Home » Headline » PPM Menginisiasi Penerapan Politik Kebajikan Wujudkan Pemilu 2024 Bermartabat & Berintegritas

PPM Menginisiasi Penerapan Politik Kebajikan Wujudkan Pemilu 2024 Bermartabat & Berintegritas

dito 24 Jan 2023 216

NasionalPos.com, Jakarta- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahunnya ke 42, Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga menggelar acara Focus Group Discusion, bertempat di Balai Sarbini Gedung Veteran RI  di Kawasan Plasa Semanggi, Jakarta Selatan, dengan Tema; Urgensi Penyelenggaraan Pemilihan Umum   yang Beradab dan  Bermartabat Demi Kelangsungan Hidup Bangsa dan Pemajuan  Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur,

Oleh karena itu, sebagai putra-putri keturunan Veteran RI dan pejuang kemerdekaan RI, PPM berupaya agar Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan bersih, bebas dari korupsi dalam segala bentuk dan wujudnya, karena Pemilu 2024 merupakan momentum strategik untuk menyaring, memilah dan memilih kader maupun pemimpin bangsa bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan berkapasitas unggul, andal dan tangguh, dengan menyelenggarakan FGD yang hasilnya akan diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan, demikian disampaikan Berto Izaak Doko Ketua Umum PP Pemuda Panca Marga, saat menyampaikan sambutan pembukaan di acara Fokus Group Diskusi tersebut, Selasa, 24/1/2023 di di Balai Sarbini Gedung Veteran RI  di Kawasan Plasa Semanggi, Jakarta Selatan.

“Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada tanggal 14 Februari, saat Valentine Day, adalah mekanisme konstitusional negara bangsa Indonesia untuk membentuk pemerintahan bersifat dari, oleh dan untuk rakyat sebagai atribut negara kesatuan berbentuk republik yang menganut demokrasi deliberatif, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, terkait dengan hal tersebut, maka Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga terdorong untuk menggelar kegiatan Fokus Group Diskusi sebagai wahana mengelaborasi gagasan yang hasilnya akan diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan”ucap Berto Izaak Doko

Adapun Kegiatan Fokus Group Diskusi yang dipandu oleh Sekretaris Wantimpus PPM Suryo Susilo ini menghadirkan  dua narasumber, yakni Dubes Nurracahman Oerip sebagai Pemantik dan Dr. Riant Nugroho, S.IP., M.Si. sebagai pembawa materi, ini diselenggarakan secara online melalui linz zoom, dan juga dilaksanakan secara offline, yang dihadiri sebanyak 50-orang dari jajaran anggota Pengurus Pusat PPM, para anggota Wantimpus PPM, serta nampak pula perwakilan dari KPK, perwakilan PP Pemuda Katolik, maupun dari Lembaga lainnya,  begitu pula di link zoom tercatat sebanyak 20 orang dari kalangan internal PPM di Pusat maupun daerah, serta dari kalangan akademisi, veteran TNI dan dari kalangan generasi milineal.

Baca Juga :  Jelang Balapan Formula E, Gubernur Anies Hadiri Meet and Greet Jakarta E-Prix 2022 di Monas

Dalam materinya, sebagai pemantik di FGD ini, Dubes Nurracahman Oerip mengatakan bahwa Selama ini pada tiap Pemilu, rakyat sebagai pemilik suara/pemegang kedaulatan pada umumnya bersikap pasif, sekedar follower Parpol. Rakyat tidak berdaulat lagi setelah    meninggalkan tempat pemungutan suara. Aspirasi rakyat juga kerapkali diabaikan Parpol sehingga mereka merupakan The Voice of The Voiceless. Hal itu disebabkan rakyat dalam Pemilu tidak mempunyai daya tawar politik terhadap Parpol. Oleh sebab itu diperlukan Voters education konstruktif menjelang Pemilu 2024 guna menggugah kesadaran kolektif rakyat untuk membangun daya tawar politik bagi kebaikan hidup mereka.

“ Ya, saat ini, kondisi Bangsa Ini sedang tidak baik-baik saja, apalagi menghadapi Pemilu 2024 mendatang, dengan system sekarang ini, cenderung masih memberikan peluang bagi terjadinya korupsi secara proses, dan juga hasilnya pun bakal melahirkan pemimpin ataupun wakil rakyat yang cenderung korup, karena itu perlu adanya Gerakan moral untuk mendesak adanya komitmen terhadap para peserta pemilu, agar tidak korup dan tidak menjadi calon koruptor, dengan berani mengatakan “Kalau Korupsi, Tidak Selamat Dunia Akhirat, kalimat tersebut saya berharap dicantumkan di setiap spanduk calon legislatif di Pusat sampai Daerah, dan juga Capres-Cawapres, sebagai salah satu wujud nyata komitmen untuk Cegah Korupsi”Tukas Dubes Nurracahman Oerip.

Sementara itu, Dr. Riant Nugroho, S.IP., M.Si seorang pakar kebijakan publik, menyampaikan materi tentang bagaimana mewujudkan Pemilu berintegritas, ia mengatakan bahwa untuk menwujudkan Pemilu Berintegritas diperlukan Tri Strategis, Yakni intergritaskan Pemimpin dan Komisioner KPU, perkuat kelembagaan KPU dan juga integritaskan Peserta Pemilu, untuk dapat menerapkan Tri Strategi itu, perlu menerapkan  beberapa langkah, diantaranya adalah seleksi pemimpin berintegritas, menyiapkan system pemilu berintegritas melalui pemanfaatan teknologi digital, kemudian perlu menyiapkan data terintegritas yang benar-benar akuntabel dan kredibel sehingga tidak menimbulkan konflik, selanjutnya melakukan kolaborasi dengan menerapkan prinsip Penthahelikal, yakni Pemerintah, Partai Politik, Publik, Pers & Pakar.

Baca Juga :  TNI AD Berharap KBT Menjadi Pioneer Dalam Menjaga dan Melestarikan Pancasila

“Yang namanya pemilu itu seharusnya tidak ada konflik, karena pemilu sebuah pemilihan yang sistematis dan memiliki aturan main, oleh karena itu sebenarnya KPU menjadi leader strategis yang bisa mengeluarkan kebijakan strategis untuk menciptakan pemilu damai tanpa konflik, KPU bukan sebagai leader teknis, yang kemudian mengabaikan hal strategis “ucap Dr. Riant Nugroho, S.IP., M.Si.

Dari penyampaian dua narasumber, dan beberapa tanggapan dari para peserta, maka diakhir kegiatan FGD ini, disampaikan suatu MEMORANDUM Tentang KEBAJIKAN POLITIK BAGI KEMASLAHATAN BANGSA, yang isinya sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang beradab dan bermartabat adalah keniscayaan dan bersifat mendesak bagi terwujudnya sistem dan perangkat penyelenggaraan negara yang berkualitas.
  2. Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan merupakan musuh bersama masyarakat sehingga wajib diperangi pula dengan kekuatan spiritualitas keimanan dengan mengaktualisasikan kesalehan ritual menjadi amal kebajikan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  3. Penyelenggara negara dan pemerintahan wajib berkomitmen pada etika bernegara secara beradab, yaitu: berintegritas, jujur dan bertanggung jawab bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah pembacaan Memorandum  tersebut yang dibacakan oleh Dubes Nurracahman Oerip, acara ini ditutup dengan pemberian kenang-kenangan dari Berto Izaak Doko Ketua Umum PP Pemuda Panca Marga kepada para pembicara. (*dit)

 

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

x
x