Home » Nasional » KUNJUNGAN KERJA KEPALA BADAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEMENKUMHAM KE LAPAS BANYUWANGI

KUNJUNGAN KERJA KEPALA BADAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEMENKUMHAM KE LAPAS BANYUWANGI

Eni 06 Jul 2024 93

 

Nasionalpos.com l Banyuwangi, 06/07/2024  INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur, telah menerima kunjungan kerja Kepala Badan Strategi dan Kebijakan (BSK).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H.,M.Si beserta rombongan Jum’at (05/07) siang,
Kedatangan orang nomor 1 di lingkungan BSK Kemenkumham tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi, Agus Wahono beserta jajaran, Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk meninjau beberapa titik lokasi di lingkungan Lapas Kelas IIA Banyuwangi, sekaligus memberikan pengarahan kepada Kalapas Kelas IIA Banyuwangi beserta jajaran.

“Terima kasih kami sampaikan dan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kerja Kepala BSK Kemenkumham ke Lapas Kelas IIA Banyuwangi”, sambut Agus.

Baca Juga :  YPPKP Gelar Syukuran Milangkala Emas ke-50 di Kampus SMA/SMK KP Baleendah

“Kami sangat membutuhkan arahan, masukan serta kritik terkait tugas dan fungsi pemasyarakatan khususnya dibidang strategi dan kebijakan”, tambahnya.

Agus menyebutkan jika pada awal Agustus 2024 nanti Ibu Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Ny. Anna Raynhard Silitonga akan berkunjung ke Banyuwangi, dan berencana meresmikan galeri pameran hasil karya dari Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banyuwangi, yang bersebelahan tepat dengan Cuci Motor Bina Mandiri Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banyuwangi.

Begitu tiba di Lapas Kelas IIA Banyuwangi Agus beserta jajaran langsung mengarahkan Bapak Ambeg dan rombongan, untuk melihat perkembangan galeri pameran, Agus menyebutkan bahwa tahap proses penyelesaian telah mencapai target, Sehingga pengerjaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

“Karena kami akan meresmikan inovasi terbaru dari kami yaitu galeri pameran hasil karya warga binaan Lapas Kelas IIA Banyuwangi, yang akan dipimpin langsung oleh Ibu DirjenPAS Ibu Anna Raynhard”, terang Agus.

Baca Juga :  PP-ISKA Gelar Refleksi Kemerdekaan RI ke 79 Soroti Persoalan Bangsa & Solusinya

Setelah selesai Agus mempersilahkan Bapak Ambeg dan rombongan untuk masuk ke dalam Lapas Kelas IIA Banyuwangi, untuk melihat Dapur Sehat Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Beliau sangat mengapresiasi perkembangan Dapur Lapas Kelas IIA Banyuwangi.

“Alhamdulillah dapur Lapas Kelas IIA Banyuwangi telah mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan positif”, ujar Agus.

“Baik dari penampakan visualisasinya maupun dari kualitas makanannya” tegasnya,
Lanjut Bapak Ambeg dan rombongan menuju Ruang Kalapas untuk memberikan pengarahannya, Setelah pengarahan selesai dilanjutkan dengan sesi foto bersama (yln).

Redaksi/Tim.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x