Home / Megapolitan / Headline

Rabu, 11 Mei 2022 - 21:30 WIB

Pembentukan Pansus Kekhususan Jakarta, di Sepakati Bamus DPRD

NasionalPos.com, Jakarta  — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) Jakarta pasca perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), status kekhususan harus tetap melekat pada Jakarta setelah ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sedangkan  Jakarta sangat berpotensi dikembangkan menjadi kota pusat perekonomian, demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui wartawan usai Rapat Bamus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/5/2022).

“Jakarta tetap harus menjadi daerah khusus. Ke depan Jakarta benar-benar menjadi kota bisnis,” ujarnya,

Baca Juga  Menteri Basuki: Kita Sukseskan Bersama World Water Forum 2024 di Bali

Menurut Pras, kekhususan yang dimaksud termasuk status otonomi yang diberlakukan tidak bisa sama dengan kebanyakan daerah hinga ke tingkat II. Karenanya, secara karakteristik kewilayahan, penerapan otonomi daerah di DKI Jakarta lebih pas sama seperti saat ini, misalnya,  daerah lain seperti Jawa Barat atau Jawa Timur yang memiliki wilayah luas tentu menyulitkan penyelenggaran pemerintahan bila tidak dibentuk hingga daerah tingkat II. Sedangkan wilayah DKI Jakarta meski terdiri dari lima kota dan satu kabupaten, letak geografis antar wilayahnya berdekatan dan tidak membutuhkan pemecahan otonomi hingga daerah tingkat II.

Baca Juga  Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Disetujui Bapemperda DPRD DKI

“Karakteristik geografisnya tidak pas. Beda dengan daerah yang lingkupnya jauh,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, ia mengatakan bahwa setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara perlu dibahas tentang status Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang selama ini melekat. Karena itu, DPRD berinisiatif membentuk pansus untuk mengkaji kelanjutan keberadaan dan bentuk kota Jakarta ke depan.

“Harus terencana. Makanya dibuat pansus untuk merumuskan hasil rekomendasinya seperti apa,”pungkasnya.(*)

 

Share :

Baca Juga

Jimmy CK

Headline

Kinerja Dipertanyakan, TACB Harus Dievaluasi
ORARI Berharap Putusan Majelis Hakim PTUN Terhadap Gugatan Keputusan Menteri Kominfo nomor 575 tahun 2021 Dapat Obyektif dan Adil

Headline

ORARI Berharap Putusan Majelis Hakim PTUN Terhadap Gugatan Keputusan Menteri Kominfo nomor 575 tahun 2021 Dapat Obyektif dan Adil
SBY marah

Headline

Moeldoko Terpilih Ketum di KLB, SBY Ajak Kadernya “Perang” Pertahankan Demokrat
pangkalan militer AS

Headline

Pangkalan Militer AS Dihujan Roket
upkb

Megapolitan

DPRD DKI Akan Mengawasi, Renovasi Gedung UP-PKB
Ustad Abdul Somad

Headline

Habib Rizieq Ditahan, UAS Sindir Soal Kezaliman
amien rais

Headline

Amien Mengaku Akan Buat Parpol Baru Berazaskan Islam
Jhoni Allen Marbun

Headline

Dituding Ubah AD/ART, Partai Demokrat Kubu Moeldoko Akan Polisikan AHY