Home » Headline » Pj Gubernur Heru Budi Mesti Berani Copot Kepala SKPD Tidak Disiplin

Pj Gubernur Heru Budi Mesti Berani Copot Kepala SKPD Tidak Disiplin

dito 07 Jan 2023 130

NasionalPos.com, Jakarta- Sebagaimana diketahui BKD mengeluarkan himbauan agar kepala SKPD atau unit SKPD untuk mengingatkan pegawai agar disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai jam kerja. Alasannya himauan ini dikeluarkan karena banyak pegawai tidak disiplin dalam kerja.

Pada saat jam kerja mereka keluar belanja, makan dan duduk di warung. Sesuai aturan, jam kerja Senin sampai Kamis pukul.08.00 sampai pukul 16.00. Jumat pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB

Menanggapi hal itu, UntuPengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada pers, ia mengatakan nampaknya persoalan mendisiplin pegawai sudah kusut, oleh karena itu pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus berani bertindak tegas. Tidakan tegas tidak sekadar mengingatkan tetapi juga harus berani menyopot kepala SKPD, demikian dikemukakan , Sabtu 7/1/2023 di Jakarta

Baca Juga :  Ketua RT Kelurahan Tugu Utara Penerima Kalpataru Diterima PJ Gubernur Heru

“Tujuan pemerintah atau keberadaan pegawai untuk melayani dan memberdayakan masyarakat untuk kesejahteaan masyarakat, Bila pegawai sudah tidak disiplin lagi harus diambil tindakan tegas agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat”ucap Amir Hamzah kepada pers, Sabtu, 7/1/2023 di Jakarta.

Menurut Amir, Masyarakat harus mendapatkan pelayanan sebaik mungkin, ketidakdisiplinan pegawai, lanjut Amir, harus disadari dan dipahami bukan hanya kesalahan pegawai tetapi juga pimpinannya. Pegawai atau bawahan tidak disiplin karena tidak diawasi secara baik oleh pimpinan. Padahal seorang pimpinan harus mampu mengelola atau mengorganisasi bawahan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Atas dasar itu, lanjut Amir, kalau ada pegawai tidak disiplin maka bukan hanya pegawai diberi sanksi tapi juga pimpinannya selaku kepala SKPD. Pimpinan bisa dipindahkan atau dicopot dari jabatan kalau memang sudah tidak mampu lagi mengatur pegawainya.

Baca Juga :  Rita Shafira Bongkar Dugaan Konspirasi Jahat di Pemkot Bandung

Disiplin pegawai tergantung pada pimpinannya. Kalau seorang pegawai tidak disiplin dan berulang kali melakukan hal yang sama, tidak disiplin maka yang salah pimpinannya. Bawahan atau pegawai tidak mungkin berbuat tidak disiplin kalau pimpinan tegas dan mampu mengorganisasi pegawainya.

“Jangan hanya pegawainya saja dikorbankan. Pimpinan pun harus bertanggungjawab. Jangan menjadi pemimpin tetapi tidak mampu mengatur, mengorganisasi dan memberdayakan bawahan atau pegawai, lebih baik berhenti jadi pejabat atau pimpinan karena masyarakat yang akan terkena dampaknya,” tegas Amir

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Team PPI Siap Tegakkan Hukum Dukung Kapolri dan Polri Bersama Masyarakat

dito

07 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya dugaan penyebaran berita hoax cenderung fitnah bahkan terkesan pembunuhan karakter terhadap pribadi Jendral Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru, maka Presidium Pemuda Indonesia telah membentuk team untuk menelusuri nya, demikian di katakan Rudy Darmawanto SH Ketua Presidium Pemuda Indonesia kepada wartawan, Rabu, 7/10/2026 di Jakarta.   “Kami sangat concern …

Umi Calon Kades Nomor Urut Satu Ingin Menjadikan Desa Padaasih Lebih Maju dan Kuat

ardi

07 Okt 2026

NasionalPos.com,Subang — Calon Kades Sumiati Agus SKM,MEM atau lebih akrabnya disapa sehari hari oleh warga masyarakat Padaasih Umi indung Lembur Padaasih mengikuti pengundian nomor urut Calon Kades desa Padaasih di Sekretariat Pilkades Desa Padaasih Subang Jawa Barat .Selasa (06/10/26). Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa Padaasih Umi mendapatkan nomor urut Satu (1) dan disambut …

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

x
x