Home » Hukum » Punya Harta Rp12 Milyar & Tak Berhutang, Walikota Ambon Dibidik KPK

Punya Harta Rp12 Milyar & Tak Berhutang, Walikota Ambon Dibidik KPK

dito 12 Mei 2022 171

NasionalPos.com,Jakarta —  Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy memiliki harta Rp 12 miliar lebih tetapi tidak mencatatkan kepemilikan mobil maupun motor, setelah dicek melalui e-LHKPN, Kamis (12/5/2022), terakhir kali Richard melaporkan hartanya ke KPK pada 19 Maret 2021 untuk laporan periodik 2020. Tercatat total harta Richard adalah Rp 12.495.832.265, Harta itu terdiri dari 4 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Ambon dengan nilai total Rp 4 miliar lebih. Untuk alat transportasi, Richard disebut tidak punya sama sekali. Sedangkan komponen harta lain berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 132 juta. Lalu untuk komponen kas dan setara kas, Richard menuliskan Rp 8,2 miliar lebih. Dari seluruh harta yang dilaporkan, Richard tidak memiliki utang.

Sementara itu, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membidik tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon Tahun 2020, adapun dari sumber di KPK, menyebutkan bahwa  tiga orang tersebut antara lain  Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, pegawai di Pemerintah Kota Ambon berinisial AEH, dan kepala perwakilan regional dari unit usaha retail berinisial AM.

Baca Juga :  Pembentukan Pansus Aset Disahkan Di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Informasi itupun juga ditanyakan pada Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, yang membenarkan adanya pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut, Namun dirinya enggan menginformasikan pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Hal itu sebagaimana kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk yang mengumumkan tersangka berikut konstruksi perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.

Baca Juga :  Mbah Semar : Polresta Banyuwangi Dekat Dengan Rakyat, Kunci Kekuatan Polri Jelang HUT Bhayangkara ke-79

“Benar, saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan,” ucap Ali Fikri.

Menurut Ali, setidaknya terdapat tiga orang diduga terkait dengan perkara yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri,  Dalam hal ini KPK sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pencekalan ini diperlukan agar ketika dibutuhkan keterangannya para pihak ini ada di dalam negeri dan hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK.

“Untuk informasi lengkap perihal siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan uraian pasal yang disangkakan, belum dapat kami sampaikan dengan detail,pengumuman tersangka akan dilakukan ketika upaya paksa penangkapan disertai penahanan dilakukan.”pungkas Ali Fikri (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolres Pesisir Barat Terima Audiensi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinatoriat Wilayah Barat Raya

Taufik Hidayat

11 Nov 2026

Pesisir Barat – Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.IK., M.H., menerima audiensi dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinatoriat Wilayah Barat Raya, pada hari Rabu tanggal 11 November 2026, pukul 13.00 WIB di Ruang Vicon Polres Pesisir Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pesisir Barat didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Pesisir Barat. …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Pemberian proyek dari 2 kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad”

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di terima menyebutkan adanya dugaan pemberian proyek tanpa tender dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan senilai Rp 14. 696. 955. O55 kepada PT Rans Animasi Indonesia yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad utusan khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, adapun proyek tersebut bertujuan …

Isu Uang Ratusan Juta di Balik Pembebasan 10 Warga Banyuwangi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

- Banyuwangi

05 Nov 2026

SURABAYA, NASIONALPOS.COM  – Menanggapi informasi yang viral di media sosial terkait seorang wanita berinisial LL yang menyatakan mengeluarkan sejumlah uang setelah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, pihak pengacara yang bernama Soegeng, S.H., akhirnya memberikan klarifikasi. Pengacara tersebut membenarkan bahwa sosok yang menjadi perbincangan publik dalam unggahan media sosial merupakan kliennya. “Perempuan berinisial LL itu memang …

Advokat Andi Darwin Desak Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden dan Pejabat Negara.

dito

04 Nov 2026

NasionalPos. com, Jakarta-  Kepada wartawan naspos.com yang menghubunginya, Rabu, 4 November 2026 , Advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associates, ia  menilai bahwa penyadapan di luar produser undang-undang tidak dapat dibenarkan dan tidak meminta motif maupun pemberi perintah dibuka. Bahkan ia menegaskan bahwa dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap komunikasi …

INDONESIA DARURAT KEMANUSIAAN DAN EKOLOGI: ISTANA SIBUK SALING SIKUT KEPENTINGAN, RAKYAT DAN ALAM MENANGGUNG KORBAN

dito

04 Nov 2026

NasionalPos. Com, Jakarta-  Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini, yang kurang mendapatkan perhatian percepatan penanganan dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kurun waktu dua tahun ini.   Maka Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (GERMAS PP PMKRI) Rikardus Redja, kepada …

x
x