Nasib Tragis PPP Diambang Kehancuran?

Oleh: Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar
(Pembina Garda Bumiputera dan Ketua Program Doktor Universitas Nasional)

NasionalPos.com, Jakarta – Money politic atau suap dalam sebuah perhelatan demokrasi merupakan tindakan sangat tercela. Calon pemimpin menyogok untuk memenangkan pertarungan demi menduduki tahta kekuasaan. Tindakan itu tak hanya penghinaan terhadap pemilik suara yang berdaulat, tapi merusak masa depan sebuah negara atau organisasi. Sang penyuap yang memimpin, tak akan pernah memikirkan nasib rakyat atau anggotanya. Dia akan fokus pada upaya mengembalikan uang suap layaknya seorang pebisnis yang hanya berhitung untung rugi dan mengabaikan amanah yang diemban.

Fenomena money politic sebenarnya barang usang, namun masih terus terjadi berakibat rusaknya tatanan demokrasi dan sosial sebuah negara atau organisasi. Tautan uang dan politik bahkan tercatat dalam sejarah kelam demokrasi di Amerika Serikat (AS), kala kampanye pemilihan ulang dimasa pemerintahan Nixon tahun 1972. Kasus memalukan ini dikenal dengan nama skandal water gate, dimana Comitee to Reelect President (CREEP) terbukti dalam penggalangan dana illegal. Skandal ini memaksa Nixon untuk mengundurkan diri pada 8 Agustus 1974.

Di Indonesia, fenomena serupa terjadi hampir semua jenjang pemilihan. Sudah menjadi rahasia umum, dalam sebuah pesta akbar demokrasi baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif (Pileg) hingga pemilhan kepala desa bahkan pemilihan ketua umum partai politik kerap diwarnai money politic.

Beragam modus money politic dijalankan di Indonesia, mulai dari pembagian sembako hingga pemberian uang tunai. Dengan begitu, calon yang memiliki dana besar bisa dipastikan menjadi pemenang.

Dana besar diperoleh dari donator atau cukong. Perhelatan demokrasi yang bertujuan mencari pemimpin berkualitas tak ubahnya sebuah permainan judi yang bisa diatur pemenangnya. Pemilik modal atau oligarki tentu tak mau rugi karena berlaku prinsip tak ada makan siang gratis. jika calon yang disokong menang, maka akan menagih uang kembali bahkan lebih dengan beragam cara, bisa melalui privilege untuk mendapatkan sebuah proyek raksasa atau memaksa perubahan undang-undang demi kepentingan bisnis semata.

Fenomena politik transaksional kini dikhawatirkan terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang muktamar X 2025. Sejumlah nama calon ketua umum bermunculan baik dikenal sebagai kader tulen maupun ‘orang luar’ dan orang yang sebenarnya telah gagal memimpin partai berbasis Islam itu. Diantaranya, Mardiono, Sandiaga Uno, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, hingga Jendral TNI (purn) Dudung Abdurrachman.

Ironisnya, sosok Prof. Dr. Husnan Bey Fanani yang merupakan kader tulen PPP justru tenggelam dan nyaris tak terdengar di pemberitaan media massa. Meskipun Husnan yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi) yang juga cucu pendiri Pesantren Gontor, KH Zainuddin Fananie ini mendapat dukungan kuat dari internal PPP melalui sosial media.

Dukungan dari internal PPP kepada Husnan tak lepas dari rekam jejaknya. Husnan tercatat menamatkan pendidikan jenjang S1 di Universitas Punjab, Lahore, Pakistan, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Rijks Leiden, Belanda selanjutkan menempuh S3 di UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Diapun sempat menjabat sebagai duta besar Indonesia di Azerbaijan pada Januari 2016 hingga Juli 2020.

Tak heran, Husnan yang dikenal low profile memiliki modal sosial besar dengan dukungan basis massa Islam termasuk dari kalangan pondok pesantren. Salah satu ‘kelemahan’ Husnan adalah tak punya dukungan dana. Dia memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas namun tak punya ‘isi tas’.

Meski begitu, Husnan sang Ideolog Islam ini tak gentar dan tetap maju ke medan laga berbekal semangat Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Tekadnya bulat mengembalikan kejayaan PPP sebagai partai berbasis Islam yang pada pemilu 2024 lalu terpuruk dengan perolehan suara hanya 3,8 persen atau 5.878.777 suara sehingga tak lolos ke Senayan.

PPP yang di era orde baru hingga pasca reformasi digelari Rumah Besar Umat Islam, telah mencatat prestasi luar biasa bahkan mampu menempatkan Hamsah Haz yang merupakan kader tulen sebagai wakil presiden di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (2001-2004).

Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar yang dipegang teguh Husnan, sejalan dengan tekad Presiden Prabowo untuk membersihkan negeri ini dari para serakahnomics dan koruptor. “Akan kukejar para koruptor meski sampai ke Antartika” itu tekad Presiden Prabowo yang mustahil terwujud jika partai politik masih diisi orang-orang kotor.

Kini, nasib partai Ka’bah berpulang kepada seluruh kader PPP. Apakah akan menyerahkan partainya kepada para kaki tangan oligarki yang menjadi musuh Presiden Prabowo atau memberi kesempatan kepada sosok ideolog Islam yang tak punya ‘isi tas’ sehingga mustahil melakukan money politic.

Dalam perspetif Islam soal money politic atau suap dikenal dengan riswiyah yang hukumnya haram.

“Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap dan perantaranya, yakni orang yang menghubungkan keduanya” (HR Ahmad).