Ketua MPR Terima Aspirasi Usulan Perubahan UU Otsus Papua

- Editor

Rabu, 29 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Papua terkait dengan berbagai usulan perubahan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Bambang Soesatyo mengatakan bahwa perubahan tersebut untuk menguatkan posisi orang asli Papua (OAP) dalam pemerintahan. Hal ini mengingat dana otonomi khusus Papua yang mencapai Rp9,62 triliun kini langsung dialokasikan ke berbagai kabupaten/kota.

“Pemanfaatannya oleh para gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, hingga bupati/wakil bupati, sebagai pemimpin daerah, lebih baik jika berasal dari OAP yang merasakan langsung denyut nadi kehidupan masyarakat Papua,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu, 29/5/2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun perubahan yang diusulkan itu, di antaranya agar tidak hanya gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari OAP, tetapi juga bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota juga berasal dari OAP.

Baca Juga :   Pengamat : Sengketa Agraria di Rempang-Galang, Korban Penerapan Ideologi Investasi

Selain itu, dia menyebut perubahan juga diusulkan terhadap definisi OAP sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001.

Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Definisi itu diusulkan untuk dihapus sebagian menjadi orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua.

Selain itu, menurut dia MRP se-Papua juga menyampaikan aspirasi terkait dengan perubahan PP Nomor 54 Tahun 2004 untuk memperkuat kewenangan MRP dalam menjalankan mandat UU tentang Otonomi Khusus Papua.

Baca Juga :   Masuk Tahun Politik, Ajang Formula E 2024 Resmi Batal

Sebagai lembaga kultural, menurut Bamsoet, MRP bisa memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengawasi, memonitor, dan meninjau implementasi penggunaan dana Otsus Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bamsoet mengatakan bahwa seluruh pihak tidak bisa menutup mata terhadap ketertinggalan Papua dari provinsi-provinsi yang lain. Hal itu tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang menggambarkan capaian tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan.

Padahal, kata dia, Papua adalah salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam berlimpah seperti tambang emas, tembaga, dan gas alam cair. Dengan begitu, Papua memiliki potensi ekonomi yang besar dan peluang investasi yang menjanjikan.

“Namun, sayangnya belum sepenuhnya dimanfaatkan dan digarap secara maksimal. Oleh karena itu, perlu peran MRP yang lebih kuat untuk memastikan arah pembangunan di Tanah Papua bisa berjalan cepat dan tepat,” kata Bamsoet.

Loading

Berita Terkait

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar
Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK
Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh
CdM percaya diri angkat besi capai target tertinggi pada Olimpiade
Produksi 314 ribu butir Ekstasi di Medan Di Gagalkan Polri
Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:03 WIB

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:17 WIB

Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:04 WIB

Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 19:40 WIB

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:08 WIB

Produksi 314 ribu butir Ekstasi di Medan Di Gagalkan Polri

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:59 WIB

Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:41 WIB

Distribusi Beras Sebaiknya Gandeng Warung Tradisional

Berita Terbaru

Headline

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Sabtu, 15 Jun 2024 - 21:03 WIB

daerah

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Sabtu, 15 Jun 2024 - 19:40 WIB