Kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Harus di Tunjang Birokrasi yang BerAKHLAK

NasionalPos.com, Jakarta– Diperoleh informasi yang menyebutkan beberapa waktu lalu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada tahun ini. Sehingga APBD 2022 masih tetap berlaku, ia juga mengatakan Tidak ada APBD perubahan. Jadi adanya darsak (darurat dan mendesak), Salah satu program yang mendesak, menurutnya adalah kesehatan. Hal ini karena Jakarta masih dilanda pandemi covid-19 dan masalah gangguan ginjal akut,

Langkah kebijakan Heru Budi Hartono ( HBH) ini tentunya mengundang pendapat dari berbagai pihak, salah seorang diantaranya adalah Dedy Iskandar, SE, MH Ketua Matra Jakarta, kepada awak media yang menemuinya, ia mengatakan bahwa langkah kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, sudah tepat dan itu merupakan kebijakan yang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang di dalamnya mengatur tentang Penyusunan APBD & APBD-Perubahan.

“Ya, dikarenakan adanya keterlambatan dilakukan bersama dengan DPRD DKI Jakarta, maka sudah tepat PJ Gubernur membuat Langkah kebijakan tersebut, dengan demikian program yang belum terlaksana dalam APBD 2022, ya harus dituntaskan oleh para SKPD sebagai penanggungjawab pelaksanaan program yang sudah ada di APBD 2022” ungkap Dedy Iskandar, SE, MH Ketua Matra Jakarta, kepada awak media, Jumaat, 28/10/2022 di Balai Kota.

Menurut Dedy, keputusan PJ Gubernur DKI Jakarta, tidak adanya APBD-Perubahan, juga dapat dimaknai sebagai Langkah untuk menyelesaikan program pembangunan yang belum terselesaikan di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, dan ini tentunya juga terkait dengan kinerja birokrasi di kalangan Pemprov DKI Jakarta, yang selama ini disinyalir dan diduga adanya faksi-faksi di internal tubuh birokrasi yang saling bersaing dengan cara-cara tidak sehat dan tidak fair, serta bukan dalam rangka bersaing mengukir prestasi melainkan bersaing untuk mengejar jabatan maupun kekuasaan, sehingga berakibat pada menurunnya etos kerja, tidak optimalnya kinerja serta yang lebih fatal disinyalir kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyusunan APBD-Perubahan maupun tidak tuntasnya beban tanggungjawab dalam menjalankan Amanah dan tugas sebagai abdi negara.

“Karena itulah, untuk mencegah terjadinya tidak optimalnya capaian kinerja di kalangan birokrasi Pemprov DKI Jakarta, PJ Gubernur DKI Jakarta harus berani bersikap tegas untuk meniadakan faksi-faksi, kelompok-kelompok yang ada di jajaran birokrasi DKI Jakarta, yang bersaing dan justru menjadi penghambat, selain itu PJ Gubernur harus bisa memberikan reward and punishment kepada jajaran birokrasi yang bekerja menjalankan tugas dan tanggungjawabnya”tukas Dedy

Bukan hanya itu, lanjut Dedy, guna menyukseskan Langkah kebijakan pembangunan, maupun pembenahan di Provinsi DKI Jakarta, tentunya PJ Gubernur memerlukan jajaran birokrasi yang loyal, professional dan berkompeten, untuk itulah diperlukan adanya pembenahan di kalangan birokrasi, melalui rekrutmen personalia yang tidak mendasarkan pada kepentingan kelompok ataupun faksi, melainkan mendasarkan pada profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, loyalitas dan memiliki kredibilitas maupun akuntabilitas, serta tentunya berbagai prasyarat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga tentunya BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif., Jika hal tersebut sungguh-sungguh dilakukan oleh Pj Pemprov DKI Jakarta,  maka semua orang di dalam jajaran birokrasi punya kesempatan yang sama dalam berkarir di Pemprov DKI Jakarta sebagai abdi negara yang dapat memberikan pelayanan optimal kepada warga Jakarta.

“Selain itu, kami juga sangat berharap Pj Gubernur DKI Jakarta juga bisa menerima masukan dari masyarakat mengenai kinerja birokrasi, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta dalam memberikan reward & punishment kepada kalangan birokrasi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, jadi intinya pelaksanaan Kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Harus di Tunjang oleh Birokrasi BerAkhlak ”pungkas Dedy Iskandar SE, MH. (*dit)