Home » Nasional » Prabowo Gibran Ajak Dua Roda Jabar Bersatu, Menyuarakan Tekad Indonesia Maju

Prabowo Gibran Ajak Dua Roda Jabar Bersatu, Menyuarakan Tekad Indonesia Maju

Hilman Risyadi 01 Feb 2024 213

NasionalPos.com,Bandung — Dalam atmosfer meriah di gedung Bikasoga, Prabowo Gibran bersama 1000 ojek online, 1000 relawan ormas BBC, dan simpatisan dari seluruh Jawa Barat deklarasikan satu tekad: Indonesia maju. Dalam kampanye yang dikemas dalam tema “Kebulatan Tekad 1 Putaran”, mereka bersatu untuk mengawal suara Prabowo Gibran pada tanggal 14 Februari 2024.

Fraksi hukum Pidel Giawe, Bang Fidel, menegaskan, “Jangan ada lagi suara-sumbang yang meragukan tekad ini. Prabowo Gibran utuh, tanpa satu suara pun yang hilang.” Dalam debat yang diakui oleh KPU, Prabowo Gibran membuktikan kematangan dan pengalaman, menjauh dari saling menjatuhkan reputasi.

Baca Juga :  Aksi Nyata Indonesia Memimpin Pengelolaan Sektor Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkelanjutan di G20

Di tengahnya, kandidat nomor urut 2 tetap teguh pada prinsip kebangsaan dan kenegaraan untuk mencapai kejayaan bersama. “Pengawalan suara hanya dalam satu putaran, itulah harapan kita untuk calon presiden 2024,” tegasnya.

Baca Juga :  Hilman Sahli Siap Maju di Pilkada Kabupaten Agam, Wakili Aspirasi Pemuda

Dalam video yang tersebar, Prabowo Gibran mengedepankan pendekatan simpatik dan pendidikan politik, menyerukan dukungan melalui lewat dan sifat lisan. Dengan uji coba di area debat dan dukungan luas, pasangan ini diyakini sebagai pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.(*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x