Home » Headline » Dr.Munawaroh, MSi Desak Pemerintah Libatkan Kelompok & Organisasi Perempuan Kirim Relawan ke Sumatera Pasca Bencana

Dr.Munawaroh, MSi Desak Pemerintah Libatkan Kelompok & Organisasi Perempuan Kirim Relawan ke Sumatera Pasca Bencana

dito 05 Des 2025 178

NasionalPos.com, Jakarta-

Di tengah duka mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akhir November 2025, memicu respon dari berbagai kalangan, salah seorang diantara dari seorang akademisi perempuan yakni Dr. Munawaroh, MSi seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta

Kepada wartawan, Jumat, 5/12/2025 di Jakarta, ia mengatakan bahwa dirinya mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengorganisir kelompok perempuan dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia dikirim sebagai relawan ke lokasi terdampak, adapun tujuannya adalah membantu penanganan korban, terutama di bidang pelayanan dasar dan trauma-healing bagi korban serta keluarga mereka, sekaligus menunjukkan peran aktif perempuan dalam kontribusinya terhadap negara.

“Krisis kemanusiaan akibat banjir dan longsor tidak boleh dihadapi hanya oleh aparat militer, aparat penanggulangan bencana, dan tim tanggap darurat, perempuan itu lebih memiliki kepekaan sosial dan kapasitas emosional yang sangat diperlukan dalam pemulihan psikologis korban,” ujarnya.

Menurutnya bahwa organisasi perempuan harus segera dikerahkan bersama struktur kemanusiaan resmi pendekatan ini mendapat dukungan dari literatur kebencanaan: penelitian dan kajian kebijakan menyatakan bahwa perempuan memainkan peranan penting di seluruh fase penanggulangan bencana baik dari mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca Juga :  Warga Nias-Yogyakarta Gugat Masa Jabatan Ketum Parpol

“Secara filosofis, keterlibatan perempuan dalam aksi kemanusiaan memunculkan perspektif kepedulian, empati, dan pemulihan sosial-komunitas, yang melengkapi upaya teknis dan material.” tukas Munawaroh

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di dalam teori manajemen bencana kontemporer menganjurkan kolaborasi multipihak diantaranya adalah pemerintah, lembaga formal, komunitas lokal, masyarakat sipil, agar tanggapan terhadap krisis lebih efektif dan menyeluruh.

Di dalam kerangka ini, perempuan dan organisasi-organisasi perempuan bukan sekadar penerima manfaat, tetapi subjek agen perubahan yang mampu memperkuat ketahanan sosial pasca bencana.

 

“Secara historis di Indonesia, bahwa perempuan telah berperan dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan, baik lewat komunitas lokal maupun organisasi sosial. Namun seringkali peran itu kurang mendapatkan perhatian formal dan dukungan struktural. ” Jelasnya

 

Sedangkan Situasi darurat di Sumatera, lanjut nya, kini dengan ribuan korban, pengungsi, hilangnya infrastruktur dasar, sehingga menghadirkan momentum penting untuk mengakui dan mengaktualisasikan kembali peran perempuan dalam manajemen bencana.

 

Dari sudut humanis, imbuh nya, krisis ini memperlihatkan bahwa dampak bencana tidak hanya fisik (kerusakan rumah, infrastruktur, korban jiwa) tetapi juga psikologis seperti trauma, kehilangan, rasa takut, serta ketidakpastian yang memerlukan intervensi sensitif, empatik, dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Tim Kejagung Turun ke Banyuwangi, Usut Dugaan Transaksi Solar Industri Ilegal

“Hadirnya relawan perempuan yang peduli dan mampu mendampingi korban dalam proses trauma-healing bisa menjadi penyeimbang dalam upaya pemulihan yang lebih manusiawi.”tandas nya

Dr Munawaroh MSi juga mengingatkan bahwa mengacu pada fakta bencana hidrometeorologi telah dominan dan rentan terjadi di Indonesia. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi keharusan Mengorganisir kelompok perempuan dan organisasi perempuan untuk dikerahkan sebagai bagian dari tim tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana akan memperluas kapasitas respons dan memberikan dimensi kemanusiaan yang mendalam.

