Home » Hukum » Desakan Penindakan Hukum atas Dugaan Mafia BBM Subsidi di Pronojiwo dan Ancaman terhadap Jurnalis saat Peliputan di SPBU 54.673.10

Desakan Penindakan Hukum atas Dugaan Mafia BBM Subsidi di Pronojiwo dan Ancaman terhadap Jurnalis saat Peliputan di SPBU 54.673.10

Admin Nasionalpos 13 Mei 2025 130

NASIONALPOS.com – Lumajang, Jawa Timur, 13 Mei 2025 || Media Nasionalpos.com menyampaikan siaran pers ini sebagai bentuk keprihatinan dan desakan atas dugaan maraknya praktik ilegal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di wilayah Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, tepatnya di SPBU 54.673.10.

Dugaan pelanggaran tersebut bahkan diperparah dengan adanya insiden ancaman pembunuhan terhadap jurnalis yang sedang melaksanakan tugas peliputan di lokasi kejadian.

Jurnalis kami mendapat perlakuan tidak manusiawi saat sedang menjalankan tugas jurnalistik. Ia diancam akan dibunuh oleh kelompok yang diduga sebagai komplotan mafia BBM subsidi yang dikenal dengan inisial Kholik dan Ibnu.

Selain itu, kendaraan wartawan juga dirusak sebagai bentuk intimidasi. Tindakan ini merupakan serangan langsung terhadap kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang di Indonesia.

Meski peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Pronojiwo, namun hingga saat siaran pers ini disampaikan, tidak ada tindakan hukum tegas dari aparat setempat. Bahkan, **Bhabinkamtibmas setempat, Suliono**, diduga justru menunjukkan sikap pasif dan tidak profesional dalam menanggapi insiden tersebut.

Baca Juga :  Polres Pessel Ungkap Peredaran Narkoba di Kampung Gurun Panjang Kapuh, Satu Tersangka Diamankan

Pelanggaran Hukum yang Terjadi

Kami menilai bahwa kejadian ini mengandung sejumlah pelanggaran berat terhadap hukum negara, di antaranya:

1. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto UU No. 11 Tahun 2020, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

2. Ancaman dan Kekerasan terhadap Jurnalis
Melanggar **Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE** serta **Pasal 335 KUHP**, dengan ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta.

3. Upaya Penghalangan Kemerdekaan Pers
Melanggar Pasal 4 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang melindungi jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan.

Tuntutan dan Seruan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Media Nasionalpos.com mendesak:

1. Kapolda Jawa Timur dan Mabes Polri agar segera melakukan evaluasi dan penindakan terhadap jajaran kepolisian di Polres Lumajang dan Polsek Pronojiwo;

Baca Juga :  ARUN Sambangi LAPAS Kelas II Kotabaru Bangun Sinergitas

2. BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk segera mengaudit dan memeriksa izin operasional SPBU 54.673.10;
3. Dewan Pers dan Komnas HAM untuk turut memantau dan memberi perlindungan terhadap wartawan yang mengalami kekerasan;

4. Aparat penegak hukum agar menangkap dan memproses hukum kelompok yang diduga sebagai mafia BBM subsidi;

5. Pemerintah pusat agar memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi yang sangat rentan diselewengkan dan merugikan masyarakat kecil.

Media kami menekankan bahwa kemerdekaan pers adalah tiang demokrasi dan tidak boleh diganggu oleh kelompok mana pun yang mencoba membungkam kebenaran. Jurnalis adalah mitra masyarakat dalam mengungkap fakta dan penyimpangan. Kami berharap seluruh pihak yang berwenang dapat segera mengambil tindakan konkret untuk menegakkan keadilan dalam kasus ini.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

Ketika Replik Mengubah Arah Perkara: Kuasa Hukum Tergugat Kritisi Putusan PN Bale Bandung

Suryana Korwil Jabar

19 Mar 2026

Bandung, Nasional pos.com – Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kritik tajam terhadap putusan dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2025/PN.Blb yang di putus pada 26 Februari 2026. Meski menghormati proses peradilan, pihak tergugat menilai putusan tersebut mengandung sejumlah kejanggalan mendasar, baik dalam pertimbangan hukum maupun penerapan fakta persidangan. Dalam keterangan resminya, kuasa hukum menilai bahwa …

Ketua DPN BAPERMEN Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus, Desak Aparat Usut Tuntas

Primadoni,SH

15 Mar 2026

Jakarta, Nasionalpos.com –– Ketua Dewan Pimpinan Nasional Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN), Romi Yufhendra, SH., CPM., CCPS, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus yang terjadi di Jakarta pada Jumat (13/3/2026). Ia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut serta menangkap pelaku dan pihak yang diduga berada …

x
x