Home » Headline » Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta: Cegah Kegaduhan, Rencana Pemblokiran NIK KTP Agar Dieksekusi setelah Pemilu 2024

Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta: Cegah Kegaduhan, Rencana Pemblokiran NIK KTP Agar Dieksekusi setelah Pemilu 2024

dito 06 Mei 2023 163

NasionalPos.com, Jakarta– Terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang sudah tidak tinggal di Ibu Kota semakin santer dibicarakan publik, rupanya suasana itu juga mendapatkan respon dari kalangan legislator DPRD DKI Jakarta, salah seorang diantaranya adalah Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Saat dihubungi wartawan, Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa permasalahan rencana kebijakan pemblokiran NIK KTP tersebut, pihaknya sudah menegur Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar rencana pemblokiran NIK KTP tersebut, tidak dilaksanakan dalam waktu dekat ini, apalagi saat ini suasanannya menjelang pemilu 2024.

Baca Juga :  Pj. Gubernur Heru Nyatakan Rute Baru Transjakarta Menuju Bandara Siap Diuji Coba Publik

“Rencana penonaktifan NIK warga dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan kegaduhan. Apalagi Indonesia akan melaksanakan pemilu 2024 sehingga pemilik NIK tersebut tentu berkeinginan menggunakan hak pilihnya, saya rasa ditunda saja pelaksanaannya. “ucap Inggard Joshua kepada pers, Sabtu, 6 Mei 2023.

Menurut Inggard Joshua, pihaknya sangat mendukung program tertib administrasi kependudukan, namun demikian program tersebut sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat Sebab, penonaktifan data tersebut bisa berpotensi menimbulkan masalah besar di antaranya legalitas kepemilikan rekening seseorang dan zonasi sekolah,

Serta juga berkaitan dengan hak pilih masyarakat saat mengikuti Pemilu 2024 terutama Pileg dan Pilkada, sebab acuan penggunaan hak pilih tersebut adalah NIK KTP, kalau NIK KTPnya diblokir, maka otomatis pemilik NIK KTP yang diblokir tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga :  Pertama di Indonesia, RSUP Persahabatan Buka Layanan Transplantasi Paru

“Saya berharap Pemprov DKI Jakarta untuk mematangkan rencana ini baik-baik dan disiapkan ketentuan juklak juknisnya dengan matang, agar tidak terjadi kegaduhan dan kecemasan warga Jakarta, sebaiknya, rencana itu agar dieksekusi setelah Pemilu 2024.”pungkas Inggard Joshua yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dapil Jakarta Sembilan meliputi Kec. Cengkareng, Kec. Kalideres dan Kec. Tambora.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

Yayasan Trisakti Tolak Keras Rencana Ubah Status Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

dito

27 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),       Menanggapi permasalahan tersebut, pada acara konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Kantor Yayasan Trisakti di kawasan Rawasari Jakarta Timur. …

Tabur Bunga Peringatan 30 Tahun Malapetaka 27 Juli 96, Menjadi Momentum Refleksi Demokrasi Kekinian

dito

27 Jul 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 diperingati oleh jajaran DPP PDI Perjuangan melalui aksi tabur bunga di gedung DPP PDI-P di Diponegoro no 58 Jakarta Pusat.   Acara tabur bunga ini dipimpin oleh fungsionaris partai di depan Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.   Sementara itu acara tabur bunga, Digelar …

PMKRI SOROTI DUGAAN PEMBIARAN POLRES MANGGARAI, PENANGANAN KASUS PENGEROYOKAN KETUA PMKRI JAKARTA PUSAT DINILAI TIDAK PROFESIONAL

dito

26 Jul 2026

Nasional pos.com, Ruteng- Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus, menuai sorotan tajam.   Pasalnya hingga beberapa hari setelah laporan polisi dibuat, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang memberikan kepastian kepada korban.   Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai profesionalisme Polres Manggarai dalam menangani perkara kekerasan yang terjadi …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

x
x