Home » Headline » Kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Harus di Tunjang Birokrasi yang BerAKHLAK

Kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Harus di Tunjang Birokrasi yang BerAKHLAK

dito 28 Okt 2022 247

NasionalPos.com, Jakarta– Diperoleh informasi yang menyebutkan beberapa waktu lalu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada tahun ini. Sehingga APBD 2022 masih tetap berlaku, ia juga mengatakan Tidak ada APBD perubahan. Jadi adanya darsak (darurat dan mendesak), Salah satu program yang mendesak, menurutnya adalah kesehatan. Hal ini karena Jakarta masih dilanda pandemi covid-19 dan masalah gangguan ginjal akut,

Langkah kebijakan Heru Budi Hartono ( HBH) ini tentunya mengundang pendapat dari berbagai pihak, salah seorang diantaranya adalah Dedy Iskandar, SE, MH Ketua Matra Jakarta, kepada awak media yang menemuinya, ia mengatakan bahwa langkah kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, sudah tepat dan itu merupakan kebijakan yang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang di dalamnya mengatur tentang Penyusunan APBD & APBD-Perubahan.

“Ya, dikarenakan adanya keterlambatan dilakukan bersama dengan DPRD DKI Jakarta, maka sudah tepat PJ Gubernur membuat Langkah kebijakan tersebut, dengan demikian program yang belum terlaksana dalam APBD 2022, ya harus dituntaskan oleh para SKPD sebagai penanggungjawab pelaksanaan program yang sudah ada di APBD 2022” ungkap Dedy Iskandar, SE, MH Ketua Matra Jakarta, kepada awak media, Jumaat, 28/10/2022 di Balai Kota.

Baca Juga :  Raperda APBD 2026 dan Perubahan Status PAM Jaya Di ajukan Gubernur Pramono

Menurut Dedy, keputusan PJ Gubernur DKI Jakarta, tidak adanya APBD-Perubahan, juga dapat dimaknai sebagai Langkah untuk menyelesaikan program pembangunan yang belum terselesaikan di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, dan ini tentunya juga terkait dengan kinerja birokrasi di kalangan Pemprov DKI Jakarta, yang selama ini disinyalir dan diduga adanya faksi-faksi di internal tubuh birokrasi yang saling bersaing dengan cara-cara tidak sehat dan tidak fair, serta bukan dalam rangka bersaing mengukir prestasi melainkan bersaing untuk mengejar jabatan maupun kekuasaan, sehingga berakibat pada menurunnya etos kerja, tidak optimalnya kinerja serta yang lebih fatal disinyalir kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyusunan APBD-Perubahan maupun tidak tuntasnya beban tanggungjawab dalam menjalankan Amanah dan tugas sebagai abdi negara.

“Karena itulah, untuk mencegah terjadinya tidak optimalnya capaian kinerja di kalangan birokrasi Pemprov DKI Jakarta, PJ Gubernur DKI Jakarta harus berani bersikap tegas untuk meniadakan faksi-faksi, kelompok-kelompok yang ada di jajaran birokrasi DKI Jakarta, yang bersaing dan justru menjadi penghambat, selain itu PJ Gubernur harus bisa memberikan reward and punishment kepada jajaran birokrasi yang bekerja menjalankan tugas dan tanggungjawabnya”tukas Dedy

Bukan hanya itu, lanjut Dedy, guna menyukseskan Langkah kebijakan pembangunan, maupun pembenahan di Provinsi DKI Jakarta, tentunya PJ Gubernur memerlukan jajaran birokrasi yang loyal, professional dan berkompeten, untuk itulah diperlukan adanya pembenahan di kalangan birokrasi, melalui rekrutmen personalia yang tidak mendasarkan pada kepentingan kelompok ataupun faksi, melainkan mendasarkan pada profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, loyalitas dan memiliki kredibilitas maupun akuntabilitas, serta tentunya berbagai prasyarat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga tentunya BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif., Jika hal tersebut sungguh-sungguh dilakukan oleh Pj Pemprov DKI Jakarta,  maka semua orang di dalam jajaran birokrasi punya kesempatan yang sama dalam berkarir di Pemprov DKI Jakarta sebagai abdi negara yang dapat memberikan pelayanan optimal kepada warga Jakarta.

Baca Juga :  TNI AL Siapkan Para Perwira Sebagai Instruktur Hukum Humaniter Internasional

“Selain itu, kami juga sangat berharap Pj Gubernur DKI Jakarta juga bisa menerima masukan dari masyarakat mengenai kinerja birokrasi, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta dalam memberikan reward & punishment kepada kalangan birokrasi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, jadi intinya pelaksanaan Kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Harus di Tunjang oleh Birokrasi BerAkhlak ”pungkas Dedy Iskandar SE, MH. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

Masyarakat Nahdliyyin tidak Hendaki Muktamar NU ke 35 menuju ke 2029

dito

07 Sep 2026

NasionalPos.com-Jakarta Pasca terselenggaranya Muktamar NU ke 35 di Tambak Beras Jombang Jawa Timur, tentunya memicu terjadinya pihak yang tidak setuju dengan hasil Muktamar NU ke 35, terkesan ada campur tangan penguasa hari ini, demikian di sampaikan ustadz Damuri Fikri kepada wartawan, Senin, 7/9/2026 di Jakarta.   “Ya, kesan muktamar NU ke 35 menjadi ajang mencari …

Ketua Dewan Pembina Persatuan Golf Indonesia terima kunjungan Panitia LA Connection charity golf tournamen

dito

05 Sep 2026

NasionalPost.com, Jakarta- Panitia LA Connection charity golf tournamen yang merupakan komunitas para alumni yang pernah kuliah di kota Los Anggeles dan kota kota lain di Amerika Serikat, berencana menggelar kegiatan LA Connection charity golf tournamen di pondok indah golf course pada 28 Oktober 2026 mendatang, demikian disampaikan oleh ketua panitia Sofyan Saleh kepada wartawan, Sabtu, …

Insentif Baru BGN Harus Diikuti Grading SPPG

dito

05 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan bahwa insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari. “Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil,” kata Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis, …

Sambut Hari Kejaksaan Nasional, Advokat Andi Darwin R Ranreng, SH, MH Soroti Pentingnya Reformasi Kejaksaan demi Kembalikan Kepercayaan Publik

dito

02 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menyambut peringatan Hari Kejaksaan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 September, Advokat senior sekaligus pengamat hukum Andi Darwin R Ranreng, S.H., M.H kepada wartawan, Rabu, 2 September 2026 di Jakarta, ia menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif mengenai perjalanan dan tantangan Kejaksaan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun.   Tokoh hukum yang juga …

RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

x
x