Home » Headline » Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta: Cegah Kegaduhan, Rencana Pemblokiran NIK KTP Agar Dieksekusi setelah Pemilu 2024

Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta: Cegah Kegaduhan, Rencana Pemblokiran NIK KTP Agar Dieksekusi setelah Pemilu 2024

dito 06 Mei 2023 116

NasionalPos.com, Jakarta– Terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang sudah tidak tinggal di Ibu Kota semakin santer dibicarakan publik, rupanya suasana itu juga mendapatkan respon dari kalangan legislator DPRD DKI Jakarta, salah seorang diantaranya adalah Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Saat dihubungi wartawan, Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa permasalahan rencana kebijakan pemblokiran NIK KTP tersebut, pihaknya sudah menegur Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar rencana pemblokiran NIK KTP tersebut, tidak dilaksanakan dalam waktu dekat ini, apalagi saat ini suasanannya menjelang pemilu 2024.

Baca Juga :  Pemprov DKI Libatkan Pelajar untuk Meminimalkan Potensi Pelanggaran Trantibum Sejak Dini

“Rencana penonaktifan NIK warga dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan kegaduhan. Apalagi Indonesia akan melaksanakan pemilu 2024 sehingga pemilik NIK tersebut tentu berkeinginan menggunakan hak pilihnya, saya rasa ditunda saja pelaksanaannya. “ucap Inggard Joshua kepada pers, Sabtu, 6 Mei 2023.

Menurut Inggard Joshua, pihaknya sangat mendukung program tertib administrasi kependudukan, namun demikian program tersebut sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat Sebab, penonaktifan data tersebut bisa berpotensi menimbulkan masalah besar di antaranya legalitas kepemilikan rekening seseorang dan zonasi sekolah,

Serta juga berkaitan dengan hak pilih masyarakat saat mengikuti Pemilu 2024 terutama Pileg dan Pilkada, sebab acuan penggunaan hak pilih tersebut adalah NIK KTP, kalau NIK KTPnya diblokir, maka otomatis pemilik NIK KTP yang diblokir tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga :  Seluruh Pihak Diajak Politisi Partai Golkar Untuk Dukung Pembahasan RUU EBET

“Saya berharap Pemprov DKI Jakarta untuk mematangkan rencana ini baik-baik dan disiapkan ketentuan juklak juknisnya dengan matang, agar tidak terjadi kegaduhan dan kecemasan warga Jakarta, sebaiknya, rencana itu agar dieksekusi setelah Pemilu 2024.”pungkas Inggard Joshua yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dapil Jakarta Sembilan meliputi Kec. Cengkareng, Kec. Kalideres dan Kec. Tambora.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi; Polarisasi Agama: Retak yang Dipelihara (3 – End)

Dhio Justice Law

29 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Polarisasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Sering kali, ia dibentuk—lalu dipelihara. Dalam lanskap politik kontemporer, konflik jarang lahir dari ruang hampa. Ia dirancang melalui narasi, diperkuat oleh repetisi, lalu dilegitimasi oleh emosi kolektif. Di titik inilah agama menjadi variabel yang paling sensitif sekaligus …

Lomba Baca Puisi Tingkat SD dan Talk show Sastra Di Gelar Jaker Kudus

dito

29 Apr 2026

NasionalPos.com, Kudus- Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER) Kabupaten Kudus menggelar diskusi/talkshow sastra bertajuk “Sastra Untuk Negeri” dalam rangka memperingati Bulan Puisi 2026, Sabtu (25/4/2026), di Sidji Coffee, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kudus.   Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini mengangkat Tema Sastra (Puisi) Untuk Negeri Sub tema “Menemukan Makna Dalam Setiap Karya”   Serta …

Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

DPD Partai Hanura Jabar Gelar Musda 2026 di Bandung

Suryana Korwil Jabar

28 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026 di Hotel Horizon, Jalan Lingkar Selatan No. 121, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Kegiatan lima tahunan ini di hadiri Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E., perwakilan pengurus pusat Partai Hanura, Ketua DPD …

Partai Hanura Gelar Musda 2026 di Bandung, Fokus pada Regenerasi Kepemimpinan

Suryana Korwil Jabar

28 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026. Yang berlangsung di sebuah hotel Horizon, Jalan Lingkar Selatan, no. 121, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Kegiatan lima tahunan ini di hadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E., perwakilan pengurus pusat …

x
x