Duet Akademisi TB Massa dan Darni M Daud Jajaki Pilkada NAD

NasionalPos.com, Jakarta – Dua tokoh berlatar akademisi asal Aceh, Prof. Darni M Daud dan Prof. T. B. Massa Ja’far kemungkinan akan berduet dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) pada 2024 ini.

Peluang keduanya untuk maju dalam gelaran Pilkada NAD 2024 terbuka lebar pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas syarat pencalonan gubernur/bupati dan walikota.

Saat ini, TB Massa asal Aceh Timur selain dikenal sebagai aktivis politik juga aktif sebagai akademisi bidang Politik di Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Sedangkan Darni asal Pidie merupakan mantan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Dengan putusan tersebut, maka syarat pencalonan gubernur/wakil gubernur di NAD berubah.

Dalam putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024) di Gedung MK, Jakarta Pusat, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada sebagai inkonstitusional. Keputusan ini menurunkan ambang batas syarat pencalonan gubernur di Aceh bagi parpol atau gabungan parpol pengusung, dari 10 persen menjadi 7,5 persen suara sah.

Bagi Daud dan TB Massa, putusan MK tersebut membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi. Lantaran itu, keduanya sedang menjajaki kemungkinan untuk duet dalam gelaran Pilkada di NAD.

“Alhamdulillah, putusan MK itu membuka peluang bagi siapapun untuk maju sebagai calon pemimpin daerah. Bagi kami dari kalangan akademisi, ini membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi. Kami berdua (Daud dan TB Massa) memang sedang menjajaki untuk maju dalam gelaran Pilkada di NAD yang merupakan daerah asal kami berdua,” ungkap TB Massa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Disisi lain, TB Massa menilai masalah besar yang dihadapi para bakal calon kepala daerah adalah soal biaya politik yang harus disetorkan kepada parpol pengusung.

Menurutnya, soal biaya politik ini yang justru membunuh demokrasi. “Cost politik yang sangat besar yang harus ditanggung oleh balon kepala daerah tidak masuk diakal. Ini membunuh pertumbuhan demokrasi, yaitu keharusan berkompetisi yang fair,” jelas TB Massa.

Selain itu, lanjutnya, juga akan menjebak para kepala daerah terpilih dikemudian hari, sebagai mata rantai korupsi.

Semestinya, partsi politik punya tanggung jawab politik dan moral, bagaimana mampu menjaring dan mendukung para balon kepala daerah yang kredibel. Sebab biaya politik tinggi pada akhirnya rakyat yang harus menanggung dampaknya.

Kerusakan demokrasi sangat mahal harganya. Pemilukada harus mampu memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Bukan malah membuat kecewa dan frustasi rakyat karena terbatasnya pilihan.

“Ada balon yang punya kapasitas, tapi tidak ada isi tas. Atau sebaliknya. Kita harus punya komitmen bersama untuk menjaga, agar demokrasi tidak rusak karena permainan money politik. Pemilukada Aceh harus membawa angin segar, mampu menjawab krisis kepemimpinan. Dengan terpilihnya pemimpin daerah yang kapabel, diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan, mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat sesuai amanat konstitusi,” pungkasnya. (*)