Nakes Honorer Resah Dengan SE Menpan-RB

- Editor

Rabu, 29 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com,Jakarta Sejumlah Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia mengungkapkan keresahan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Rabu (29/6/2022).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua FKHN Sepri Latifan, Wakil Ketua FKHN drg Anisah S Alatas dan dr Bara P, Bendahara Umum FKHN Han Han VH, beberapa Ketua FKHN wilayah dan para anggota FKHN.

Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

FKHN mengaku resah dengan surat edaran Menpan-RB Tjahjo Kumolo terkait penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Oleh karena itu mereka meminta dukungan penguatan regulasi dan anggaran sehingga ada kejelasan nasib para tenaga honorer nakes.

Ketua FKHN Sepri Latifan mengatakan organisasi ini sudah hadir di 22 provinsi sebagai wadah aspirasi nakes dan non nakes terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Menpan-RB. Pada dasarnya FHKN menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi non ASN.

“Tetapi faktanya sejauh ini belum ada regulasi yang baik. Kami khawatir para nakes maupun non nakes yang sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum. Ini yang tidak boleh terjadi,” katanya.

Baca Juga :   Said Abdullah: Antusiasme Masyarakat terhadap Syariah Tinggi, Direksi BSI Harus Berbenah Diri

Simpelnya, lanjut Sepri, bagaimana dengan adanya Surat Edaran penghapusan tenaga honorer di 2023, para nakes mendapatkan kejelasan status dan keberlangsungan profesinya.

“Kami ingin seperti guru honorer. Mereka ini prosesinya rapi, mulai dari regulasi sampai persiapannya. Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi. Jadi kami masih khawatir. Kemenkes belum menggulirkan regulasi seperti Kemendikbud,” paparnya.

Makanya FKHN meminta DPD RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah.

“Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi. Artinya teman-teman yang mengabdi di daerah semua terakomodasi meskipun dengan bertahap,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua FKHN Jawa Barat, Ade Yonendra, menyoroti pendataan nakes honorer yang masih kurang. Dia mencontohkan di Jabar sendiri, masih banyak yang belum terdata.

“Bagaimana dengan daerah lain, daerah yang lebih terpelosok daripada Jabar. Misalnya di luar Jawa,” tanyanya

Baca Juga :   Politisi Gerindra Desak Pengawasan Terhadap Pengaturan Haji Khusus Perlu Ditingkatkan

Ketua FKHN DKI Jakarta dr Bara P meminta pemerintah menghargai jasa dan pengabdian para nakes honorer. Selama pandemi Covid-19, banyak juga nakes honorer yang meninggal dalam berjibaku melawan wabah.

“Artinya jangan diragukan perjuangan para nakes. Makanya jangan di-cut bahkan seharusnya disejahterakan. Jangan habis manis sepah dibuang, waktu lawan Covid garda terdepan sudah landai jadi dilupakan,” tegas dia.

Menanggapi hal itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan DPD RI akan meminta alat kelengkapan terkait untuk merespon serius permasalahan ini. Sehingga tenaga honorer kesehatan baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan.

“Saya akan minta alkel terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” tukasnya.

Di sisi lain LaNyalla juga menyampaikan bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi. Tetapi kenapa rakyat tidak bergerak untuk menyuarakan keresahannya.

“Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat. Kalau tidak didengar, sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut,” ujarnya.(*)

Loading

Berita Terkait

Ating Rusnatim Cocok Mendampingi Ruhimat di Pilkada Subang
Baznas (Bazis) DKI Jakarta Distribusikan Daging Kurban Bagi Mustahik di Pulau Lancang
Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA
Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban
Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh
KJP Plus Segera Dicairkan, Disdik Jakarta Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Tim Kembangkan Potensi Diaspora Dibentuk Pemerintah
Aliansi Pesisir Jakarta Untuk Demokrasi & Pembangunan Berkelanjutan Gelar Diskusi Soroti Kawasan Aglomerasi Dalam UU No. 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:29 WIB

Ating Rusnatim Cocok Mendampingi Ruhimat di Pilkada Subang

Senin, 17 Juni 2024 - 21:03 WIB

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA

Senin, 17 Juni 2024 - 20:46 WIB

Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban

Sabtu, 15 Juni 2024 - 19:40 WIB

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Kamis, 13 Juni 2024 - 22:01 WIB

KJP Plus Segera Dicairkan, Disdik Jakarta Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 21:53 WIB

Tim Kembangkan Potensi Diaspora Dibentuk Pemerintah

Kamis, 13 Juni 2024 - 11:58 WIB

Aliansi Pesisir Jakarta Untuk Demokrasi & Pembangunan Berkelanjutan Gelar Diskusi Soroti Kawasan Aglomerasi Dalam UU No. 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:11 WIB

Netty Aher: Implementasi UU KIA Akan Berdampak pada Penurunan Angka Stunting

Berita Terbaru

Ekonomi

Dharma Jaya Catatkan Penjualan 1.800 Ekor Sapi Kurban

Selasa, 18 Jun 2024 - 19:49 WIB