NasionalPos.com, Jakarta- Sebagaimana diketahui bahwa Masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang yang dijabat Anies Baswedan dan A Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Untuk selanjutnya Jakarta akan dipimpin oleh Penjabat ( Pj) Gubernur yang berdasarkan insformasi oleh Team Penilai Akhir ( TPA ) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (7/10) yang lalu menetapkan Kasetpres Heru Budi Satantoso sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sampai dengan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 kelak, tentunya keputusan tersebut merupakan pilihan yang tanpa alasan, melainkan justru diambil dari berbagai pertimbangan yang sangat matang dengan berdasarkan pada kapasitas, kapabilitas dan pengalaman yang dimiliki Pak Heru dalam bidang pemerintahan terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta,“demikian disampaikan H. Mochamad Rudyanto Dharmawan Ketua Satkar Ulama Jakarta Barat kepada wartawan, Kamis, 13/10/2022 di kantornya di wilayah Jakarta Barat.
“ Memang tak mudah bagi Presiden Jokowi untuk memutuskan seorang Pj Gubernur untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kompleksitas permasalahan, serta untuk mempersiapkan Jakarta sebagai Daerah yang sebentar lagi bukan lagi sebagai Daerah Ibukota Negara, tapi menjadi daerah yang menjadi pusat bisnis perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya yang setaraf dengan Kota New York” ungkap Kata Bang Moo panggilan Akrabnya.
Menurut bang Moo, sebagai seorang Pj Gubernur dalam memimpin dan mengelola Kota Jakarta dengan kompleksitas permasalahan diberbagai sector kehidupan, apalagi harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang belum sempat terselesaikan oleh Gubernur yang sudah habis masa baktinya selama 5 tahun, bukanlah pekerjaan ringan bahkan boleh dikatakan hal ini merupakan suatu pekerjaan yang mau tidak mau harus dikerjakan dengan kerja cerdas, iklas dan fokus, serta juga memiliki kemampuan komunikasi, untuk mensinergikan wilayah yang dipimpinnya dengan pemerintah pusat, selain itu dalam kurun waktu dua setengah tahun, Jakarta yang juga merupakan Etalase dan miniature Indonesia, maka seorang PJ Gubernur diharapkan bisa mengikis warisan Polarisasi Masyarakat sebagai dampak kontestasi Politik sebelumnya yaitu Pilkada 2017 serta Pilpres 2019, sehingga dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang dapat dicegah terjadinya polarisasi di masyarakat, melainkan adanya proses demokratisasi yang dikelola oleh Pj Gubernur secara bermartabat.
“Disharmoni sosial akibat eksplorasi politik dan kompetisi politi yang tidak sehat, membuat ibu kota negara itu butuh figur pemimpin yang kuat dan sarat pengalaman agar bisa merespon dengan cepat dinamika yang tengah berlangsung, khususnya dalam menyambut tahun politik 2024 yang diprediksi akan diwarnai kembali mengentalnya polarisasi politik dan politik identitas, Kita harus Khusnudzon bahwa Pak Heru Insya Allah mampu mengemban tugas berat ini, masyarakat diharapkan mendukung dan berani mengingatkan jika memang ada kebijakan yang sekiranya kurang relevan” tukasnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Bang Moo juga mengingatkan bahwa warga Jakarta tentunya sangat berharap agar Pj Gubernur DKI Jakarta dapat bersikap netral dan independen serta tidak memiliki catatan keterikatan dengan konfigurasi politik dan birokrasi DKI sehingga akan leluasa melakukan terobosan-terobosan kinerja dalam tata kelola pemerintahan, sehingga dapat menciptakan harmoni masyarakat baik secara social, ekonomi, maupun politik menjadi harapan besar bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bang Moo menambahkan, bahwa ada hal positif yang bisa dikelola oleh pemerintah berkenaan dengan demokratisasi dalam berpolitik, diantaranya adalah banyak orang menjadi lebih sadar akan politik, ingin tahu tentang kandidat dan kebijakan yang mereka tawarkan, dan berpartisipasi dalam melakukan kampanye untuk kandidat yang mereka dukung. Singkatnya, demokrasi telah mengaktifkan mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik untuk lebih aktif dalam politik, selain itu di dalam demokrasi, terdapat ruang bagi masyarakat agar menjadi lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah. Yang pro akan terus mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sedangkan mereka yang sebelumnya tidak mendukungnya terus-menerus mengkritik setiap kebijakan yang diambil pemerintah, itulah demokrasi yang saat ini sedang berkembang di negeri ini.
“ Kami DPD II Satkar Ulama Jakarta Barat siap menjadi mitra strategis dengan Pak Heru beserta jajarannya di lingkungan pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan programnya, terkait dengan itu, dan juga terkait dengan keberadaan Umat Islam di wilayah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kota Adm Jakarta Barat, sudah semestinya Umat harus disadarkan bahwa jangan sampai politik merusak ukhuwah, melainkan politik menjadi sarana untuk mendinamisasi kehidupan yang justru dapat memperkuat ukhuwah, Apalagi Jakarta Barat yang masyarakatnya dikenal sangat heterogeny dan multi etnis ini dapat di kelola dengan politik berbasis program untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, tentunya juga untuk mencapai kesejahteraan maka umat juga mesti mendukung Bapak Heru Pj Gubernur DKI Jakarta dalam menunaikan tugas dan amanah yang diembannya, sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Heru terpilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, kami siap sambut dan dukung Pak Heru” pungkas Bang Moo
Mengakhiri perbincangannya dengan awak media, di luar pembahasan tentang Pj Gubernur DKI Jakarta, dikesempatan ini, Bang Moo menyampaikan ajakan anggota, kader, pengurus Satker Ulama Kota Adm Jakarta Barat, seluruh warga Keluarga Besar Partai Golkar Kota Adm Jakarta Barat dan juga masyarakat umum, untuk turut memeriahkan HUT Partai Golkar ke 58 dengan mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang akan digelar hari Minggu, 16 Oktober 2022, start-finish di Plaza Sudirman GBK Senayan, acara di mulai pukul 07.00 WIB, pendaftaran gratis, kemudian dapat mendaftarkan diri di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Minggu 16 Oktober 2022 pukul 05.00 WIB. (*dit)
