Home / Hukum / Nasional

Kamis, 12 Mei 2022 - 20:59 WIB

Punya Harta Rp12 Milyar & Tak Berhutang, Walikota Ambon Dibidik KPK

NasionalPos.com,Jakarta Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy memiliki harta Rp 12 miliar lebih tetapi tidak mencatatkan kepemilikan mobil maupun motor, setelah dicek melalui e-LHKPN, Kamis (12/5/2022), terakhir kali Richard melaporkan hartanya ke KPK pada 19 Maret 2021 untuk laporan periodik 2020. Tercatat total harta Richard adalah Rp 12.495.832.265, Harta itu terdiri dari 4 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Ambon dengan nilai total Rp 4 miliar lebih. Untuk alat transportasi, Richard disebut tidak punya sama sekali. Sedangkan komponen harta lain berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 132 juta. Lalu untuk komponen kas dan setara kas, Richard menuliskan Rp 8,2 miliar lebih. Dari seluruh harta yang dilaporkan, Richard tidak memiliki utang.

Sementara itu, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membidik tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon Tahun 2020, adapun dari sumber di KPK, menyebutkan bahwa  tiga orang tersebut antara lain  Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, pegawai di Pemerintah Kota Ambon berinisial AEH, dan kepala perwakilan regional dari unit usaha retail berinisial AM.

Baca Juga  Bamsoet Bantah Mahfud MD Soal Gaji Anggota Dewan

Informasi itupun juga ditanyakan pada Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, yang membenarkan adanya pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut, Namun dirinya enggan menginformasikan pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Hal itu sebagaimana kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk yang mengumumkan tersangka berikut konstruksi perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.

Baca Juga  China, Rusia dan Iran Latihan Perang di Samudera Hindia

“Benar, saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan,” ucap Ali Fikri.

Menurut Ali, setidaknya terdapat tiga orang diduga terkait dengan perkara yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri,  Dalam hal ini KPK sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pencekalan ini diperlukan agar ketika dibutuhkan keterangannya para pihak ini ada di dalam negeri dan hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK.

“Untuk informasi lengkap perihal siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan uraian pasal yang disangkakan, belum dapat kami sampaikan dengan detail,pengumuman tersangka akan dilakukan ketika upaya paksa penangkapan disertai penahanan dilakukan.”pungkas Ali Fikri (*dit)

Share :

Baca Juga

Tempat Paspor

Nasional

Syarat Tabungan Rp 25 Juta untuk Pemohon Paspor Dibatalkan?.. Ini Penjelasan Kemenkumham
APD corona

Headline

Update Data Corona (25/9/2021) Jumlah Pasien Positif 4.206.253 Orang dan Meninggal 141.381 Orang
Polri

Ekonomi

Pengamanan Pilkada, Kemenhan dan Polri Dapat Anggaran Terbesar di RAPBN 2020
jajaran

Headline

Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster, Jajaran Koarmada I Terima Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan
Polri

Headline

Imbauan Tak Dipatuhi, Polri Bubarkan 1.371 Kerumunan Massa
CollageMaker 20210507 074720097 copy 768x768

Headline

Tim Wasrik Itkoopsau I Akhiri Kegiatan di Lanud Halim
Surya Paloh dan Jokowi

Headline

NasDem Sarankan Jokowi Pilih Jaksa Agung Dari Kalangan Profesional
virus corona 2

Headline

Update Corona (7/4/2020) Jumlah Pasien 2.738 Orang Dan Meninggal Menjadi 221 Orang