Cegah Korupsi Dana Desa, Kejari Pessel Sosialisasi Mitigasi Risiko Hukum Pengelolaan Dana Desa

Pessel, Nasionalpos.com — Kasubsi 1 pada Seksi Intelijen, Rido Pradana, S.H. beserta Tim Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan (Pessel ), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mengadakan kegiatan penerangan hukum dengan tema “Peran Kejaksaan Dalam Mitigasi Risiko Hukum Pengelolaan Dana Nagari Tahun 2025” di Aula Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (13/02/25). Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Kecamatan IV Jurai, Zul Irfan Harun, S.STP., Kabid Pemerintahan Nagari DPMD, Okta Kurnia Azhar, S.STP., M.Si. serta wali nagari dan perangkat nagari se-Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretaris Kecamatan IV Jurai, Zul Irfan Harun, S.STP. yang mewakili Ibu Camat IV Jurai dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang telah mengadakan kegiatan penerangan hukum di Kecamatan IV Jurai. Kegiatan ini merupakan yang pertama diadakan di Kantor Kecamatan IV Jurai yang dihadiri seluruh wali nagari dan perangkatnya.

“Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman risiko hukum bagi wali nagari dan perangkatnya dalam mengelola dana nagari dalam memitigasi permasalahan hukum”, ucap Irfan dalam sambutannya.

Kemudian Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Rido Pradana, S.H. dalam pemaparannya menjelaskan peran kejaksaan dalam memitigasi risiko hukum pengelolaan dana nagari agar wali nagari dan perangkatnya terhindar dari tindak pidana korupsi.

“Kegiatan ini sesuai dengan kewenangan Kejaksaan dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme,” ucap Rido.

Lebih lanjut ia menerangkan wali nagari memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diantaranya mengelola dana desa. Dana desa merupakan dana yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

“Fokus dana desa pada tahun 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan serta program ketahanan pangan,” kata Rido.

Dalam mengelola dana desa, wali nagari dan perangkatnya bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Padal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rido Pradana, S.H. mengingatkan agar kepada wali nagari dan perangkatnya harus transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Wali nagari dan perangkatnya harus terbuka dalam mengelola dana desa dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Jangan ada kegiatan fiktif, kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB, dan dana desa yang masuk ke kantong wali nagari dan perangkatnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Kami akan menindak jika terjadi penyimpangan tersebut,” tegas Rido.

Pada akhir paparannya Rido Pradana, S.H. menyampaikan kepada wali nagari dan perangkatnya agar dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dana desa, sehingga wali nagari dan perangkatnya terhindar dari tindak pidana korupsi yang masih marak terjadi. ***