Home » Nasional » daerah » Peduli Warga APK, FMJP2R Desak Pemprov DKI Jakarta Segera Selesaikan Masalah di APK”

Peduli Warga APK, FMJP2R Desak Pemprov DKI Jakarta Segera Selesaikan Masalah di APK”

dito 04 Mei 2024 126

NasionalPos.com, Jakarta- Dari hasil penelusuran baik di media sosial, media online dan juga langsung, ke lapangan di temukan informasi mengenai kondisi warga Apartemen Puri Kemayoran Jakarta pusat, yang saat ini dirundung situasi mencekam di duga akibat adanya teror dari pihak yg ingin merebut dan menguasai pengelolaan Apartemen Puri Kemayoran, demikian disampaikan Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024.

“Kami sama sekali tidak mengenal P3SRS Apartemen Puri Kemayoran (APK), tapi ketika kami menelusuri google, kami menemukan berita tentang konflik di APK dari media online di google, mas, dari situlah muncul rasa kepedulian kami terhadap kondisi yang di alami warga APK, ” ungkap Totok.

Lalu, lanjut Totok, dirinya bersama rekan mahasiswa lainnya, mencoba datang ke APK, tapi ternyata dirinya dilarang masuk, akan tetapi dipicu oleh rasa penasaran yang semakin tinggi, sehingga ia terus mencari informasi tentang kondisi di APK, sampai pada suatu ketika, dirinya bersama rekan rekannya, tanpa sengaja bertemu dengan salah seorang warga APK di kawasan APK, yang sedang melintas keluar dari kawasan APK, kemudian ia menyapa warga tersebut, setelah itu, ia dan warga itu terlibat dalam perbincangan serius, warga tersebut menceritakan apa yang terjadi di APK.

“Ternyata dari cerita warga tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi konflik antara pihak yang ingin mengambil alih kepengurusan P3SRS APK dengan mengaku ngaku pengurus P3SRS pilihan, padahal menurut warga itu yang di pilih warga itu adalah Pak Judy Sohan, dari cerita warga ini, kami terus mencari informasi lebih dalam lagi dari berbagai sumber” Tukas Totok.

Baca Juga :  Rapat Pimpinan PPN-RI: Persiapan Pabrik Beras Analog di Ponpes Bogor

Lebih lanjut Totok menuturkan dirinya tak puas dengan satu narasumber, maka mereka hampir tiap hari mencari informasi dari berbagai sumber, setelah memperoleh informasi yang lengkap, kemudian dirinya bersama rekan rekan nya mengambil kesimpulan bahwa konflik itu terjadi karena di duga pihak Pemprov DKI Jakarta dalam hal Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman DKI Jakarta, kurang peka terhadap situasi yang terjadi di APK, dan tidak segera mengeluarkan SK kepengurusan P3SRS pilihan warga APK di pimpin oleh Bapak Judy Sohan.

“Bayangin aja sudah 8 bulan SK kepengurusan P3SRS APK pimpinan Bapak Judy Sohan itu masih belum dikeluarkan oleh Dinas terkait, padahal semua persyaratan lengkap, ini keterlaluan banget, akibat tidak segera dikeluarkan SK tersebut muncullah pihak lain untuk merebut kepengurusan P3SRS APK, melalui teror, maupun intimidasi  sehingga berdampak timbulnya situasi tidak kondusif yang di alami warga APK, warga merasa sangat ketakutan terutama warga yang memiliki anak balita dan juga warga yang sudah lanjut usia  ” Tandas Totok.

Dari situlah, sambung Totok, diri nya bersama rekan rekan nya bersimpati dan sangat peduli terhadap situasi yang dialami warga APK, sehingga dirinya berinisiatif bersurat permohonan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta agar segera mengeluarkan SK kepengurusan P3SRS APK pimpinan Bapak Judy Sohan, sebab SK Kepengurusan tersebut bukan hanya solusi bagi penyelesaian masalah di APK, melainkan juga sangat diperlukan bagi P3SRS APK pimpinan Pak Juddy Sohan dalam melaksanakan amanah dari warga untuk bisa melakukan aktifitas administratif yakni membuka rekening untuk aktivitas layanan transaksi keuangan dan yang lebih penting adalah untuk pengurusan perpanjangan Sertifikat HGB Apartemen Puri Kemayoran, tanpa SK P3SRS Apartemen Puri Kemayoran, warga APK bakal terus dirundung konflik.

Baca Juga :  Optimasi Infaq, Sedekah, Zakat dan Donasi Prajurit, Pangdam I/BB Launching Aplikasi Kibar Peduli

” Pada situasi di alami warga APK tersebut, sebagai sesama warga Jakarta, muncullah rasa simpati kami, karena itu kami  mendesak agar PJ Gubernur DKI Jakarta segera mengeluarkan SK kepengurusan tersebut, kami mahasiswa aja peduli dengan mereka, masa’ PJ Gubernur DKI Jakarta tidak peduli dengan warganya, padahal sudah menjadi bagian dari tanggungjawab PJ Gubernur DKI Jakarta mengayomi dan melindungi warganya. “Tukas Totok.

Sementara itu, di temui terpisah, masih di hari yang sama, salah seorang warga APK yang enggan disebut namanya, ditemui wartawan, ketika ditanya mengenai adanya dukungan simpati dari kalangan mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat tersebut.

Ia mengatakan dirinya sama sekali tidak mengenal kelompok mahasiswa yang menamakan diri Forum mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat itu, namun demikian jika kelompok mahasiswa itu, sungguh peduli membantu warga, maka dirinya dan juga seluruh warga APK sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas dukungan dan bantuan dari mereka tersebut, ini artinya permasalahan warga APK mendapatkan perhatian warga Jakarta, terutama dari kalangan mahasiswa.

“Alhamdulillah, ternyata mendapat dukungan dari kalangan warga Jakarta, khususnya dari kalangan mahasiswa, kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, ya, semoga Allah SWT juga menggugah hati Bapak Heru Budi Hartono PJ Gubernur DKI Jakarta agar segera menyelesaikan permasalah kami ini, dengan segera mengeluarkan SK kepengurusan P3SRS APK pimpinan Pak Judy Sohan.”pungkas warga tersebut.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

x
x