Opini Maladministrasi 2025, Pemkab Pesisir Selatan Raih Kualitas Sedang

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com  — Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim menerima secara langsung perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka penyampaian opini hasil penilaian maladministrasi tahun 2025 terhadap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan menjadi bagian dari agenda resmi evaluasi pelayanan publik di daerah itu.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat bersama jajaran, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Agenda ini difokuskan pada penyampaian hasil penilaian kepatuhan dan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Ombudsman hadir untuk menyampaikan secara langsung hasil evaluasi sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah.

Penilaian maladministrasi dilakukan guna mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini juga menilai efektivitas sistem pelayanan yang diterapkan di masing-masing OPD.

Dalam pemaparannya, Ombudsman menjelaskan bahwa indikator penilaian meliputi standar pelayanan, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, transparansi informasi, serta mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat. Seluruh aspek tersebut menjadi tolok ukur dalam menentukan opini kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh opini kualitas sedang dengan skor 60,82. Nilai tersebut menempatkan kabupaten ini pada kategori menengah dalam aspek kepatuhan dan kualitas pelayanan publik secara umum.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sejumlah standar pelayanan telah dipenuhi, namun masih terdapat kekurangan yang memerlukan perhatian serius. Ombudsman menilai perlunya pembenahan berkelanjutan agar kualitas pelayanan dapat meningkat pada tahun berikutnya.

Secara rinci, RSUD M. Zein Painan mencatatkan kualitas pelayanan dengan predikat Cukup dengan skor 79,40. Capaian ini menunjukkan adanya pemenuhan sebagian besar standar pelayanan di sektor kesehatan daerah.

Meski demikian, Ombudsman tetap memberikan beberapa catatan perbaikan kepada manajemen rumah sakit. Catatan tersebut mencakup optimalisasi sistem antrean, peningkatan respons pengaduan pasien, serta penguatan transparansi informasi layanan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh kualitas pelayanan Cukup dengan skor 54,17. Penilaian ini didasarkan pada aspek administrasi pelayanan, kejelasan standar operasional, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ombudsman menyoroti perlunya peningkatan sistem dokumentasi pelayanan dan penguatan mekanisme pengaduan di sektor pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting guna menjamin hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Adapun Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan juga meraih kualitas pelayanan Cukup dengan skor 53,39. Hasil ini menjadi perhatian khusus mengingat layanan sosial bersentuhan langsung dengan masyarakat penerima manfaat.

Dalam evaluasi tersebut, Ombudsman mencatat perlunya pembaruan data penerima bantuan, peningkatan kecepatan pelayanan administrasi, serta penguatan sistem pengawasan internal. Hal ini bertujuan agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan minim keluhan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat menegaskan bahwa opini yang diberikan bukanlah bentuk sanksi. Ia menjelaskan bahwa penilaian ini merupakan instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan sistem pelayanan publik secara menyeluruh.

Menurutnya, hasil evaluasi harus dijadikan bahan introspeksi bagi seluruh perangkat daerah. Dengan evaluasi yang objektif, pemerintah daerah dapat mengetahui titik lemah sekaligus potensi yang dapat dikembangkan.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan daerah dalam membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tanpa dukungan dan pengawasan pimpinan, peningkatan kualitas pelayanan dinilai sulit tercapai secara konsisten.

Selain itu, sinergi antar OPD dinilai menjadi kunci utama dalam membangun sistem pelayanan publik yang efektif. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar standar pelayanan dapat diterapkan secara seragam di seluruh unit kerja.

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyampaian opini tersebut. Ia menyambut baik hasil evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan Ombudsman. Langkah konkret akan segera disusun melalui evaluasi internal di masing-masing OPD.

Menurutnya, capaian kualitas sedang dengan skor 60,82 menjadi motivasi untuk bekerja lebih optimal. Pemerintah daerah tidak ingin berpuas diri dan menargetkan peningkatan kualitas pelayanan pada penilaian berikutnya.

Wakil Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar menjadikan hasil evaluasi ini sebagai dasar penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur. Pelatihan dan pembenahan sistem kerja akan diprioritaskan dalam waktu dekat.

Ia menambahkan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai catatan teknis dan strategi tindak lanjut.

Melalui penyampaian opini ini, Ombudsman berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Pesisir Selatan. Evaluasi berkala dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar.

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Ombudsman, diharapkan penilaian pada tahun mendatang dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan.***