Gugatan Prima Sudah Tepat dan Tidak Salah Alamat

- Editor

Rabu, 15 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta–  Gugatan Prima yang ditujukan kepada KPU melalui PN Jakpus dan bukan ke PTUN itu sudah tepat. Pasalnya PN merupakan court of justice yang mengadili keadilan, sedangkan PTUN adalah court of law atau hanya mengadili produk undang-undang yang cocok untuk diputuskan, demikian disampaikan Guru Besar Hukum Administrasi Negara (HAN) Prof Gayus Lumbuun kepada pers, Rabu, 15/3/2023 di Jakarta.

“Ada pihak yang menilai bahwa gugatan Partai Prima salah alamat, mestinya ke PTUN dan bukan ke Pengadilan Negeri. Saya berpandangan gugatan partai Prima melalui PN Jakpus sudah tepat,” ungkap Prof Gayus Lumbun yang Ketua Senat Universitas Krisnadwipayana (Unkris).

Gayus juga menyebutkan bahwa  putusan PN Jakpus sah dan tidak ada yang salah. Putusan tersebut menyangkut rasa keadilan yang tidak diperoleh Prima sehingga Majelis Hakim memutuskan ada biaya pergantian yang harus dibayarkan negara sebesar Rp500 juta, dirinya juga menjelaskan bahwa dalam putusan ini artinya sifat perkaranya inter parties (dua belah pihak), di mana Prima merasa dirugikan oleh pihak lain yakni KPU

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, gugatan yang diajukan Prima adalah perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan penyelenggara Pemilu yakni KPU. Namun, terkait penundaan Pemilu tentu saja perlu diperjelas antara prinsip ultra petita atau ultra vires yang digunakan. Ultra petita adalah suatu putusan yang melebihi tuntutan, sementara ultra vires adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak melebihi kewenangannya.

Baca Juga :   Di Persidangan UPR ke 4 Dewan HAM PBB, Indonesia Dapat Rekomendasi Kritis

“Untuk kepentingan orang banyak, putusan ultra petita maupun ultra vires pun tidak bisa dipersalahkan karena pertimbangan hakim menyebutkan bahwa terjadinya penolakan pendaftaran oleh KPU telah menimbulkan kerugian bagi Prima,” ujar Gayus

“Dengan gagalnya memenuhi syarat pendaftaran dikarenakan sistem yang disediakan KPU tidak berkualitas dan terjadi error, sementara KPU hanya memberikan waktu 24 jam, membuat banyak cabang-cabang Prima tidak bisa memperbaiki data-data sebagaimana waktu yang ditentukan.” tukas Prof Gayus

Mantan Hakim Agung itu  juga mengingatkan sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggara negara yang harus dialihkan ke PTUN, karena berkaitan dengan tindakan dan kebijakan badan penyelenggara negara, tidak boleh menghalangi keadilan bagi seseorang atau sekelompok orang oleh pengadilan.

Dalam perkara ini, tepatnya di peradilan umum (Pengadilan Negeri). Perma, kata dia, tidak cukup mengatur soal Pemilu saja, dengan mengesampingkan ketentuan lain yang ada dalam sebuah undang-undang. Misalnya, di Pasal 1365 UU KUHPerdata berbunyi, ‘Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya’. Lantas, dikarenakan kesalahan/kelalaian KPU sebagai lembaga pemerintahan, sehingga wajar bila para pihak diadili oleh PN Jakpus untuk memperoleh keadilan.

Baca Juga :   Alokasi Untuk IKN Bisa Dialihkan untuk Biayai Riset Daripada Korbankan Anggaran LPDP

“Itu baru materi awal, belum masuk pada substansi perkara. Dan lagi, gugatan itu dilayangkan karena Prima menilai bahwa upaya mereka mendaftar melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) gagal karena error. Artinya, kesalahan ada pada KPU. Karena itu, KPU pun harus memberi ganti rugi kepada Prima, sesuai amar putusan majelis hakim,” tambahnya.

Dia pun mengingatkan semua pihak bahwa putusan PN Jakpus terkait gugatan Prima sah dan harus dihormati. Bila ada perbedaan pendapat, hal itu sah-sah saja.

“Jangan khawatir, bagi yang memiliki pendapat berbeda berkaitan dengan peraturan-peraturan khusus, seperti Perma dan lainnya, masih ada upaya yang sudah diatur melalui instrumen hukum banding dan upaya selanjutnya (banding dan kasasi),” pungkas Prof Gayus (*red)

 

Loading

Berita Terkait

Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari
Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan
Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah
ITDC Sebut Pengelolaan Sirkuit Mandalika Setara Hotel Bintang Lima
SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta
HNSI Siap Kolaborasi Dengan Pemerintah Untuk Kesejahteraan Nelayan
Rumah Mantan Pejabat Kementan Digeledah KPK
Saka Tatal Akui Korban Salah Tangkap Kasus Vina

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 21:27 WIB

Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari

Rabu, 22 Mei 2024 - 20:55 WIB

Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan

Senin, 20 Mei 2024 - 22:54 WIB

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah

Senin, 20 Mei 2024 - 22:46 WIB

ITDC Sebut Pengelolaan Sirkuit Mandalika Setara Hotel Bintang Lima

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:56 WIB

Rumah Mantan Pejabat Kementan Digeledah KPK

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:49 WIB

Saka Tatal Akui Korban Salah Tangkap Kasus Vina

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:43 WIB

Tiga Korban Pesawat Jatuh Dilarikan ke RS Polri

Berita Terbaru

Headline

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB