Home » Headline » Korupsi Dana PEN, KPK Periksa Bupati Muna

Korupsi Dana PEN, KPK Periksa Bupati Muna

dito 17 Jul 2023 169
NasionalPos.com, Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan memeriksa Bupati Muna, LOMRE. Ia akan diperiksa terkait penyidikan kasus dugan korupsi pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Muna.
Hal itu dikonfirmasi oleh Plt Juru Bicara KPK KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (17/7/2023). “Pemeriksaan dilakukan di Polda Sultra, atas nama LOMRE, Bupati Kabupaten Muna,” kata Ali.
Selain LOMRE, tim penyidik juga turut memeriksa 14 saksi lainnya di tempat yang sama. Mereka yakni:
– LD (Direktur Utama PT Ajizam)
– LT alias I (Swasta)
– WOSA (Staff pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2019-2022
– I alias A (Wiraswasta)
– LR (Swasta)
– LM (Kepala Bappeda Muna),
– MAK (Sekretaris Dinas PUPR merangkap Plt Kepala Dinas PUPR Muna)
– D (Mantan Kepala Dinas Komunikasi Kabupaten Muna)
– RLG (Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna)
– LOAS (Kabid Anggaran BKAD Muna)
– LOH (ASN Fungsional perencana Ahli Madia Bappeda Muna)
– E (Sekda Muna yang juga mantan Kadis PUPR Muna)
– ORP (Ajudan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agustus 2020 sampai Maret 2022,
– YDP (Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Kementrian Dalam Negeri/Kasubdit Pendapatan Daerah sejak 23 November 2022)
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Muna, LOMRE, sebagai tersangka. Ia terjerat kasus dugaan korupsi pengurusan dana Pinjaman PEN Daerah Kabupaten Muna di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2022.
Selain LOMRE, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka lainnya. Adapun sebagian tersangka merupakan pihak swasta.
Meski demikian, Ali belum menyebutkan detail identitas para tersangka. “Ada sekitar 4 orang (termasuk LOMRE) ya yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Ali.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait dana PEN Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Dalam perkara ini, KPK sudah menjerat mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri MAN.
Selain MAN, KPK juga menjerat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna LOMSA. LOMRE dan LOMSA ditetapkan sebagai penerima suap.
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Kajati Sumbar Kunjungi Kejari Pesisir Selatan, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Penguatan Sinergi

Primadoni,SH

10 Jun 2026

Pesisir Selatan, Naainalpos.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sumatera Barat, Seftie Dedie, melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumbar turut didampingi Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha serta rombongan dari Kejaksaan Tinggi …

H. Bagus Machdiantoro Kembali Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum BBC Periode 2026-2031

Suryana Korwil Jabar

07 Jun 2026

Bandung, NasionalPos.com – H. Bagus Machdiantoro kembali dipercaya memimpin organisasi BBC untuk periode 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam forum pertanggungjawaban dan pemilihan kepengurusan yang digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (7/6/2026). Terpilihnya kembali H. Bagus menjadi momentum penting bagi organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1956 tersebut. Dalam wawancara usai …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

AWI-BCW Datangi Pesona Osing, Minta Kejelasan Status Perizinan

- Banyuwangi

06 Jun 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi, Indra, bersama Ketua Banyuwangi Watch Corruption (BCW), Masruri, menyoroti Dugaan persoalan perizinan yang berkaitan dengan operasional Hotel Pesona Osing di Jalan KH. Ahmad Kholil, dusun Krajan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Sorotan tersebut muncul setelah adanya Dugaan bahwa izin yang digunakan hotel tersebut perlu diperjelas, apakah …

LSM Garuda Nasional Desak Kejari Painan Usut Dugaan Pungli PPK Pertanian Pessel Terkait Program OPLAH 2025

Primadoni,SH

06 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) PPK Pertanian, Hendro Kurniawan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), kepada Kejaksaan Negeri Painan. Laporan tersebut diajukan menyusul munculnya dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 15 persen yang diterima …

x
x