Home » Nasional » Bamsoet Sambut Baik Ajakan Presiden Jokowi Berkemah di Titik Nol Ibu Kota Negara

Bamsoet Sambut Baik Ajakan Presiden Jokowi Berkemah di Titik Nol Ibu Kota Negara

Admin Nasionalpos 01 Mar 2022 94

NasionalPos.com,Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dirinya bersama Ketua DPR RI Puan Maharani serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya diundang Presiden Joko Widodo untuk ikut berkemah di lokasi titik nol Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara), di Kalimantan Timur pada 14-16 Maret 2022. Titik nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

“Tidak salah jika Presiden Joko Widodo berencana kemah disana. Sekaligus bersinergi dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara. Disaat pemerintah berjuang membangun IKN Nusantara dari sisi pembangunan fisik, MPR RI akan memperkuatnya dengan berjuang dari sisi politik kebangsaan, salah satunya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga memastikan siapapun yang menggantikan Presiden Joko Widodo pasca 2024, akan tetap melanjutkan proses pembangunan IKN. Mengingat dari master plan Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan 15 hingga 20 tahun,” ujar Bamsoet di sela acara Rapat Pimpinan TNI – Polri bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/22).

Baca Juga :  Jelang Nataru, DPR Desak Pemerintah Kendalikan Harga Sembako & Jaga Keamanan

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara sudah bulat dan tidak perlu dipertentangkan. Terlebih oleh para personil TNI-Polri. Gagasan membangun Ibu Kota baru di luar Pulau Jawa sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957. Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997.

“Kedua rencana tersebut belum terlaksana karena berbagai hal. Seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat, dan tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitarnya, maka pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo semakin menemukan urgensinya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, wilayah IKN Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda. Luas wilayah darat mencapai 256.142 hektar dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektar. Secara administratif, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten existing, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku. Serta di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.

Baca Juga :  Peringati HUT PPM ke 44, PP PPM Gelar Apel dan Tabur Bunga di TMPN Kalibata

Pengembangan wilayah IKN Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan. Yakni Kawasan Pengembangan IKN dengan luas wilayah mencapai 199.962 hektar. Kawasan IKN dengan luas wilayah mencapai 56.180 hektar. Serta Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah mencapai 6.671 hektar.

“Untuk mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia Untuk Semua, pembangunannya memiliki tiga visi utama. Yakni kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon; penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; serta simbol identitas nasional,” pungkas Bamsoet. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dinsos Sumbar Apresiasi Visi Kapolda Sumbar dalam Pembinaan Karakter Siswa Sekolah Rakyat

Primadoni,SH

05 Mar 2026

Padang, Sumbar, Nasionalpos.com –– Visi dan komitmen Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dalam membina karakter siswa di lingkungan Sekolah Rakyat (SR) mendapat apresiasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Program pembinaan yang diinisiasi Kapolda Sumbar tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi muda berkarakter kuat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. Apresiasi itu disampaikan Kepala …

Respons Aspirasi Pedagang, Pemdes Cipendeuy Buka Dialog Soal Sistem Parkir Pasar Cipeundeuy

Dewi Apriatin

02 Mar 2026

Bandung Barat,NASIONALPOS .COM<>   2 Maret 2026 – Pemerintah Desa Cipendeuy, kecamatan Cipeundeuy melalui Dinas Perhubungan memberikan Klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan pemasangan gateway parking di Pasar Tradisional Cipeundeuy dilakukan tanpa sosialisasi dan perencanaan yang matang. Pihak terkait menegaskan bahwa pembangunan sistem parkir tersebut telah direncanakan sejak lama sebagai bagian dari upaya penataan tata kelola pasar …

Momentum Kedua Anas Urbaningrum dalam Pentas Politik Nasional

Dhio Justice Law

01 Mar 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Pesta Demokrasi Tanah Air masih tiga tahun lagi, namun publik mencermati mesin politik mayoritas partai politik mulai dipanaskan. Branding partai dan sosok atau figure pun dibangun. Meski ada pesimis dibenak sebagian publik Tanah Air menyaksikan sepak terjang para elit politik yang kerap mengecewakan dan tak …

Tanda Tangan Ketua DPRD Diduga Dipalsukan, Skandal Undangan PAW Pesibar Memanas: Siapa Aktor Intelektualnya

Admin Redaksi

28 Feb 2026

NASIPNALPOS.com PESISIR BARAT, 28 Februari 2026 – Aroma skandal mencuat dari gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Tanda tangan Ketua DPRD dalam surat undangan pertama pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD diduga dipalsukan. Kasus yang sempat menjadi bisik-bisik internal kini resmi memasuki babak hukum. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, atau yang …

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum

Dewi Apriatin

27 Feb 2026

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum BANDUNG BARAT – Dugaan tersendatnya penanganan pasien sesak napas di IGD RSUD Cikalong Wetan bukan sekadar isu pelayanan. Ini menyentuh jantung kewajiban hukum rumah sakit dalam kondisi gawat darurat. Video yang beredar memperlihatkan kepanikan keluarga yang merasa anaknya tidak segera ditangani. Di …

KOBAR: Pejuang Demokrasi Hingga Misi Kemanusiaan

Dhio Justice Law

26 Feb 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Pada 25 Februari 2026, Komando Barisan Rakyat (KOBAR) genap berusia 11 tahun. Sebagai sebuah organisasi gerakan, perjalanan panjang telah dilalui KOBAR. Ia telah melalui sejumlah fase; Pembentukan, Konsolidasi, ujian internal hingga ujian eksternal. Dalam pengamatan publik, KOBAR pun telah melewati beragam dinamika tak hanya …

x
x