Home » Nasional » Kakanwil Kumham Bali Audiensi dengan Pangdam IX/UDY

Kakanwil Kumham Bali Audiensi dengan Pangdam IX/UDY

Eni 15 Okt 2024 100

 

Denpasar – NASIONALPOS.com ll Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi dari rombongan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Bali yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibu Pramella Yunidar Pasaribu, S.H., M.Hum. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Tamu Pangdam, Makodam, Denpasar, pada Senin (14/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bali menyampaikan maksud kunjungan ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang erat dengan Pangdam IX/Udayana beserta jajarannya. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kerjasama di antara kedua institusi.

Ibu Pramella Yunidar Pasaribu juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam IX/Udayana beserta jajarannya atas kesediaannya menerima kunjungan silaturahmi ini. Ia berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan dan koordinasi di masa mendatang.

Baca Juga :  RDPU Kecelakaan Haysa Batal Digelar Komisi III DPR RI

Pihaknya menjelaskan sejumlah tugas pokok yang diemban oleh Kemenkumham Provinsi Bali, di antaranya terkait hukum dan HAM, imigrasi, perizinan perseroan terbatas (PT), lembaga pemasyarakatan, serta pengawasan orang asing. Ia menekankan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas ini, Kemenkumham Provinsi Bali akan terus berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana.

Menanggapi penyampaian dari Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bali tersebut, Pangdam Zamroni memberikan sambutan hangat dan menyatakan apresiasinya atas kunjungan silaturahmi tersebut. Beliau mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pramella beserta rombongan, seraya menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama antara Kodam IX/Udayana dan Kemenkumham Provinsi Bali dalam menjaga keamanan serta penegakan hukum di wilayah Bali.

Pangdam menegaskan bahwa Kodam IX/Udayana siap mendukung dan bersinergi dengan Kemenkumham Provinsi Bali dalam menjalankan tugas-tugas mereka, guna menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Bali. Kodam IX/Udayana selalu terbuka untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kemenkumham dalam berbagai tugas.

Baca Juga :  Komitmen dan Konsistensi Parpol Pendukung Sedang Diuji

Sementara itu Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana, S.E., M.M., dalam keterangannya menyampaikan bahwa kunjungan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerjasama antara Kodam IX/Udayana dan Kemenkumham Provinsi Bali dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan, hukum, serta perlindungan HAM di wilayah Provinsi Bali.

“Tentunya dengan adanya pertemuan ini, kita semua berharap agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan secara berkelanjutan dan saling memperkuat, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan,” pungkas Kapendam Agung Udayana. (Pendam IX/Udy)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x