Diksi ‘Keamanan Nasional’ di RUU Polri Bisa Picu Konflik Antar Lembaga.

- Editor

Kamis, 27 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta-  Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri), memicu polemik dengan adanya diksi “keamanan nasional” dalam Pasal 16B ayat 2 huruf (a) dalam draf yang tersebar luas, hal tersebut bisa juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan penafsiran luas mengenai keamanan nasional dalam kewenangan Polri, demikian disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto kepada NasionalPos.com, Kamis, 27 Juni 2024 di Jakarta.

“Diksi “Keamanan Nasional” mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya memang sangat luas. Ini dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara berbagai badan intelijen”, ungkapnya.

Menurutnya, tumpang tindih ini bisa menimbulkan masalah koordinasi dan efektivitas penegakan hukum dan fungsi intelijen lintas Lembaga, sebab Jika Polri memiliki kewenangan yang luas dalam hal “keamanan nasional”, ini bisa berbenturan dengan fungsi dan tugas yang sudah ada pada BIN, intelijen militer, Kejaksaan dan lembaga lainnya, selain itu adapula diksi pada pasal 16B mengenai diksi “ancaman” yang dapat ditindak oleh Polri seharusnya tidak ditafsirkan dan ditindak sendiri oleh Polri.

“Idealnya, penafsiran ini memerlukan asesmen terlebih dahulu oleh badan yang berwenang seperti Dewan Keamanan Nasional atau Dewan Ketahanan Nasional. Hal ini penting agar tidak terjadi bias atau penafsiran yang subjektif oleh satu lembaga saja”, jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Rasminto, dirinya menyarankan, agar memperhatikan pentingnya  koordinasi yang baik antara kementerian/ lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional ditangani secara efektif, efisien, serta untuk menghindari duplikasi usaha dan konflik kewenangan, dengan adanya koordinasi yang jelas dan pembagian kewenangan yang tegas,

Baca Juga :   Masa Jabatan Heru Sebagai Pj Gubernur DKI Diperpanjang

“Maka diharapkan fungsi intelijen kepolisian, BIN, intelijen militer dan lainnya dapat berjalan harmonis dan efektif dalam menjaga keamanan nasional”, tukasnya.

Dengan kondisi itu, imbuh Rasminto, Ia pun berharap, RUU yang saat ini sedang dikaji Presiden Jokowi tersebut, agar dapat menampung berbagai respon sehingga tidak menuai polemik publik semakin meruncing dikemudian hari.

“Saat ini saja sudah banyak para pakar menyampaikan keresahannya, rakyat hanya berharap Presiden Jokowi dapat mencermati dengan jernih  respon publik ini agar konflik tidak meruncing pasca disahkan RUU ini”,tandas Rasminto

Loading

Berita Terkait

Di HUT ke 56 ORARI, Kembalikan Jiwa Ruh Amatir Radio & lepaskan Dari Kepentingan Politik
Komisi III DPR ingatkan Polri agar tidak asal tangkap
Pencarian Korban Longsor Tambang Mineral Bone Bolango Masih Berlangsung
Cegah Banjir, Komisi D Ajak Warga ‘Gotong Royong’ hingga Aktif Ajukan Program di Musrenbang
BPJT Bocorkan Besaran Total Tarif Tol Cimanggis-Cibitung
KPK Tegaskan Predikat WTP Bukan Berarti Bersih Korupsi
SYL Mohon Doa Jelang Sidang Putusan Majelis Hakim
Imigrasi Sanksi 2.041 WNA Pada Semester Satu 2024

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 11:56 WIB

Di HUT ke 56 ORARI, Kembalikan Jiwa Ruh Amatir Radio & lepaskan Dari Kepentingan Politik

Rabu, 10 Juli 2024 - 21:43 WIB

Komisi III DPR ingatkan Polri agar tidak asal tangkap

Rabu, 10 Juli 2024 - 21:30 WIB

Pencarian Korban Longsor Tambang Mineral Bone Bolango Masih Berlangsung

Rabu, 10 Juli 2024 - 21:22 WIB

Cegah Banjir, Komisi D Ajak Warga ‘Gotong Royong’ hingga Aktif Ajukan Program di Musrenbang

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:34 WIB

BPJT Bocorkan Besaran Total Tarif Tol Cimanggis-Cibitung

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:15 WIB

KPK Tegaskan Predikat WTP Bukan Berarti Bersih Korupsi

Selasa, 9 Juli 2024 - 20:19 WIB

SYL Mohon Doa Jelang Sidang Putusan Majelis Hakim

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:26 WIB

Imigrasi Sanksi 2.041 WNA Pada Semester Satu 2024

Berita Terbaru