Home » Headline » Mikul Duwur Mendem Jero; Ayah Prabowo Tak Taat Filosofi Jawa?

Mikul Duwur Mendem Jero; Ayah Prabowo Tak Taat Filosofi Jawa?

Dhio Justice Law 08 Nov 2025 491

oleh: Ridwan Umar

(Sekjen Gerakan Daulat Bumiputera dan Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)

 

NasionalPos.com, Jakarta – Dalam peresmian Pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025), Presiden Prabowo Soebianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati pemimpin, baik yang masih menjabat maupun yang purna tugas.

Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya mengedepankan penghormatan terhadap orang yang berjasa.

“Marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menghormati semua yang berjasa. Kita punya budaya dalam Bahasa Jawa itu mikul duwur mendem jero. Hal yang baik kita angkat setinggi-tingginya, kalau ada kekurangan ya kita pendam, kita perbaiki,” katanya.

Prabowo pun menegaskan dirinya tidak pernah dikendailkan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski, dirinya dan Jokowi memiliki hubungan yang baik.

“Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan sama Jokowi, nggak ada itu. Pak Jokowi nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi? Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng (teman baik) sama beliau kok takut?,” imbuhnya.

Pernyataan Prabowo itu tak pelak menuai pro-kontra di kalangan publik, lantaran sebagian publik menilai pernyataan Prabowo itu sebagai bentuk pembelaan ‘pasang badan’ atas kritik dan desakan publik terhadap Jokowi dan keluarganya serta kroninya agar segera diadili terkait dugaan sejumlah skandal korupsi, kolusi, nepotisme. Diantaranya, dugaan mark up kereta cepat Jakarta – Bandung, dugaan skandal ijazah Jokowi dan Gibran hingga dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus KM 50 dan lainnya.

 

Ayah Prabowo Melawan Hopeng

Keluarga Prabowo tercatat memiliki andil dalam sejarah bangsa ini. Kakeknya, RM Margono adalah salah satu pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI) yang sempat diusulkan jadi pahlawan nasional. Sedangkan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo dikenal sebagai bengawan ekonomi.

Baca Juga :  Cegah dan Amputasi Penularan Korupsi ! Oleh : Dr. Mia Amiati, SH. MH. CMA. CSSL :

Di era Presiden Soekarno (Orde lama), Sumitro sempat menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian (1950-1951) dan Menteri Keuangan (1952-1953). Jabatan terhormat itu diperoleh Sumitro, bukan hanya karena kedekatannya (hopeng) dengan Soekarno. Tapi juga karena kecerdasannya sebagai seorang ilmuwan yang ikut merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia saat itu.

Namun, di tengah jalan hubungan baik itu putus saat Sumitro menilai pemerintah sudah kurang mendengar aspirasi rakyat bahkan otoriter. Sikap rezim saat itu dinilai telah mengkhianati cita-cita perjuangan, maka Sumitro memilih jalan ‘perlawanan’ terhadap hopengnya yakni Soekarno.

Diapun menyatakan diri bergabung dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Gerakan PRRI yang dideklarasikan oleh Ahmad Husein (Pemimpin militer PRRI) pada 15 Februari 1958 ini sebagai bentuk protes dari Sumatera Barat atas sikap pemerintah pusat yang sangat sentralisasi dan mengabaikan kepentingan daerah.

Sumitro yang merupakan tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Perhubungan oleh Syafruddin Prawiranegara selaku Perdana Menteri PRRI. Bagi kalangan Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu, PSI dianggap kelompok sosialis kanan.

Mengetahui kelahiran PRRI, rezim Soekarno meradang. Tindakan represif pun dilakukan terhadap gerakan tersebut dengan memerintahkan penangkapan terhadap seluruh anggota Kabinet PRRI, tak terkecuali terhadap Sumitro.

Saat berjuang di PRRI, Sumitro sudah menikah dengan Dora Marie Sigar yang dianugerahi 4 buah hati, yakni: Biantiningsih Miderawati Djiwandono, Marjani Ekowati le Maistre, Prabowo Subianto dan Hasjim Djojohadikusumo.

Demi melanjutkan perjuangannya, maka Sumitro memutuskan memboyong seluruh keluarganya untuk hijrah ke luar negeri. Namun, akhirnya gerakan PRRI gagal dan diredam rezim Soekarno.

Alhasil, Sumitro dan keluarganya tak bisa balik ke Tanah Air sebab jika pulang, maka akan langsung ditangkap dan ditahan oleh Presiden Soekarno.

Baca Juga :  Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KPID DKI Jakarta Dibahas Komisi A

Di tengah pelariannya, Sumitro yang dikenal sebagai intelektual juga sosok pergerakan tak kenal menyerah dalam melakukan perlawanan terhadap hopengnya (Soekarno). Diapun didaulat memimpin Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) yang didirikan pada tahun 1961 oleh mayoritas kader PSI.

