Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal

NasionalPos.com, Jakarta- Sejak di gekarnya pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007 silam, hingga pelaksanaan pilkada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, pada setiap penyelenggaraannya telah menghabiskan anggaran milyaran rupiah bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta, namun sejauh ini warga Jakarta tidak mengetahui penyerapan anggaran tersebut, apakah ada kebocoran atau tidak, demikian disampaikan Rudy Darmawanto, SH Ketua Poros Rawamangun kepada NasionalPos.com, Kamis , 23 Mei 2024 di Jakarta.

“Padahal dari setiap penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta dari tahun ke tahun tersebut, disinyalir adanya potensi kebocoran anggaran dengan berbagai modus maupun berbagai cara, “ungkap Rudy Darmawanto, SH .

Menurutnya, modus yang selama ini luput dari perhatian publik adalah adanya rangkap jabatan di kalangan komisioner, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), dan PPK, bahwa rangkap jabatan ini melanggar peraturan keuangan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan dan undang-undang, selain itu ada modus lain yang juga luput dari perhatian publik yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, mark-up maupun kolusi, yakni mengenai pengadaan pencetakan logistik pilkada seperti surat suara, gambar peserta pilkada pengadaan kotak suara sampai dengan pengadaan angkutan logistik, serta kegiatan-kegiatan sosialisasi pilkada yang di ikuti oleh masyarakat, tapi tak jarang realitasnya rentan untuk di manipulasi.

“Modus-modus seperti itulah yang menjadi potensi terjadinya kebocoran anggaran pilkada bahkan berpeluang terjadinya korupsi maupun berbagai bentuk kecurangan lainnya, masyarakat kan selama ini tidak pernah tau siapa yang nyetak surat suara, perusahaan percetakan mana? apakah melalui proses lelang atau penunjukkan, semua serba tertutup, karena tertutup inilah yang rawan terjadinya korupsi dan kolusi, ini yang harus di cegah, masalahnya yang dipakai itu uang rakyat, rakyat harus tau donk, nggak bisa di tutup-tutupi. ” Tukas Rudy.

Padahal, lanjut Rudy, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (aturan mengenai NPHD sudah ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa alokasi anggaran Pilkada 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Dari total dana hibah yang disepakati bersama, sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024,

Dari aturan ini jelas mengamanatkan sumber dana pilkada itu dari APBD, sehingga dengan demikian inspektorat DKI Jakarta harus lebih ketat dalam mengawasi dan memastikan tidak terjadi kebocoran APBD akibat rangkap jabatan yang mengakibatkan pembayaran honor ganda maupun berbagai modus berpotensi berpeluang terjadinya kasus korupsi, mark-up dll, yang menguntungkan pihak tertentu, termasuk dugaan adanya keuntungan pribadi penyelenggara pilkada, hal itu harus di antisipasi melalui audit terbuka mengenai penyerapan anggaran tersebut.

“Ya, adapun audit terbuka itu bukan hanya di lakukan secara internal yakni Inspektorat Jakarta dan BPKP saja tapi juga di audit secara eksternal yang melibatkan BPK, KPK dan dari unsur akuntan publik independent (perwakilan masyarakat) termasuk juga mendorong peran DPRD DKI Jakarta  melaksanakan hak Budgeting, ini semua dilakukan untuk mewujudkan pilkada Provinsi DKI Jakarta yang Luber, jurdil, transparan, akuntabel dan kredibel.” Pungkas Rudy Darwanto, SH.