ketahanan Pangan Nasional, PPM Sumbangkan Perangkat Lunak Monitoring
Pemdes SindangSari Gelar Safari Ramadhan dan Bukber Bersama Warga
Sepakati Tiga Perda dengan DPRD, Pj Gubernur Heru Prioritaskan Kesejahteraan Warga
Berita ini 340 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:32 WIB

Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:11 WIB

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024

Senin, 25 Maret 2024 - 16:32 WIB

Pemdes Sindangsari genjot Perbaikan jalan Lingkungan jelang mudik lebaran

Senin, 25 Maret 2024 - 14:05 WIB

Sembilan Orang Hilang Pada Peristiwa Banjir Bandang dan Longsor di Bandung Barat

Jumat, 22 Maret 2024 - 13:43 WIB

Akibat Hujan Deras Sejak Pagi, 23 Ruas Jalan Di Jakarta Tergenang Air

Jumat, 22 Maret 2024 - 12:27 WIB

Dukung Pemerintah dan TNI Pada Program Ketahanan Pangan Nasional, PPM Sumbangkan Perangkat Lunak Monitoring

Kamis, 21 Maret 2024 - 20:55 WIB

Pemdes SindangSari Gelar Safari Ramadhan dan Bukber Bersama Warga

Rabu, 20 Maret 2024 - 19:17 WIB

Sepakati Tiga Perda dengan DPRD, Pj Gubernur Heru Prioritaskan Kesejahteraan Warga

Berita Terbaru

Headline

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Mar 2024 - 21:12 WIB

Ekonomi

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Mar 2024 - 20:17 WIB