Pembentukan Pansus Kekhususan Jakarta, di Sepakati Bamus DPRD

- Editor

Rabu, 11 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta  — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) Jakarta pasca perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), status kekhususan harus tetap melekat pada Jakarta setelah ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sedangkan  Jakarta sangat berpotensi dikembangkan menjadi kota pusat perekonomian, demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui wartawan usai Rapat Bamus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/5/2022).

“Jakarta tetap harus menjadi daerah khusus. Ke depan Jakarta benar-benar menjadi kota bisnis,” ujarnya,

Baca Juga :   Bantuan Kemanusiaan Indonesia Tiba di Pakistan

Menurut Pras, kekhususan yang dimaksud termasuk status otonomi yang diberlakukan tidak bisa sama dengan kebanyakan daerah hinga ke tingkat II. Karenanya, secara karakteristik kewilayahan, penerapan otonomi daerah di DKI Jakarta lebih pas sama seperti saat ini, misalnya,  daerah lain seperti Jawa Barat atau Jawa Timur yang memiliki wilayah luas tentu menyulitkan penyelenggaran pemerintahan bila tidak dibentuk hingga daerah tingkat II. Sedangkan wilayah DKI Jakarta meski terdiri dari lima kota dan satu kabupaten, letak geografis antar wilayahnya berdekatan dan tidak membutuhkan pemecahan otonomi hingga daerah tingkat II.

“Karakteristik geografisnya tidak pas. Beda dengan daerah yang lingkupnya jauh,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, ia mengatakan bahwa setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara perlu dibahas tentang status Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang selama ini melekat. Karena itu, DPRD berinisiatif membentuk pansus untuk mengkaji kelanjutan keberadaan dan bentuk kota Jakarta ke depan.

“Harus terencana. Makanya dibuat pansus untuk merumuskan hasil rekomendasinya seperti apa,”pungkasnya.(*)

 

Loading

Berita Terkait

Di HUT ke 56 ORARI, Kembalikan Jiwa Ruh Amatir Radio & lepaskan Dari Kepentingan Politik
Komisi III DPR ingatkan Polri agar tidak asal tangkap
Pencarian Korban Longsor Tambang Mineral Bone Bolango Masih Berlangsung
Cegah Banjir, Komisi D Ajak Warga ‘Gotong Royong’ hingga Aktif Ajukan Program di Musrenbang
BPJT Bocorkan Besaran Total Tarif Tol Cimanggis-Cibitung
KPK Tegaskan Predikat WTP Bukan Berarti Bersih Korupsi
SYL Mohon Doa Jelang Sidang Putusan Majelis Hakim
Imigrasi Sanksi 2.041 WNA Pada Semester Satu 2024

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 21:43 WIB

Komisi III DPR ingatkan Polri agar tidak asal tangkap

Rabu, 10 Juli 2024 - 21:30 WIB

Pencarian Korban Longsor Tambang Mineral Bone Bolango Masih Berlangsung

Rabu, 10 Juli 2024 - 21:22 WIB

Cegah Banjir, Komisi D Ajak Warga ‘Gotong Royong’ hingga Aktif Ajukan Program di Musrenbang

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:34 WIB

BPJT Bocorkan Besaran Total Tarif Tol Cimanggis-Cibitung

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:15 WIB

KPK Tegaskan Predikat WTP Bukan Berarti Bersih Korupsi

Selasa, 9 Juli 2024 - 20:19 WIB

SYL Mohon Doa Jelang Sidang Putusan Majelis Hakim

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:26 WIB

Imigrasi Sanksi 2.041 WNA Pada Semester Satu 2024

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:17 WIB

Usai Bebas Kasus Vina, Pegi Ingin Istirahat Sejenak

Berita Terbaru