LPMLK Desak Kajagung Telusuri Dugaan Persengkongkolan Tender Proyek Infrastruktur Perguruan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi

NasionalPos.com, Jakarta- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dikabarkan tengah melakukan investigasi mendalam terkait dugaan persengkongkolan dalam proses tender proyek infrastruktur perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dugaan ini muncul setelah adanya laporan dan analisis yang mengindikasikan adanya praktik tidak sehat yang melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sumber internal KPPU yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa penyelidikan awal menemukan adanya indikasi kuat beberapa perusahaan peserta tender telah melakukan komunikasi dan pengaturan sedemikian rupa sehingga membatasi persaingan yang adil. Praktik ini diduga melibatkan pembagian proyek atau pengaturan harga penawaran, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara dan kualitas proyek yang dihasilkan.

“Kami menerima laporan dan sedang menindaklanjutinya. Ada dugaan kuat beberapa pihak bermain curang dalam tender ini,” ujar sumber tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KPPU akan mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Menanggapi hal itu, Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas dugaan ini, pihaknya sangat menyayangkan jika ada oknum yang berani mempermainkan proyek infrastruktur pendidikan, yang seharusnya menjadi tulang punggung kemajuan bangsa, demikian disampaikan Koordinator LPMLK, Ahmad Fikri kepada wartawan, Selasa, 27 Mei 2025 di Jakarta.

Selain itu, menurut Ahmad Fikri,  pihaknya juga mendesak KPPU untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah. Korupsi dalam tender proyek merampas hak-hak rakyat atas pendidikan berkualitas dan merugikan masa depan generasi muda,

Jika terbukti adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang cukup signifikan. Selain itu, reputasi perusahaan yang terlibat juga akan tercoreng.

“Kita tunggu perkembangan lebih lanjut dari KPPU terkait kasus dugaan persengkongkolan tender proyek infrastruktur perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini.” Tandas Ahmad Fikri.

Sementara itu, Menanggapi isu ini, beberapa pengamat ekonomi dan kebijakan publik menekankan pentingnya penegakan hukum persaingan usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan efisien. Karena persengkongkolan tender bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat inovasi dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur.

Hingga berita ini diturunkan, KPPU belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan investigasi ini. Namun, publik berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha lainnya untuk tidak melakukan praktik serupa.