Home » Headline » BEM UMJ Geruduk DPR Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Tolak RUU Kesehatan

BEM UMJ Geruduk DPR Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Tolak RUU Kesehatan

Dhio Justice Law 24 Jun 2023 137

NasionalPos.com, Jakarta – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggeruduk gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada kamis (22/6/2023). Para mahasiswa mendesak wakil rakyat segera mensahkan RUU Perampasan Aset dan menolak RUU Kesehatan (omnibus law).

Presiden Mahasiswa UMJ, Sarlin Wagola menyatakan aksi ini sekaligus bentuk kekecewaan mahasiswa atas sikap DPR yang mengabaikan aspirasi.

“Mahasiswa  sangat geram dengan perilaku DPR dengan kebiasaan buruknya dalam urusan legislasi secara gelap-gelapan. Kami sangat kecewa sebab Anggota DPR RI sama sekali tidak merespon suara mahasiswa  dalam menyampaikan aspirasi,” tandas Sarlin disela-sela aksi.

Ditambahkan Sekretaris Jendral BEM UMJ M. Fadli Pratama, sebenarnya RUU Perampasan asset sudah dibahas sejak 2012. Tetapi sampai sekarang belum tuntas. “RUU Perampasan asset itu sudah dibahas sejak 2012 lalu, tapi sampai sekarang ga jelas. Malah RUU Omnibus law di percepat pengesahannya, padahal kami tahu banyak masalah dengan naskah akademiknya” ungkapnya.

Baca Juga :  Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Pameran Mall Pelayanan Publik

Lantaran itu, para pendemo menantang anggota DPR RI untuk audiensi secara terbuka untuk dialog soal RUU Perampasan Aset dan penolakan RUU Kesehatan (omnibus law).

“Kami tantang DPR untuk dialog terbuka sebab kami paham bahwa urgensi RUU Perampasan aset sangat dibutuhkan di tengah kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi meningkat. Serta koruptor tidak takut dipenjara tapi mereka hanya takut dimiskinkan. Kekayaan yang di dapat secara tidak sah dalam jumlah yang banyak bisa memproduksi kejahatan baru dari hasil ilegal itu” kata orator aksi Wahid Hasyim.

Baca Juga :  Transparansi Dipertaruhkan, Anggaran Sewa Rumah DPRD Banyuwangi Tuai Kecurigaan.

Wahid menambahkan bahwa pemerintah telah gagal dalam memberantas kejahatan ekonomi termasuk korupsi.  Padahal tidak sedikit anggaran negara yang sudah di keluarkan untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi, tetapi hasilnya sangat mengecewakan.

Setelah poin tuntutan dibacakan Presiden Mahasiwa UMJ, Sarlin Wagola, massa aksipun membubarkan diri dengan tertib. (dhio)

 

Tags :

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

x
x