Home » Headline » Berto Ketum PP PPM Tegaskan, PPM Menganut Sikap Politik Negara & Bukan Organisasi Partisan

Berto Ketum PP PPM Tegaskan, PPM Menganut Sikap Politik Negara & Bukan Organisasi Partisan

dito 17 Jun 2023 221

NasionalPos.com, Jakarta– Terkait dengan adanya kelompok yang mengatasnamakan Pemuda Panca Marga atau PPM yang melakukan gerakan dukungan pada calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

Bahwa secara organisasi, PPM menganut pada sikap Politik Negara dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, demikian disampaikan.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM) Berto Izaak Doko kepada awak media, Sabtu, 17 Juni 2023 di Jakarta.

“Perlu saya sampaikan kembali, bahwa sikap politik PPM secara organisasi adalah politik negara, artinya keterlibatan PPM dalam politik sifatnya individual dan tidak boleh mengatasnamakan organisasi,” tegas Berto.

Lebih lanjut Bertho menjelaskan bahwa sikap politik tersebut sesuai dengan AD/ART Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), serta hasil Rakernas dan Rapimnas PPM di Semarang pada 2022 yang lalu.

“Sikap politik tersebut ada dasar hukum, dan merupakan perintah ayahnda Pimpinan Pengurus Pusat LVRI, serta juga merupakan komitmen bersama seluruh anggota keluarga Besar Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia, yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan secara tegas” ungkap Ketum PPM Berto.

Di kesempatan ini,  Berto juga menjelaskan bahwa Pemuda Panca Marga dilahirkan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia,  selain untuk meneruskan Jiwa, Semangat dan Nilai-juang 1945 (JSN’45) juga dapat menjadi perekat bangsa dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Baca Juga :  Kementerian PUPR Kerahkan Alat Berat Tangani Banjir Lahar Dingin di Sumbar

Oleh karena itu, PPM harus konsisten menjaga kemurnian dari tujuan pembentukannya, yakni  senantiasa berada diatas semua golongan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi maupun kelompok/golongan,

“Sehingga dengan demikian, PPM bukan organisasi partisan yang bekerja untuk kepentingan suatu pihak. Hal ini juga dalam rangka menjaga harkat, martabat dan kehormatan orang tua kita LVRI.”tukas cucu  Pahlawan Nasional asal Provinsi NTT Izaak Huru Doko (I.H.Doko).

Untuk itulah, sambung Berto, dirinya sebagai Ketua Umum pengemban amanah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tahun 2019 lalu di Jakarta memerintahkan  kepada jajaran Pimpinan Daerah PPM Provinsi di seluruh tanah air agar mensosialisasikan sikap politik PPM hingga ke tingkat paling bawah,

Serta senantiasa menjaga Marwah, Kemartabatan organisasi, dan tentunya tetap Waspada maupun mencegah dari berbagai upaya yang dapat menyeret organisasi ke dalam politik praktis pragmatis dukung mendukung di Pemilihan Presiden 2024 mendatang, yang jika dibiarkan bakal berdampak munculnya perpecahan dan bahkan kehancuran keluarga besar Pemuda Panca Marga.

Baca Juga :  Penambahan Anggaran Setjen MPR RI Di Setujui Komisi III DPR RI

“Saya tidak ingin hal itu terjadi, Organisasi PPM harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa, maka saya pesankan kepada seluruh anggota Keluarga Besar PPM se tanah air agar berperan aktif dalam menjaga kondusifitas dengan melakukan tindakan nyata ditengah masyarakat, bersama-sama institusi dan lembaga terkait, khususnya memasuki tahun politik ini, tetap waspada serta mawas diri dari berbagai pengaruh maupun tawaran yang merusak tatanan organisasi PPM yang sudah berlangsung dengan baik ini. Tandas Berto.

Diakhir perbincangannya dengan awak media, Ketum PPM Berto menegaskan kembali bahwa organisasi yang mengatasnamakan Pemuda Panca Marga atau PPM dengan melakukan gerakan politik praktis mendukung salah satu calon presiden pada Pemilu 2024.

“Mereka itu bukanlah organisasi Pemuda Panca Marga atau PPM yang sah, karena PPM yang sah hanyalah hasil Munaslub 2019 dan dibawah binaan LVRI.”pungkas Berto Izaak Doko Ketua Umum PP Pemuda Panca Marga .

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x