Pengelolaan Parkir Pasar oleh Perumda Jaya Merugi, Kembalikan Pengelolaannya ke UPT Perparkiran

NasionalPos.com, Jakarta- Guna mengatasi potensi kebocoran pendapatan dari sector parkir di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di area pasar tradisional, saat kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta memberikan hak pengelolaan kepada Perumda Pasar Jaya, yang di harapkan  bisa memperbaiki tata kelola perparkiran pasar di Jakarta, dan instruksi gubernur Anies pada saat itu, hanya didasari pada disposisi dari Gubernur Anies di tahun 2017, demikian disampaikan Drs Primus Wawo,Msi  Pengamat Sosial dan Perkotaan kepada wartawan, Kamis, 6/3/2025 di Jakarta.

“Namun pada realitasnya, pengelolaan parkir pasar oleh Perumda Pasar Jaya, diduga mengalami kerugian yang bersumber dari hak pelaksanaan pengelolaan di berikan kepada pihak ketiga, “ungkap Primus

Menurut Primus, dirinya mendapatkan informasi menyebutkan perusahaan yang hingga kini menunggak pembayaran pengelolaan parkir adalah PT MKK, PT MPV, dan PT BMS, Dari tunggakan yang belum dibayarkan oleh perusahaan tersebut, Perumda Pasar Jaya diperkirakan mengalami kerugian Rp60 Miliar, selain itu sejak 2017 hingga tahun 2023 total tunggakan pihak ketiga kepada Perumda Pasar Jaya mencapai Rp80 miliar, Tunggakan itu terjadi di puluhan pasar yang selama ini dikelola beberapa perusahaan yang sebelumnya menang tahap lelang. Namun mereka yang kini melakukan pengelolaan ternyata tak bisa menyelesaikan perjanjian pembayaran yang awalnya telah disepakati.

Selain itu, lanjut Primus, tunggakan itu juga diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit laporan keuangan Perumda Pasar Jaya, Rp80 miliar itu kumulatif dari tahun 2017 kisaran pendapatan parkir dari 146 Pasar per tahunnya Rp50-60 miliar, sehingga sekarang masalah tersebut belum terselesaikan, hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen Perumda Pasar Jaya, kurang professional dan lemah dalam pengawasan pada pengelolaan parkir di 34 titik pasar.

“Ya, kalau di pertahankan pengelolaan parkir di 34 titik pasar di DKI Jakarta ini oleh Perumda Pasar Jaya, maka kami mencermati akan mempengaruhi Pendapatan bagi Pemprov DKI Jakarta, bahkan bisa menjadi beban bagi Pemprov DKI Jakarta.” Tukas Primus.

Tidak hanya itu, sambung Primus, selama dikelola oleh Perumda Pasar Jaya,  omset parkir mengalami penurunan sekitar Rp 50 milyar, sedangkan saat dikelola oleh UPT Perparkiran, pendapatan parkir bisa mencapai Rp 80 milyar,  tetapi  setelah dikelola  oleh Perumda Pasar Jaya omset turun menjadi Rp 30 milyar.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan ke Gubernur Pramono Anung, agar pengelolaan parkir mesti  dikembalikan kepada UPT Perparkiran.” Tandas Primus.

Lebih lanjut Primus menjelaskan bahwa usulan urusan pengelolaan perparkiran di pasar tradisional di kembalikan ke UPT Perparkiran, tentunya di dasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) UPT Perparkiran Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang di atur pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2016, sedangkan Perumda Pasar Jaya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) hanya mengelola pasar tradisional yang ada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“ Untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari sector perparkiran, terutama dari perparkiran di Pasar Tradisional, ya, harus di kembalikan pengelolaannya ke UPT Perparkiran, sedangkan Perumda Pasar Jaya sesuai Tupoksinya fokus saja mengelola Pasar Tradisional,”pungkas Primus.