Selama pengembaraan di negeri orang, Sumitro dan keluarganya pernah tinggal di Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, Zurich, London, dan Bangkok. Saat itu, Hasjim masih berusia 3 tahun dan Prabowo sendiri berusia 5 tahun.

Saat itu, penderitaan tak pernah lepas dari kehidupan Sumitro dan keluarganya. Prabowo kerap mendapat bullying lantaran dia orang Indonesia.

Untuk menghidupi keluarganya, Sumitro berbisnis mebel dan properti. Beruntung, anak-anak Sumitro dapat meraih prestasi akademik yang baik.

Bianti lulus kuliah di Universitas Wisconsin di AS. Lalu, Prabowo naik kelas lebih cepat bisa setara dengan sang kakak Marjani.

Hingga akhirnya, pelarian Sumitro dan keluarga berakhir saat pergantian rezim Soekarno kepada Soeharto pada 1967. DIapun memutuskan kembali ke Tanah Air.

Presiden Soeharto lalu mempercayakan Sumitro menjadi Menteri Riset. Sementara Prabowo memulai karir ketentaraan sebagai taruna Akademi Militer (Akmil) tahun 1973.

Jika mencermati perjalanan hidup Sumitro kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, muncul pertanyaan di benak publik, apakah filosofi Jawa mikul duwur mendem jero yang diserukan Prabowo kepada rakyatnya itu juga diterapkan dalam kehidupan sang ayah?

Bukankah Sumitro sang tokoh pergerakan justru melakukan perlawanan keras terhadap pemimpin yang tak lain adalah hopengnya sendiri (Soekarno) demi membela rakyat yang dizalimi?

Dan, hingga kini sepak terjang Sumitro sang begawan ekonomi justru menjadi inspirasi bagi sebagian orang bahkan generasi muda dalam melawan segala bentuk ketidakadilan, meski itu dari hopeng sendiri.

 

Wallahu a’lam bishawab

(tulisan ini disari dari beragam sumber)

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Respons Aspirasi Pedagang, Pemdes Cipendeuy Buka Dialog Soal Sistem Parkir Pasar Cipeundeuy

Dewi Apriatin

02 Mar 2026

Bandung Barat,NASIONALPOS .COM<>   2 Maret 2026 – Pemerintah Desa Cipendeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, angkat bicara terkait polemik pemasangan sistem gateway parking di Pasar Tradisional Cipeundeuy yang sebelumnya disebut dilakukan tanpa sosialisasi dan perencanaan matang. Kepala Desa Cipendeuy, Rusmana, menegaskan bahwa proyek tersebut bukanlah kebijakan mendadak. Menurutnya, program itu telah dirancang sejak beberapa bulan …

Momentum Kedua Anas Urbaningrum dalam Pentas Politik Nasional

Dhio Justice Law

01 Mar 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Pesta Demokrasi Tanah Air masih tiga tahun lagi, namun publik mencermati mesin politik mayoritas partai politik mulai dipanaskan. Branding partai dan sosok atau figure pun dibangun. Meski ada pesimis dibenak sebagian publik Tanah Air menyaksikan sepak terjang para elit politik yang kerap mengecewakan dan tak …

Tanda Tangan Ketua DPRD Diduga Dipalsukan, Skandal Undangan PAW Pesibar Memanas: Siapa Aktor Intelektualnya

Admin Redaksi

28 Feb 2026

NASIPNALPOS.com PESISIR BARAT, 28 Februari 2026 – Aroma skandal mencuat dari gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Tanda tangan Ketua DPRD dalam surat undangan pertama pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD diduga dipalsukan. Kasus yang sempat menjadi bisik-bisik internal kini resmi memasuki babak hukum. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, atau yang …

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum

Dewi Apriatin

27 Feb 2026

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum BANDUNG BARAT – Dugaan tersendatnya penanganan pasien sesak napas di IGD RSUD Cikalong Wetan bukan sekadar isu pelayanan. Ini menyentuh jantung kewajiban hukum rumah sakit dalam kondisi gawat darurat. Video yang beredar memperlihatkan kepanikan keluarga yang merasa anaknya tidak segera ditangani. Di …

KOBAR: Pejuang Demokrasi Hingga Misi Kemanusiaan

Dhio Justice Law

26 Feb 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Pada 25 Februari 2026, Komando Barisan Rakyat (KOBAR) genap berusia 11 tahun. Sebagai sebuah organisasi gerakan, perjalanan panjang telah dilalui KOBAR. Ia telah melalui sejumlah fase; Pembentukan, Konsolidasi, ujian internal hingga ujian eksternal. Dalam pengamatan publik, KOBAR pun telah melewati beragam dinamika tak hanya …

Lisda Hendrajoni Tinjau Korban Banjir dan Longsor di Bayang Utara, Salurkan Bantuan Ramadan untuk 31 KK

Primadoni,SH

25 Feb 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, melakukan kunjungan ke lokasi Hunian Sementara (Huntara) korban banjir dan longsor di Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (23/2). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak bencana yang saat ini masih menempati Huntara. Sebanyak …

x
x