Meski Putusan Sudah Inkracht, PN Jakarta Pusat Tak Patut Eksekusi Eks Hotel Sultan

NasionalPos.com, Jakarta-

Eksekusi pengosongan dan pengambilalihan kawasan lahan Blok 15 Kompleks Gelora Bung Karno, lokasi eks Hotel Sultan seluas 13,6 hektar di Jakarta Pusat, telah dilaksanakan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Juni 2026 lalu.

Lahan yang nilainya ditaksir lebih dari Rp 28 triliun tersebut dinyatakan dikembalikan ke penguasaan negara, beralasan berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco setelah proses sengketa yang berlangsung bertahun‑tahun.

Namun, pelaksanaan eksekusi ini justru memicu polemik luas di tengah masyarakat, khususnya di kalangan praktisi hukum. Salah satu yang menyoroti hal ini adalah Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H., M.Hum.

Kepada awak media, Kamis (2/7/2026) di Jakarta, Darwin menyatakan eksekusi tersebut mengandung indikasi kejanggalan mendasar yang mengabaikan rasa keadilan, bukan hanya bagi pemilik bangunan dan investasi, melainkan juga bagi kepentingan masyarakat luas yang selama ini merasakan manfaat keberadaan kawasan tersebut.

“Akibat ketidaktelitian dan kekeliruan mendasar dalam memutus, lahirlah putusan yang kini telah berkekuatan hukum tetap. Dampaknya sangat nyata: terancamnya ribuan pekerjaan, timbulnya kerugian materiil yang sangat besar, serta kerugian imateril bagi pihak yang telah merawat, membangun, dan mengelola kawasan ini selama puluhan tahun,” ungkap Darwin.

Lebih lanjut, Darwin menjelaskan bahwa perkara ini memperlihatkan indikasi nyata bahwa negara sebagai pembuat aturan justru tidak menaati aturan dan norma hukum yang telah ditetapkannya sendiri. Hal ini wajib dibuktikan dan diperiksa secara tuntas.

“Kami mencermati terdapat berbagai bentuk ketidakpatuhan hukum dalam putusan tersebut. Secara yuridis, kelalaian dan pelanggaran aturan yang mendasar ini bisa berakibat fatal, keputusan itu mengandung cacat mutlak dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum,” ucapnya.

Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), menurut Darwin jalur hukum masih terbuka lebar.

Hal ini sejalan dengan Pasal 67 Undang‑Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

“Oleh karena itu, meskipun putusan sudah inkracht, jika terbukti ada perbuatan melawan hukum, pelanggaran syarat mutlak, serta ditemukannya bukti baru yang menentukan, maka perkara ini wajib diselesaikan melalui mekanisme Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Tujuannya jelas: memperbaiki kesalahan mendasar dan menegakkan keadilan yang sesungguhnya,” tukas Darwin.

Ia menambahkan, pihak pemilik memiliki peluang sangat kuat untuk mengajukan PK, terutama karena telah ditemukan novum bukti kunci yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak diperiksa, serta deretan kejanggalan dalam pertimbangan hakim.

“Jika PT Indobuildco bersedia bekerja sama, kami siap membantu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Temuan novum ini berpotensi bisa membatalkan sepenuhnya putusan inkracht tersebut, sekaligus membatalkan eksekusi yang telah dilakukan. Lebih dari itu, pemilik berhak menuntut ganti rugi kepada negara atas tindakan yang mengabaikan kepatuhan dan kepatutan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Di kesempatan ini Darwin mengingatkan, terkait dengan putusan Incrach pada perkara tersebut, dirinya menganggap bukan sekadar dugaan atau asumsi semata, melainkan justru di temukan bukti nyata adanya kesalahan penerapan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya yakin sepenuhnya putusan ini keliru dan salah kaprah. Meskipun secara administrasi telah tercatat, hak tetap harus ditegakkan. Mekanisme PK adalah jalan untuk meluruskan ketidaksesuaian ini, memulihkan keadaan, dan mengembalikan hukum pada tempatnya yang sebenarnya.”pungkas Andi Darwin R. Rangreng SE ,SH M.Hum