Poros Rawamangun Desak Gubernur Pramono Anung & Komisi A DPRD DKI Jakarta segera Brantas Mafia Jabatan

NasionalPos.com, Jakarta-

Perombakan personalia birokrasi di kalangan Pemprov DKI Jakarta menjadi bagian dari konsolidasi internal dalam rangka reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada warga Jakarta.

Namun dalam realitanya proses seleksi pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta justru terindikasi adanya dugaan kecurangan atau skandal permainan yang di lakukan oknum para pejabat lama.

Sehingga dengan fenomena tersebut nampaknya di duga telah menjebak Gubernur Pramono dalam kebijakan pengangkatan maupun pelantikan personil pejabat SKPD, demikian disampaikan oleh Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, di sela-sela Seminar “Korupsi Pejabat dilingkungan SKPD” Senin, 24 November 2025

” Pelantikan serentak pejabat Pemda DKI Jakarta saat ini sudah berlangsung dalam dua Kloter pertama berjumlah 1.800 dan dan kloter ke dua berjumlah 600-an, dan kemungkinan akan ada pelantikan serentak di kloter ke 3 bisa di pertengahan Desember atau awal Januari 2026,” ungkap Rudy Darmawanto SH

Akan tetapi, lanjut Rudy, dirinya mencermati bahwa pelantikan serentak ini seharusnya menghasilkan formasi ideal sesuai persyaratan pengangkatan seorang pejabat, namun kenyataannya hal itu tidak terjadi, justru yang muncul formasi yang sesuai keinginan pesanan sejumlah oknum mantan pejabat internal Pemda DKI Jakarta.

“Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelusuran Poros Rawamangun, yang mencium adanya dugaan permainan Mafia Jabatan yang Terstruktur Sistematis dan massif hingga Level bawah ” Tukas Rudy.

Indikasi tersebut, sambung Rudi, semakin nyata ketika muncul adanya ungkapan di kalangan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta, bahwa tidak ada Pelantikan tanpa MAHAR dan tidak ada pelantikan tanpa indos atau gerbong dari salah satu oknum pejabat tersebut.

“Sehingga pejabat yang dilantik sebelumnya sudah bisa diduga siapa untuk apa dan pegang jabatan apa dan secara management pemerintahan situasi seperti sangat membahayakan Gubernur dalam melakukan pengawasan dan kontrol kebijakan” tandas Rudy

Tidak hanya itu, imbuh Rudy, implikasi adanya dugaan praktek kecurangan tersebut, menimbulkan fenomena bahwa tidak mungkin seorang ASN Pemprov DKI Jakarta yang mempunyai prestasi akan mendapatkan reward atau penghargaan jabatan yg baik apabila tidak dalam lingkaran gerbong oknum pejabat tersebut dan juga tidak ada mahar dari calon pejabat tersebut.

“Berapa banyak pejabat yang punya prestasi cemerlang hanya menjadi pejabat setingkat eselon 3 mentok dan dimutasi ke tempat itu itu saja bahkan di seting untuk menjadi publik enemy alias musuh bersama ” tegas Rudy.

Kemudian, tambah Rudy, berapa banyak kasus pelanggaran disiplin berat dan atau tindak kriminal cukup di 86 kan ditingkatkan pengawasan dan hingga hari ini aman dan masalah nya terpendam, semua itu di abaikan,

Namun kenyataannya mereka yang punya duit dan punya koneksi dengan para pejabat senior, mereka yang meraih jabatan baru, meskipun mereka tanpa prestasi, tanpa dedikasi dan tanpa loyalitas kepada Gubernur Pramono Anung.

Lebih lanjut Rudy juga mengingatkan bahwa apabila Kondisi terus di biarkan berlangsung, maka sangat membahayakan bagi semakin menyuburkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Pemprov DKI Jakarta.

” Oleh karena itu kami sangat berharap agar Gubernur Pramono Anung segera menyadari kondisi tersebut, dan kemudian bersama anggota komisi A DPRD DKI Jakarta, melakukan monitoring evaluasi yang sangat ketat terutama di Badan Kepegawaian Daerah, untuk mencegah dan bahkan memberantas dugaan adanya mafia jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta “pungkas Rudy Darmawanto SH