Home » Headline » Kebocoran Data Jangan Sampai Berulang Kembali, Pemerintah Mesti Perkuat Ketahanan Cyber

Kebocoran Data Jangan Sampai Berulang Kembali, Pemerintah Mesti Perkuat Ketahanan Cyber

dito 10 Sep 2022 227

Nasionalpos.com, Jakarta-  Kasus kebocoran data yang terus berulang sudah seharusnya  menjadi perhatian serius semua stakeholder, selain itu, pemerintah harus segera melakukan koordinasi lintas Kementerian atau Lembaga yang berwenang agar masalah kebocoran data yang berulang ulang dapat segera diantisipasi, menanggapi masalah tersebut, jika ditilik dari regulasi.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden 28 Tahun 2021 tentang BSSN, lembaga ini memiliki tugas di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pasal 3 Perpres itu juga menyebutkan BSSN, diantaranya, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi, demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo saat dihubungi nasionalpos.com, Sabtu, 10/9/2022 di Jakarta.

“Meski begitu, Menkominfo tidak bisa lepas dari tanggung jawab, dan Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sebaiknya tidak saling melempar tanggung jawab, setidaknya harus mendorong upaya penyelesaian masalah kebocoran data yang kerap terjadi sepanjang Agustus 2022” ungkap Karyono Wibowo

Baca Juga :  Terkait Korupsi DJKA, Sekjen PDI Perjuangan Bakal Datangi KPK

Setidaknya, menurut Karyono, kebocoran data tersebut, telah  terjadi tiga kali termasuk 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diunggah user Breach Forums Bjorka. Hal ini menandakan ketahanan siber masih sangat lemah. Bukan tidak mungkin, serangan siber akan terus meningkat menjelang kontestasi politik pemilu serentak 2024. Momentum politik nasional bisa menjadi ajang kesempatan untuk melakukan serangan siber.

“Saya ingin mengingatkan, masalah kebocoran data tidak sekadar untuk kepentingan bisnis domestik maupun global, tapi tapi lebih berbahaya dari itu, serangan siber bisa bertujuan untuk melumpuhkan suatu negara. “tukas Karyono.

Karenanya, lanjut Karyono, ancaman cyber warfare juga harus segera diantisipasi di tengah maraknya perang informasi dan cyber technology. Jangan sampai Indonesia seperti Estonia yang pernah mengalami kelumpuhan total pada April 2007 akibat serangan siber, maka pemerintah harus memastikan teknologi enkripsi dari PSE benar benar canggih dan selalu ter-update sehingga mampu menangkal serangan-serangan siber. Tapi yang tidak kalah pentingnya, Indonesia harus memiliki undang undang yang mengatur ruang siber.

Baca Juga :  Pancasila Sebagai Inspirasi Bangun Peradaban Luhur Terungkap di Webinar FSAB Pada Hari Lahir Pancasila

“Karena itu,terkait kebocoran data pribadi yang terjadi berulang ulang, maka pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menjadi keniscayaan, selain itu pemerintah harus segera memperbaiki dan memperkuat sistem cyber security baik dari aspek perangkat keras maupun perangkat lunak, tentunya hal tersebut harus dimasukkan dalam salah satu klausul di Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi”ucap Karyono Wibowo.

Sementara itu, Karyono juga  mengingatkan agar persoalan tersebut segera diselesaikan oleh Jhonny G Plate dengan serius, cermat, cepat dan tepat, Jika tak mampu menyelesaikan masalah tersebut maka wacana desakan publik agar Jhonny G Plate mundur sebagai Menkominfo, akan semakin menguat.

“Wacana itu menjadi warning buat Johnny G Plate untuk serius menyelesaikan masalah kebocoran data ini, dan mencegahnya agar tidak terulang lagi”pungkas Karyono Wibowo. (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x