Home » Nasional » Diduga Manipulasi Anggaran, Pemilik LKP Adzkia Cicurug Memilih Bungkam Saat Dikonfirmasi, Ada Apa?

Diduga Manipulasi Anggaran, Pemilik LKP Adzkia Cicurug Memilih Bungkam Saat Dikonfirmasi, Ada Apa?

Eni 17 Agu 2024 291

 

NASIONALPOS.com ll Sukabumi – Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan usaha mandiri dalam bentuk pendidikan singkat yang berfokus pada peningkatan kompetensi keterampilan bidang

Kemendikbud Ristek dan Teknologi, melalui direktorat jendral vokasi,dalam penetapan keputusan No.275/DT.04/SK/2024 Pemerintah memberikan sejumlah dana untuk Pengembangan pendidikan kecakapan wirausaha (gold) tahap IV anggaran tahun 2024.

Salah satu yang mendapatkan bantuan anggaran tersebut Lembaga pelatihan kerja (LPK) Adzkia yang berlokasi di Jl Belimbing IV blok A. 11 No 26, Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sebagai penerima bantuan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024 sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) untuk pengadaan komputer.

Dengan nilai bantuan yang cukup besar itu, salah satu Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, menyampaikan kepada tim investigasi ikatan wartawan online (IWO) bahwa bantuan dana tersebut diduga telah dimanipulasi denga cara melakukan pembelian komputer yang tidak sesuai spek petunjuk teknis (juknis).

“Itu LPK Adzkia diduga membeli nya komputer dengan barang sekend (bekas) dengan harga murah, yang dibeli di salah satu toko. yang seharusnya kan tidak boleh pengadaan nya secara barang bekas. Karena itu anggaran besar” Ungkap narsum pada hari Jum’at (16/08/24).

Baca Juga :  Agung Widyantoro: Bencana Kelaparan di Papua, Kemanakah Dana Otsus?

Tim investigasi melayangkan surat konfirmasi ke pihak pemilik LPK Adzkia Asep Sudrajat guna meminta informasi yang lengkap, namun saat ditemui di salah satu tempat (bakso malang) pihak LPK Adzkia tidak memberikan informasi secara detail yang sebagaimana di konfirmasi tim investigasi.

“Mohon maaf bapak bapak,ini percakapan kita hari ini jangan direkam ya, dan jangan sampai naik berita ya”ucapnya Asep.

Nada yang dilontarkan seperti itu, sebelum melanjutkan konfirmasi ke hal yang inti tim investigasi mencurigai ada salah satu yang ia tutupi.

“Perihal apa yang di tanyakan terkait anggaran dan pengadaan barang saya tidak bisa menyampaikan. Karena bapak bapak bukan haknya menanyakan soal itu. bapa ini tidak tepat untuk menanyakan juplak, karena saya mengacunya ke juknis, jadi maaf saja yah. Nanti saya sampaikan langsung ke bagian dinas pendidikan”.ujarnya singkat dengan nada tergesa gesa.

Menyikapi adanya prilaku pemilik LPK Adzkia, ketua tim 9 investigasi ikatan wartawan online (IWO) Sukabumi Hilman Sunjaya. mengatakan bahwa sikap penyampaian tersebut sudah bertentangan dengan Keterbukaan Informasi Pubik.

Baca Juga :  PT Migas Hulu Jabar Bertransformasi Jadi BUMD

“Awak media dalam hal ini tim investigasi, berhak mencari informasi dilapangan dengan detail, guna menyeimbangkan sebuah berita (karya tulis). sebagai kontrol sosial awak media juga dilindungi undang undang dalam melaksanakan tupoksinya dilapangan”tegasnya.

Tim advokasi ikatan wartawan online (IWO), Rolan Benyamin Pardamean Hutabarat,SH yang di sapa akrabnya bung Rolan menegaskan.

“Yang sebagaimana di amanahkan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik” Sampainya.

Ancaman pidana bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU KIP diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008. Menurut pasal itu, badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan

Pewarta; Hilman

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x