 

Tidak hanya itu, Munawaroh juga menegaskan bahwa pemerintah harus segera membentuk mekanisme koordinasi khusus misalnya lewat kementerian terkait, BNPB, dan jaringan organisasi perempuan agar relawan perempuan diberi pelatihan psikososial, logistik, serta dukungan keamanan dan legitimasi. Hal ini penting agar kehadiran mereka tidak sekadar simbolis, tetapi efektif, berdaya guna, dan berkelanjutan.

“Ini bukan semata belas kasih. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kolektif kita terhadap sesama warga negara dan pengakuan bahwa perempuan punya kapasitas besar untuk membantu bangsa pulih,” pungkas Munawaroh.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Respons Aspirasi Pedagang, Pemdes Cipendeuy Buka Dialog Soal Sistem Parkir Pasar Cipeundeuy

Dewi Apriatin

02 Mar 2026

Bandung Barat,NASIONALPOS .COM<>   2 Maret 2026 – Pemerintah Desa Cipendeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, angkat bicara terkait polemik pemasangan sistem gateway parking di Pasar Tradisional Cipeundeuy yang sebelumnya disebut dilakukan tanpa sosialisasi dan perencanaan matang. Kepala Desa Cipendeuy, Rusmana, menegaskan bahwa proyek tersebut bukanlah kebijakan mendadak. Menurutnya, program itu telah dirancang sejak beberapa bulan …

Momentum Kedua Anas Urbaningrum dalam Pentas Politik Nasional

Dhio Justice Law

01 Mar 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Pesta Demokrasi Tanah Air masih tiga tahun lagi, namun publik mencermati mesin politik mayoritas partai politik mulai dipanaskan. Branding partai dan sosok atau figure pun dibangun. Meski ada pesimis dibenak sebagian publik Tanah Air menyaksikan sepak terjang para elit politik yang kerap mengecewakan dan tak …

Tanda Tangan Ketua DPRD Diduga Dipalsukan, Skandal Undangan PAW Pesibar Memanas: Siapa Aktor Intelektualnya

Admin Redaksi

28 Feb 2026

NASIPNALPOS.com PESISIR BARAT, 28 Februari 2026 – Aroma skandal mencuat dari gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Tanda tangan Ketua DPRD dalam surat undangan pertama pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD diduga dipalsukan. Kasus yang sempat menjadi bisik-bisik internal kini resmi memasuki babak hukum. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, atau yang …

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum

Dewi Apriatin

27 Feb 2026

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum BANDUNG BARAT – Dugaan tersendatnya penanganan pasien sesak napas di IGD RSUD Cikalong Wetan bukan sekadar isu pelayanan. Ini menyentuh jantung kewajiban hukum rumah sakit dalam kondisi gawat darurat. Video yang beredar memperlihatkan kepanikan keluarga yang merasa anaknya tidak segera ditangani. Di …

KOBAR: Pejuang Demokrasi Hingga Misi Kemanusiaan

Dhio Justice Law

26 Feb 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Pada 25 Februari 2026, Komando Barisan Rakyat (KOBAR) genap berusia 11 tahun. Sebagai sebuah organisasi gerakan, perjalanan panjang telah dilalui KOBAR. Ia telah melalui sejumlah fase; Pembentukan, Konsolidasi, ujian internal hingga ujian eksternal. Dalam pengamatan publik, KOBAR pun telah melewati beragam dinamika tak hanya …

Lisda Hendrajoni Tinjau Korban Banjir dan Longsor di Bayang Utara, Salurkan Bantuan Ramadan untuk 31 KK

Primadoni,SH

25 Feb 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, melakukan kunjungan ke lokasi Hunian Sementara (Huntara) korban banjir dan longsor di Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (23/2). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak bencana yang saat ini masih menempati Huntara. Sebanyak …

x
x