Pengamat Usulkan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Berbasis Koperasi Solusi Masalah Ojek Online Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

NasionalPos.com, Jakarta- Pengamat Perkotaan Drs Primus Wawo, Msi mengatakan kepada wartawan, dari hasil pengamatannya, Permasalahan kebijakan perusahaan aplikasi dengan menaikkan potongan upah yang di terima oleh pengendara ojek online dari customer, tentunya akan berdampak pada pengurangan pendapatan driver ojek online, dan sangat berpengaruh bagi kehidupan maupun penghidupan pengendara ojek online beserta keluarganya, dan tentunya Apabila pendapatan pengendara ojek online semakin menurun, maka akan menambah angka kemiskinan, sehingga dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan keamanan maupun ketertiban, yang merugikan warga Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Tidak hanya itu, Tindakan memanipulasi hubungan kemitraan dengan pihak pengendara ojek online yang di lakukan oleh pihak perusahaan aplikator, dan dapat berakibat munculnya konflik antara pengendara ojek online dengan pihak perusahaan aplikator, maka kondisi tersebut dapat memicu terjadinya gejolak sosial  khususnya di dalam kehidupan warga Jakarta,”Ungkap Primus kepada wartawan, Selasa, 25/2/2025 di Jakarta.

Tidak hanya itu, lanjut Primus, Apabila kebijakan perusahaan aplikator semakin mengintimidasi pihak pengendara aplikator, maka akan memicu keresahan pihak pengendara ojek online, sehingga dapat mudah terprovokasi oleh kepentingan lain, serta dapat mendorong pengendara ojek online berhenti sebagai ojek online, akibatnya semakin menambah angka pengangguran, yang kemudian dapat memicu terjadinya meningkatnya angka kriminalitas, dan gangguan keamanan maupun ketertiban yang dapat merugikan warga Jakarta, serta dapat menambah beban pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang di pimpin oleh Gubernur Pramono Anung dengan Wagub H Rano Karno.

“Oleh karena itu permasalahan Ojek Online harus segera di tanggulangi oleh kehadiran Pemprov Daerah Khusus Jakarta melalui kebijakan yang Terstruktur Sistematis, Massif dan komprehensif, sebagai Langkah solusi strategis untuk menyelesaikan masalah ojek online beserta kesejahteraan, sekaligus juga sebagai Langkah penataaan ojol, yang saat ini terkesan semrawut.” Ucap Primus.

Menurut Primus, sebagai wujudkan kehadiran Pemprov Daerah Khusus Jakarta dalam permasalahan ojek online, dirinya mengusulkan kepada Gubernur Pramono Anung, agar membuat kebijakan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berbasis Koperasi Bidang Transportasi Digital, sebagai perangkat daerah yang mengutamakan pelayanan publik bagi warga Jakarta, dalam BLUD ini, Pemprov DKJ dapat mefasiltasi pembuatan aplikasi ojek yang dikelola Pemprov, yang di jalankan oleh para driver ojek online,

Kemudian ojek online dapat memperoleh penghasilan dengan menjalankan aplikasi tersebut, tanpa ada potongan apapun, di karenakan posisi driver ojek online bukan lagi sebagai mitra Pemprov Daerah Khusus Jakarta, melainkan sebagai pelaku usaha jasa transportasi digital yang di bina, di fasilitasi dan bersinergi dengan Pemprov, dalam BLUD berbasis Koperasi, Kenapa berbasis Koperasi, karena melalui system koperasi, para driver ojol yang juga pelaku usaha jasa transportasi digital dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan mendapatkan Sisa Hasil Usaha, selain pendapatan  Ojol dari penetapan tarif bagi masyarakat pengguna jasa.

“ Intinya dengan BLUD berbasis Koperasi ini, Pemprov Daerah Khusus Jakarta, tak perlu memberi upah kepada para ojek online, nggak perlu kasih THR melainkan memberikan kail atau memberikan fasilitas platform digital aplikasi kepada Ojek Online, yang kemudian Ojek online menjalankan jasa layanan tersebut ke masyarakat, jadi gini lembaganya adalah BLUD tapi sistemnya koperasi, gotong-royong antar driver ojol yang bersinergi, di lindungi dan di bina oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta, ya dari pada Pemprov DKJ ngasih dana hibah ke koperasi, yang sulit di control mendingan koperasi tersebut di rangkul di bina dan di control Pemprov DKJ melalui Badan Layanan Umum Daerah yang berorientasi pelayanan publik di bidang transportasi digital.”tukas Primus.

Sementara itu, di hubungi terpisah, Andi Kristiyanto, S.sos Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, menanggapi usulan tersebut, pihak nya sangat menyambut baik usulan tersebut, dan bahkan mendukungnya agar segera terealisasi, pasalnya masalah ojek online ini, kehadiran pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap permasalahan ojol, dan itu sebenarnya suatu kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengayomi dan melindungi warganya.

“Ibarat kata, para ojol ini saat ini berada dalam Kapal yang hendak tenggelam, nah untuk menyelamatkan kehidupan para Ojol, perlu kehadiran Kapal baru yang memberikan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi Ojol, nah Kapal itu adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, namun yang ideal memang berbasis koperasi, karena dengan koperasi kami tidak bisa di anggap sebagai buruh, melainkan sebagai pelaku usaha jasa transportasi digital yang membuat koperasi yang kemudian bersinergi, di ayomi dan di bina oleh pemprov dalam Badan Layanan Umum Daerah, kalau BLUD berbasis Koperasi untuk kepentingan kesejahteraan Ojek Online oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur  Pramono Anung, itu berarti kebijakan beliau pro rakyat, dan patut di dukung ”pungkas Andi.