Home » Headline » Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta: Cegah Kegaduhan, Rencana Pemblokiran NIK KTP Agar Dieksekusi setelah Pemilu 2024

Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta: Cegah Kegaduhan, Rencana Pemblokiran NIK KTP Agar Dieksekusi setelah Pemilu 2024

dito 06 Mei 2023 139

NasionalPos.com, Jakarta– Terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang sudah tidak tinggal di Ibu Kota semakin santer dibicarakan publik, rupanya suasana itu juga mendapatkan respon dari kalangan legislator DPRD DKI Jakarta, salah seorang diantaranya adalah Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Saat dihubungi wartawan, Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa permasalahan rencana kebijakan pemblokiran NIK KTP tersebut, pihaknya sudah menegur Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar rencana pemblokiran NIK KTP tersebut, tidak dilaksanakan dalam waktu dekat ini, apalagi saat ini suasanannya menjelang pemilu 2024.

Baca Juga :  Ucapan Terimakasih Masyarakat Dengan Berikan Cinderamata Khas Papua Kepada Personel Pos Ampas Satgas Yonif 122/TS

“Rencana penonaktifan NIK warga dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan kegaduhan. Apalagi Indonesia akan melaksanakan pemilu 2024 sehingga pemilik NIK tersebut tentu berkeinginan menggunakan hak pilihnya, saya rasa ditunda saja pelaksanaannya. “ucap Inggard Joshua kepada pers, Sabtu, 6 Mei 2023.

Menurut Inggard Joshua, pihaknya sangat mendukung program tertib administrasi kependudukan, namun demikian program tersebut sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat Sebab, penonaktifan data tersebut bisa berpotensi menimbulkan masalah besar di antaranya legalitas kepemilikan rekening seseorang dan zonasi sekolah,

Serta juga berkaitan dengan hak pilih masyarakat saat mengikuti Pemilu 2024 terutama Pileg dan Pilkada, sebab acuan penggunaan hak pilih tersebut adalah NIK KTP, kalau NIK KTPnya diblokir, maka otomatis pemilik NIK KTP yang diblokir tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga :  Kasad dan Irjenad Terima Penyerahan CSFA Recognition Program dari BPK RI

“Saya berharap Pemprov DKI Jakarta untuk mematangkan rencana ini baik-baik dan disiapkan ketentuan juklak juknisnya dengan matang, agar tidak terjadi kegaduhan dan kecemasan warga Jakarta, sebaiknya, rencana itu agar dieksekusi setelah Pemilu 2024.”pungkas Inggard Joshua yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dapil Jakarta Sembilan meliputi Kec. Cengkareng, Kec. Kalideres dan Kec. Tambora.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

x
x