Home » Nasional » Munas VI AMPHURI di Bandung: Sinergi, Kolaborasi, dan Pemilihan Pimpinan Baru dengan Sistem E-Voting

Munas VI AMPHURI di Bandung: Sinergi, Kolaborasi, dan Pemilihan Pimpinan Baru dengan Sistem E-Voting

Hilman Risyadi 30 Jul 2024 301

 

Bandung-nasionalpos.com

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur, mengumumkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VI di Hotel Pullman Bandung Grand Central pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2024. Mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi”, Munas ini akan diiringi oleh diskusi publik dan AMPHURI International Business Forum (AIBF) 2024.

Firman menegaskan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) AMPHURI, Munas adalah forum tertinggi yang diadakan empat tahun sekali, bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan memilih pimpinan baru. AIBF, yang mempertemukan 648 biro travel dengan mitra strategis nasional dan internasional, juga akan menjadi bagian penting dari acara ini.

Baca Juga :  Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

Diskusi publik dalam Munas ini akan membahas tema “Apa Kabar Amandemen UU Nomor 8 Tahun 2019?”, dengan menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan, termasuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latif, Anggota DPR-RI Sodik Mudjahid, dan Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Nizar. M. Ag.

Selain sebagai ajang silaturahmi, Munas juga menjadi momen penting untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi terkait dinamika industri haji dan umrah. Firman menambahkan, pemilihan pimpinan AMPHURI akan dilaksanakan dengan sistem e-voting, menandakan inovasi dan modernisasi dalam tata kelola organisasi.

Baca Juga :  Terkait Isu Dana Tambang Libatkan Petinggi Polri, Kapolri Didesak Mengusutnya

Firman juga menekankan komitmen AMPHURI untuk terus mengusung visi dan misi organisasi, menjadikan AMPHURI sebagai entitas yang berwibawa dan profesional. Hasil Munas diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki ekosistem haji dan umrah serta wisata muslim di Indonesia.

Hilman Risyadi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x