NasionalPos.com, Jakarta- Fenomena politik uang atau money politic tetap menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program ‘Hajar Serangan Fajar’ mengimbau masyarakat ikut mengawal Pemilu dengan menentang dan menolak praktik politik uang yang dapat menjelma menjadi korupsi, himbauan itu juga disebarkan dan terpampang di pamlet di beberapa tempat, termasuk diantaranya terpasang di stasiun MRT di kawasan Blok M Plaza Jakarta Selatan.
Himbuan KPK tersebut, juga direspon oleh berbagai kalangan masyarakat, salah seorang diantaranya adalah H. Mohammad Rudyanto Dharmawan Ketua Satkar Ulama Kota Adm Jakarta Barat, saat di temui wartawan, ia mengatakan sudah bukan menjadi rahasia lagi jika setiap penyelenggaraan Pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah masih dikotori dengan politik uang.
Apabila masyarakat dengan senang hati menerima politik uang, maka perilaku tersebut dapat memberatkan para kepala daerah serta wakil rakyat. Sebab, ongkos politik/demokrasi yang tergolong sangat mahal dapat memicu kepala daerah/wakil rakyat melakukan tindak pidana korupsi.
“Oleh karena itu, Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPK, melalui sosialisasi pencegahan money politik, atau suap politik yang bakal terjadi di setiap momentum demokrasi, seperti pada pemilu serentak pilpres dan pemilu legistaif, tanggal 14 Februari 2024 mendatang, apalagi sosialisasi itu dengan Bahasa sederhana mudah dicerna, menggelitik dan bagusnya dipasang di ruang publik”ucap H. Mohammad Rudyanto Dharmawan kepada wartawan, pada hari Senin, 18 September 2023 di Stasiun MRT di kawasan Blok M Plaza, Jakarta Selatan.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh KPK tersebut, hal itu merupakan tindakan edukatif untuk memberikan kesadaran kepada Masyarakat agar mencegah terjadinya suap politik di penyelenggaraan pemilu, aktivitas suap politik itu biasa disebut serangan fajar.
Adapun serangan fajar ini merupakan bagian dari penyakit pemilu yang bersumber dari politik uang. Orang membayar uang, membayar jasa, dan membayar janji-janji agar seseorang memilih atau melirik calon yang diinginkan oleh penerima,
Hal inilah yang menyebabkan dari pemilu ke pemilu tidak lagi berkualitas, dan bahkan di tengarai pemilu tidak melahirkan wakil rakyat yang tidak amanah, serta kemudian melahirkan seorang koruptor, sehingga tanpa disadari Masyarakat yang memiliki hak suara tidak lagi menjadi subyek untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan amanah, melainkan malahan menjadi obyek penderita yang hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dukungan oleh para pencari kursi kekuasaan.
“Bagaimana bisa memerangi korupsi kalau masyarakat yang memiliki hak politik menerima suap politik?, hal itu tanpa disadari pemilih sudah terlibat korupsi sejak awal, tanpa disadari mendorong lahirnya koruptor baru, uang rakyat di korupsi agar bisa balik modal, modal yang di pakai untuk menyuap rakyat, kondisi ini jelas yang rugi adalah rakyat, rakyat lagi-lagi jadi korban, ini yang harus dicegah.”tukas H. Mohammad Rudyanto Dharmawan yang biasa disebut Bang Moo sebagai panggilan akrabnya.
Karena itulah, lanjut Bang Moo, untuk mencegah terjadinya suap politik atau sering disebut dengan istilah serangan fajar tersebut, bukan hanya melalui penerapan hukum saja, melainkan juga melalui menciptakan kesadaran Masyarakat untuk menolak berbagai bentuk suap politik, dengan alasan terima duitnya menderita selama lima tahun, ya, kalau tidak ingin menderita kehidupan maupun penghidupan selama lima tahun, ya, sudah seharusnya rakyat menolak berbagai bentuk suap politik.
“Untuk itulah, mari kita dukung KPK, bersama-sama memerangi korupsi dengan menolak politik uang, dan hajar serangan fajar, Pilihlah calon wakil rakyat maupun calon presiden berdasarkan karakter, kepeduliaannya, empatinya, sikap keberpihakannya kepada rakyat, gagasannya, rekam jejak yang baik, jangan karena uang, Sudah bukan zamannya lagi memberikan hak pilih karena uang, tapi gunakanlah hak pilih untuk memilih orang yang amanah karena orang yang amanah tidak bakal korupsi.”pungkas H. Mohammad Rudyanto Dharmawan yang juga terpanggil sebagai Bacaleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar di dapil 9 Jakarta ( Kec Cengkareng, Kec. Tambora & Kec Kalideres)
