Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Mafia Dalam Kasus Pemagaran Laut Misterius

NasionalPos.com, Jakarta-  Kasus pagar laut yang ada di perairan Tangerang, hingga saat ini masih menjadi perbincangan publik, bahkan Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tersebut, dan menurut keterangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti, penemuan struktur pagar laut ini bermula pada 14 Agustus 2024, lalu saat pengecekan pertama di tanggal 9 Agustus, baru terpasang sepanjang 7 kilometer.  Kemudian, pagar itu berkembang sampai sepanjang 30,16 km.

Temuan tersebut, juga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya dari Andi Darwin Rangreng, SH, MH Vice President Kongres Advokat Indonesia, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya merasa heran soal keberadaan pagar laut yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, yang saat ini sedang di ributkan padahal keberadaan pager laut itu sudah lama.

“ Saya merasa heran, kenapa di wilayah laut ada pengkotak-kotakan, Anehnya, kendati pun sudah berlangsung lama dan sepanjang itu, pemerintah mengaku belum mengetahui siapa aktor di balik pemagaran itu, “ungkap Andi Darwin Rangreng, SH, MH kepada wartawan, Selasa, 21/1/2025 di Jakarta

Padahal, lanjut Andi, dampak dari pemagaran laut tersebut, sangat merugikan nelayan yang bertempat tinggal di Kawasan tersebut, Sejak ada pemagaran nelayan harus hati-hati melewati pagar laut itu aga tak menabraknya. Alternatif lain, nelayan memutar jauh dengan konsekuensi waktu dan biaya operasional membengkak. Tangkapan nelayan juga turun. Ikan di pinggiran kerap bersembunyi di area pagar.  Ada juga yang menabrak pagar dan perahu rusak bahkan tenggelam, nah dari realitas yang di alami para nelayan tersebut, sangat tidak masuk logika, kalau pemagaran laut tersebut di inisiasi di bangun oleh para nelayan, dan tentunya di duga ada pihak lain yang berkepentingan terhadap keberadaan pemagaran tersebut, sehingga di duga pihak lain itulah yang membangun pagar laut misterius tersebut.

“ Dari realitas tersebut, tidak mungkin pemagaran laut itu di buat untuk kepentingan masyarakat umum yang berada di Kawasan tersebut, kalau toh ada kepentingan atas pemagaran laut tersebut, adalah kepentingan masyarakat khusus, dan untuk kepentingan tertentu yang menguntungkan masyarakat khusus tersebut, tapi tidak menguntungkan masyarakat umum, seperti para nelayan dll.” Ucap Andi.

Menurut Andi, keberadaan pemagaran laut secara misterius tersebut, justru mengindikasikan adanya kelemahan pada kinerja intelejen pemerintah baik pusat maupun daerah, yang memiliki tugas mencermati  segala aktivitas yang terjadi di wilayah perairan milik negara, dan juga di sinyalir memanfaatkan lemahnya koordinasi antar instansi negara, serta di duga adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan celah itu untuk melakukan kolusi dengan pihak yang menghendaki pemagaran laut tersebut, tanpa mempertimbangkan dampak norma sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, kewilayahan atau otonomi daerah dan bahkan dampak hukum .

“ Terlepas dari masalah dampak dari pemagaran laut tersebut, muncul masalah siapa yang memberi ijin pemagaran laut tersebut, dan bahkan muncul polemic apakah pemasangan pagar laut ini masuk pidana atau pelanggaran administratif. “ ucap Andi.

Lebih lanjut Andi mengatakan untuk masalah pihak yang memberi ijin pemagaran laut tersebut, tentunya mesti di telusuri apa motif pemberian ijin tersebut, padahal pemberian ijin itu tidak semudah membuka telapak tangan, harus di cermati masalah dampak lingkungan, dampak tata ruang kewilayahan, dsb, nah kalau itu semua tidak dilakukan, kemudian tiba-tiba keluar ijin pemagaran laut, bahkan juga sertifikat HGB maupun sertifikat Hak Milik bidang wilayah laut,

Maka hal tersebut dapat berpotensi adanya Tindakan melawan hukum bukan pelanggaran administratif, karena itu sangat tepat yang di lakukan oleh Angkatan Laut yang melakukan pembongkaran pagar laut tersebut, kalau alasan pemagaran laut itu untuk mencegah abrasi, ya, tentunya tidak ada sertifikat HGB maupun sertifikat hak milik untuk bidang laut yang sudah di bagi-bagi, dari modus operandi pada kasus pemagaran laut misterius ini, di duga ini adalah perbuatan mafia, yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Massif, yang juga patut di duga melibatkan unsur aparat negara/pemerintahan, aparat hukum, dan unsur pengusaha.

“ Ya, oleh karena itu , negara harus bertindak tegas, mengusut tuntas dan bahkan memberikan sanksi hukuman terhadap adanya oknum aparat negara maupun aparat hukum yang diduga terlibat dalam pemberian ijin, pembiaran dan bahkan melindungi keberadaan pagar laut, yang menyebabkan adanya kerugian masyarakat yang tinggal di Kawasan tersebut, selain itu negara harus bisa membongkar siapa actor intelektual di balik pemagaran laut tersebut, Negara tidak boleh kalah Dengan Dugaan Mafia pada Kasus Pemagaran laut.” Pungkas Andi