Home » Nasional » Perhutani KPH Banyuwangi Barat dan LMDH Melati Putih, bekerjasama dengan Forpimka, Gelar Penanaman Jagung

Perhutani KPH Banyuwangi Barat dan LMDH Melati Putih, bekerjasama dengan Forpimka, Gelar Penanaman Jagung

- Banyuwangi 28 Feb 2025 111

Banyuwangi, NasionalPos.com –Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Perhutani KPH Banyuwangi Barat, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Melati Putih, bekerjasama dengan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Glenmore, menggelar penanaman jagung.

Acara yang digeber pada hari Jum,at, 28 Februari 2025 tersebut di petak 30.E1 KRPH Wonoasih, BKPH Glenmore.

Kegiatan itu dihadiri oleh Waka ADM KPH Banyuwangi Barat, Kapolsek dan Danramil Glenmore, beserta anggota, Asper BKPH Glenmore, Kepala Desa (Kades) Margomulyo, dan seluruh Mantri KRPH Glenmore, serta LMDH Melati Putih Desa Margomulyo.

Dalam sambutanya Waka ADM KPH Banyuwangi Barat, Rahman Hadi Suroso, mengatakan jika kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bentuk dukungan perhutani terhadap program pemerintah yakni dibidang ketahanan pangan.

“Penanaman jagung kali ini adalah merupakan bentuk dukungan dari Perhutani KPH Banyuwangi Barat, terhadap program pemerintah,” katanya.

Baca Juga :  Tingkatkan Kerja sama, TNI AL Terima Kunjungan Delegasi Korea Selatan

Waka ADM KPH Banyuwangi Barat, tersebut berharap, agar sinergi seperti ini terus terjalin antara Perhutani dengan TNI dan Polri serta Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dan masyarakat tentunya dengan LMDH.

“Jika semua sudah sinergi maka, kami yakin masyarakat pinggir hutan bisa sejahtera dan hutan kita juga akan lestari,”pungkasnya.

Sementara Kapolsek Glenmore, AKP Budi Hermawan, mengatakan jika kegiatan penanaman jagung diwilayah BKPH Glenmore, ini merupakan kegiatan lanjutan penanaman satu juta hektar jagung yang digagas oleh pemerintah pusat.

“Kami bersinergi dengan Perhutani, LMDH Melati Putih, Pemdes Margomulyo dan masyarakat dalam kegiatan penanaman jagung,” ujarnya.

“Penanaman jagung di area petak 30.E1 ini merupakan kegiatan lanjutan dalam melaksanakan program pemerintah di bidang ketahanan pangan yakni penanaman jagung sejuta hektar,” imbuh Budi Hermawan, Kapolsek Glenmore.

Baca Juga :  Sidang Etik Ferdy Sambo Menyisakan Tujuh Saksi, Setelah 12 Jam Berlangsung

Dalam kesempatan itu Kapolsek Glenmore, Banyuwangi, tersebut berharap agar sinergi yang sudah terbangun ini tetap dijaga kekompakan, dan kerukunanya.

Kata dia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada perhutani KPH Banyuwangi Baarat, Asper BKPH dan jajaranya serta LMDH Melati Putih, dan Pemdes Margomulyo atas kerjasamanya yang telah menyiapkan lahan untuk program penanaman jagung.

“Harapan kami, semua pihak terus ikut mengawal agar program penanaman jagung kali ini bisa berjalan lancar hingga panen nanti,” pungkasnya.

Seperti diketahui dalam acara penanaman jagung bersama itu dihadiri oleh Waka ADM Banyuwangi Barat, Rahman Hadi Suroso, Danramil Glenmore , Mathori, dan anggotanya, Kapolsek Glenmore, AKP Budi Hermawan, dan anggotanya, Kades Margomulyo, Aji, Asper BKPH Glenmore, Wageanto, dan Ketua LMDH Melati Putih, Joko Prasetyo, bersama anggotanya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x