Home » Nasional » Penambahan Anggaran Setjen MPR RI Di Setujui Komisi III DPR RI

Penambahan Anggaran Setjen MPR RI Di Setujui Komisi III DPR RI

dito 06 Jun 2022 89

NasionalPos.com, JakartaRapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Sekretariat Jenderal MPR RI menyetujui penambahan anggaran yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono. RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Syahroni tersebut secara bergantian tiap fraksi menyampaikan persetujuannya. Dimana mayoritas fraksi menghendaki agar Sekjen MPR melakukan improfisasi dalam penggunaan anggaran agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Komisi III DPR RI sudah memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp386.996.142,-” ujar Sahroni di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Baca Juga :  Pelecehan terhadap Profesi Wartawan oleh Oknum Pejabat Dinas DSDABMBK Kabupaten Bekasi

Sebelumnya Komisi III DPR RI telah menyetujui usulan program MPR RI sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp822.077.288.000 dengan tambahan anggaran yang disetujui total menjadi Rp1.209.073.432.000. Dengan tambahan anggaran ini diharap Sekjen MPR mampu melakukan inovasi penggunaan anggaran.

Seluruh fraksi menyampaikan persetujuan penambahan anggaran tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dari Fraksi NasDem, dia mengungkapkan persetujuanya, namun dia meminta agar penggunaan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan dengan inovasi yang memberi manfaat bagi rakyat.

Begitu juga dengan Fraksi PKS dan Demokrat, bahkan Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengharapkan adanya rumah aspirasi yang bisa menjelaskan tugas Anggota MPR RI dengan sosialisasi Empat Pilar sesuai dengan kearifan lokal. Di sisi lain Anggota Komisi III DPR RI Supriansa juga menyetujui, namun dia meminta agar Sekjen MPR memperhatikan laporan BPK dan melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.

Baca Juga :  Pemeriksaan HIV dan TB Kepada WBP di Lapas Kelas llB Lumajang

“Karena ini uang rakyat, maka Sekjen MPR RI sudah semestinya memperhatikan laporan atau mungkin bahkan temuan dari BPK RI sebagai Auditor Negara,”pungkas Supriansa politisi PKS. (*dit)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dinsos Sumbar Apresiasi Visi Kapolda Sumbar dalam Pembinaan Karakter Siswa Sekolah Rakyat

Primadoni,SH

05 Mar 2026

Padang, Sumbar, Nasionalpos.com –– Visi dan komitmen Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dalam membina karakter siswa di lingkungan Sekolah Rakyat (SR) mendapat apresiasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Program pembinaan yang diinisiasi Kapolda Sumbar tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi muda berkarakter kuat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. Apresiasi itu disampaikan Kepala …

Respons Aspirasi Pedagang, Pemdes Cipendeuy Buka Dialog Soal Sistem Parkir Pasar Cipeundeuy

Dewi Apriatin

02 Mar 2026

Bandung Barat,NASIONALPOS .COM<>   2 Maret 2026 – Pemerintah Desa Cipendeuy, kecamatan Cipeundeuy melalui Dinas Perhubungan memberikan Klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan pemasangan gateway parking di Pasar Tradisional Cipeundeuy dilakukan tanpa sosialisasi dan perencanaan yang matang. Pihak terkait menegaskan bahwa pembangunan sistem parkir tersebut telah direncanakan sejak lama sebagai bagian dari upaya penataan tata kelola pasar …

Momentum Kedua Anas Urbaningrum dalam Pentas Politik Nasional

Dhio Justice Law

01 Mar 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Pesta Demokrasi Tanah Air masih tiga tahun lagi, namun publik mencermati mesin politik mayoritas partai politik mulai dipanaskan. Branding partai dan sosok atau figure pun dibangun. Meski ada pesimis dibenak sebagian publik Tanah Air menyaksikan sepak terjang para elit politik yang kerap mengecewakan dan tak …

Tanda Tangan Ketua DPRD Diduga Dipalsukan, Skandal Undangan PAW Pesibar Memanas: Siapa Aktor Intelektualnya

Admin Redaksi

28 Feb 2026

NASIPNALPOS.com PESISIR BARAT, 28 Februari 2026 – Aroma skandal mencuat dari gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Tanda tangan Ketua DPRD dalam surat undangan pertama pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD diduga dipalsukan. Kasus yang sempat menjadi bisik-bisik internal kini resmi memasuki babak hukum. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, atau yang …

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum

Dewi Apriatin

27 Feb 2026

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum BANDUNG BARAT – Dugaan tersendatnya penanganan pasien sesak napas di IGD RSUD Cikalong Wetan bukan sekadar isu pelayanan. Ini menyentuh jantung kewajiban hukum rumah sakit dalam kondisi gawat darurat. Video yang beredar memperlihatkan kepanikan keluarga yang merasa anaknya tidak segera ditangani. Di …

KOBAR: Pejuang Demokrasi Hingga Misi Kemanusiaan

Dhio Justice Law

26 Feb 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Pada 25 Februari 2026, Komando Barisan Rakyat (KOBAR) genap berusia 11 tahun. Sebagai sebuah organisasi gerakan, perjalanan panjang telah dilalui KOBAR. Ia telah melalui sejumlah fase; Pembentukan, Konsolidasi, ujian internal hingga ujian eksternal. Dalam pengamatan publik, KOBAR pun telah melewati beragam dinamika tak hanya …

x
x