FSAB Serukan Jadikan Hukum Sebagai Panglima Cegah Konflik dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024

NasionalPos.com, Jakarta-  Tahun 2024 menjadi tahun politik dan tahun pesta demokrasi bagi Indonesia. Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak, Pemilihan Legislative dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, sejatinya menjadi ajang demokrasi yang mesti dilaksanakan secara aman, damai dan bermartabat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dan operasionalisasi secara optimal dalam menjamin terciptanya stabilitas politik nasional dalam Pemilu 2024.

Secara umum, ada dua hal krusial yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak yang bakal dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang.

Pertama, potensi aksi kekerasan, anarkis, intimidasi, berita hoax, buzzer dan lainnya sebagaimana terjadi pada Pemilu sebelumnya. Kedua, permasalahan netralitas TNI/Polri, ASN dan juga termasuk Bawaslu hingga tingkat pengawas TPS, maupun KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dari tingkat Pusat hingga KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Penyelenggara Pemungutan Suara (di tingkat Kelurahan) dan KPPS di TPS, demikian disampaikan Suryo Susilo Ketua Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) kepada wartawan Selasa, 16 Januari 2024 di Jakarta.

“Konflik sosial akibat dan dalam proses Pemilu tidak terjadi selama KPU dan Bawaslu berdiri tegak di atas prosedur dan peraturan yang berlaku; Agar bisa menjadi wasit yang adil, objektif dan dapat menyelenggarakan Pemilu dengan baik dan benar. Karena biasanya masalah terjadi karena adanya celah dari kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu.” ungkap Susilo.

Bukan hanya itu, lanjut Susilo, konflik sosial juga bisa tersulut, dipicu oleh peserta pemilu atau peserta pilpres 2024 beserta pendukungnya, yang seringkali menunjukkan sikap kurang dewasa dalam menanggapi perbedaan pendapat, dan bahkan hal itu semakin diperparah dengan munculnya buzzer yang justru semakin memperkeruh situasi, sehingga Pilpres sejatinya merupakan ajang demokratis, bisa berubah menjadi ajang kontestasi yang cenderung menghalalkan segala cara, bahkan ada yang di bawa pada persoalan ideologis.

“Oleh karenanya, dengan kondisi tersebut, masyarakat jangan mau terjebak pada konflik sosial karena perbedaan pilihan politik. Pilihan politik ini adalah pilihan yang bersifat politis, bukan ideologis, karena ideologinya sama, yaitu Pancasila. Jadi jangan dibawa ke konflik ideologi. Pemilu hanya kontestasi perbedaan pilihan politik. Selain itu, pemerintah melalui Kemenkominfo bersama Polri agar menertibkan keberadaan para buzzer yang dapat memperkeruh suasana dan menyulut konflik sosial.” tukas Susilo.

Lebih lanjut, Susilo mengatakan apabila konflik sudah mengarah pada anarki dan menimbulkan dampak luas, maka hukum harus ditegakkan. Oleh sebab itu, khususnya aparat Kepolisian dan berbagai aparat, serta Institusi Pemerintah tidak boleh terlibat di dalam proses Pemilu itu, yang menyangkut orientasi politiknya.

Kalau ada sengketa Pemilu seharusnya diselesaikan secara hukum, dan menjadikan Hukum sebagai Panglima untuk mencegah konflik maupun penyelesaian sengketa Pemilu, yang disertai dengan ketegasan sikap aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu yang konsisten menjaga netralitas.

“Hanya menjadikan Hukum sebagai Panglima akan dapat mencegah konflik pemilu dan menyelesaikan sengketa Pemilu 2024. Tentunya hal tersebut juga untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 sebagai Pesta Demokrasi yang Damai dan bermartabat.” pungkas Suryo Susilo.