Di Perlukan Perda Yang Kuat & Komprehensif Pada Perubahan PAM Jaya Menjadi Perseroda

NasionalPos.com, Jakarta-

Perubahan bentuk maupun status hukum Perumda PAM Jaya menjadi Perseroda telah memicu polemik di kalangan warga Jakarta, pasalnya perubahan tersebut belum di sertai adanya landasan hukum yang menjadi acuan bagi peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi warga Jakarta, demikian disampaikan oleh Andi Nugroho Presidium Aliansi Pemuda Jakarta ( APJ ) kepada wartawan.

” Polemik adalah sebuah dinamika yang harus disikapi secara positif baik oleh Pemprov DKI Jakarta maupun DPRD. Jadikan hal tersebut sebagai salah atu alat mitigasi sebelum perubahan dilakukan. Ini bukti bahwa PAM Jaya mendapat perhatian dari Masyarakat. Kekhawatiran yang muncul hendaknya dikomunikasikan, saya yakin nanti akan baik-baik saja.” Ungkap Andi Uban panggilan akrabnya kepada wartawan, Rabu, 10 September 2025 di Jakarta.

Menurut Andi, keberadaan PAM Jaya yang berubah menjadi Perseroda, tentunya mesti menempatkan IPO dapat menjadi instrumen terpenting untuk mempercepat investasi infrastruktur yang diperlukan guna mencapai target pelayanan 100% pada 2029.

“Oleh karena itu, di butuhkan Raperda yang di dalam nya memuat jaminan hukum kuat terkait pelayanan universal, perlindungan konsumen, struktur kepemilikan strategis oleh Pemerintah Provinsi, pengaturan penggunaan dana IPO, serta mekanisme pengawasan yang efektif.”tukas Andi Uban.

Lebih lanjut Andi mengatakan  bahwa Perubahan bentuk hukum umumnya memerlukan Peraturan Daerah (Perda) atau Perda perubahan, yang berisi diantaranya mengenai keputusan penyertaan modal daerah, serta kajian naskah akademik dan rencana bisnis sebagai syarat hukum sebelum konversi.

Andi Uban meyakini hal tersebut sudah disiapkan secara matang oleh Pemprov DKI Jakarta dan Perumda PAM Jaya sebelum diajukan ke DPRD DKI Jakarta dalam bentuk Raperda.

“Masalah kesiapan administratif silahkan oleh pemerintah dan BUMD, saya hanya mengingatkan bahwa jangan sampai terjadi komersialisasi tanpa proteksi sosial. perlu kebijakan tarif dan subsidi yang jelas agar kelompok rentan tetap mendapatkan akses terjangkau. ” Tandasnya

Untuk itu, sambung Andi masukan dari masyarakat menjadi salah satu elemen penting yang harus jadi perhatian, dan mengenai partisipasi masyarakat itu di atur dalam Pasal 96 UU No.12/2011 memberi hak masyarakat menyampaikan masukan lisan/tertulis dalam pembentukan peraturan, dirinya juga meminta dilakukan Konsultasi publik bertingkat.

Untuk itu, imbuh Andi, lakukan pengumpulan masukan kebijakan umum, adakan pertemuan di kecamatan/kelurahan untuk menjaring isu layanan riil (area tanpa sambungan, masalah kualitas).

Undang organisasi konsumen, LSM air, dan universitas untuk kajian independen yang dapat membantu DPRD dan pemerintah Provinsi membuat Perda yang berimbang.

“Bila perlu Siapkan portal daring untuk masukan, voting prioritas, serta mekanisme pelaporan temuan masyarakat.” Ucap Andi Uban

Bukan hanya itu, diri nya juga bersama warga Jakarta sangat berharap perubahan Perumda PAM Jaya menjadi Perseroda dapat membawa manfaat besar. Akses modal, profesionalisasi tata kelola, dan akselerasi layanan air bersih sehingga target 100% layanan pada 2029 menjadi lebih feasible.

Perlu Perda yang kuat, yang dapat memberikan proteksi bagi kelompok rentan, serta tentunya menciptakan mekanisme partisipasi publik yang nyata, maupun pengawasan ketat agar tujuan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

“Dengan rancangan hukum, tata kelola, dan partisipasi publik yang baik, transformasi ini berpeluang menjadi langkah strategis untuk merealisasikan pelayanan air bersih yang universal  berkelanjutan di Jakarta, serta lebih mengoptimalkan pelayanan bagi warga Jakarta terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih.”Pungkas Andi Uban.