Home » Nasional » daerah » Poros Rawamangun Desak KPK Supervisi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Poros Rawamangun Desak KPK Supervisi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

dito 29 Jul 2024 177

NasionalPos.com, Jakarta-  Terkait dengan adanya laporan masyarakat terhadap kinerja Kepala Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, yang terkesan tidak professional dan bahkan juga disinyalir merugikan berbagai pihak termasuk pihak rekanan dan pengguna jasa pengelolaan sampah, maka dirinya mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, demikian disampaikan Rudy Darmawanto, SH, Ketua Poros Rawamangun kepada wartawan di Gedung KPK, Di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

“Ya saya datang ke KPK hari ini, untuk menyampaikan laporan dari masyarakat berkaitan dengan kinerja Kepala Unit Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi oleh oknum UPS.”ungkap Rudy Darmawanto, SH

Selain itu, lanjut Rudy, juga terindikasi adanya pengelolaan keuangan yang tidak baik dan serampangan, Padahal, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) UPS adalah melakukan pengadaan dan kegiatan lain untuk kepentingan program Dinas Lingkungan Hidup sesuai atuaran, mekanisme maupun prosedur yang baku, akan tetapi malahan yang terjadi telah tercium praktik ijon di sertai permainan yang di atur oleh oknum tersebut untuk menentukan pemenang tender pekerjaan  pengadaan barang maupun jasa yang sering terjadi di Unit Pengelolaan Sampah tersebut.

Baca Juga :  Kepala BNPB Dorong Pemkab Cianjur Tuntaskan Rehab-Rekon Pasca gempa bumi

“Dari temuan kami tersebut, maka kami mendesak agar KPK turun tangan dengan segera melakukan supervisi terhadap Dinas Lingkungan Hidup, khususnya UPS, untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan tugas di dinas tersebut berjalan dengan baik dan sesuai aturan.”tukas Rudy Darmawanto, SH

Tidak hanya itu, sambung Rudy, dirinya juga berharap agar KPK segera menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk dan memastikan bahwa tidak ada lagi praktik korupsi yang merugikan berbagai pihak, adapun kedatangannya ke KPK tidak hanya sekedar untuk menyampaikan laporan temuan saja,

Melainkan juga menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian terhadap masalah yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yang berpengaruh langsung pada masyarakat dan lingkungan, Dengan adanya supervisi dari KPK, diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkat, serta praktik-praktik korupsi dapat dihentikan.

Baca Juga :  KANG DN, CALEG DPR RI JABAR 2, GELAR SILATURAHMI DAN SOSIALISASI PEMILU 2024 DI GOR LESTARI

“Y, saya sangat berharap jika KPK dapat hadir dan melakukan supervisi terhadap apa yang terjadi di Unit Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Maka langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan pengelolaan yang lebih baik di DKI Jakarta, ya, sekali-kali KPK sidak ke Unit Pengelolaan Sampah donk, dalam sidak itu diharapkan ada operasi tangkap tangan, jika itu tidak segera di lakukan KPK, maka jangan berharap Unit Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, bersih dari perilaku korup.”pungkas Rudy Darmawanto, SH.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sentuhan Perubahan Irwan Hakim: Membangun Gunung Kemala Melalui Musyawarah dan Transparansi

Taufik Hidayat

20 Okt 2026

Pesisir Barat — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Peratin (PilPeratin) Kabupaten Pesisir Barat yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026, suasana demokrasi mulai terasa di tengah masyarakat kabupaten Pesisir Barat, termasuk di Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Selasa (20-10-2026). Salah satu sosok yang menjadi perhatian dalam kontestasi tersebut adalah Irwan Hakim, calon …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

KNPI Kota Padang Sukses Gelar RAPIMPURDA XVI, Matangkan Persiapan Musda

Zulwandi

18 Okt 2026

Padang, Nasionalpos.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) XVI pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padang tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh pengurus KNPI Kota Padang, perwakilan KNPI Sumatera Barat, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya. RAPIMPURDA XVI …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x