Home » Top News » Rakyat Dukung Gebrakan PJ Gubernur DKI Jakarta Benahi BUMD

Rakyat Dukung Gebrakan PJ Gubernur DKI Jakarta Benahi BUMD

dito 25 Okt 2022 74

NasionalPos.com, Jakarta– Yulianto Widirahardjo mantan Ketua Umum Team Kesehatan Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang sudah habis masa jabatannya. Meski demikian Yulianto menyatakan tantangan yang dihadapi PJ Gubernur Jakarta tentunya tidak mudah.

“Saya yakin Pak Heru Budi Hartono mampu menjalankan tanggung jawab yang tidak mudah ini, dan memerlukan keberanian untuk melakukan pembenahan terhadap kompleksitas permalahan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta ini,” ungkap Yulianto saat dihubungi awak media, Selasa, 25/10/2022 di Jakarta.

Menurut Yulianto, Sejumlah tantangan dan kendala yang akan dihadapi PJ. Gubernur DKI amat sulit karena pada dasarnya seperti merenovasi lagi bangunan baru yang pernah dirusak, dengan orang2 yg pernah menikmati kerusakan itu.

Jadi untuk “merenovasi” PJ Gubernur terpaksa bukan hanya memperbaiki fisik bangunannya tapi juga secara bersamaan harus membersihkan  aparaturnya baik di lingkungan struktur birokrasi maupun dilingkungan institusi penunjang pembangunan seperti BUMD, terutama BUMD yang dinilai kinerjanya memburuk, tidak maksimal dalam pengelolaan asset, serta bahkan merugikan sehingga performance BUMD tersebut justru memboroskan keuangan daerah maupun menjadi beban anggaran yang salah satu sumbernya berasal dari pajak warga Jakarta, dirinya menilai ada beberapa BUMD yang disinyalir menjadi beban APBD DKI Jakarta dari tahun-ke tahun, padahal setiap Tahun, Pemprov DKI Jakarta selalu menganggarkan Penambahan Modal Daerah ke BUMD tersebut, dengan harapan adanya peningkatan kinerja yang bisa menambah penghasilan daerah, namun realitasnya justru harapan itu tidak terealisasi, BUMD itu misalnya PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakpro.

Baca Juga :  Dilantik Jadi Ketua MK, Suhartoyo: Tugas Saya Cukup Berat

“Masalah pembenahan BUMD tersebut bukan hanya strategis melainkan juga kebutuhan faktual, yang harus diperhatikan dan diselesaikan, sebab jika tidak segera dilakukan pembenahan baik secara structural dengan secara fungsional maka akan menjadi beban anggaran dan mungkin juga bisa menjadi sarang korupsi bagi pejabat di BUMD tersebut” tukas Yulianto yang saat ini masih menjadi komisaris PT. Titik Balik Sejahtera, Perusahaan yg bergerak dalam bidang layanan kesehatan mental (mental health).

Baca Juga :  Penghapusan 417 Unit Bus Transjakarta dari Daftar Aset Belum Disetujui Komisi C

Karena itu, imbuh, Yulianto, pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik untuk  menyelesaikan pembenahan BUMD tersebut secara cermat, cepat dan tepat, pengalaman Heru sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan, dan juga pengalaman beliau saat menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, tentu juga menjadi sangat penting dalam mengelola Jakarta terutama dalam melakukan pembenahan terhadap BUMD yang menjadi beban APBD dan disinyalir menjadi sarang korupsi, kolusi dan berbagai perilaku yang merugikan Pemprov DKI Jakarta.

“Ya, harapannya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus punya keberanian melampaui kewenangannya melakukan pembenahan pergantian terhadap komisaris maupun jajaran direksi BUMD yang menjadi beban APBD dan juga dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu persoalan akut di Pemprov DKI Jakarta, dan tentunya Rakyat mendukung gebrakan Pj Gubernur DKI Jakarta Benahi BUMD ”pungkas Yulianto Widirahardjo yang juga mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan Pesan Awal tahun 2026

dito

13 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan pada awal tahun 2026 dalam sebuah pertemuan yang digelar di Grha Pemuda, Komplek Katedral, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Dalam pesan kebangsaannya, Gerakan Nurani Bangsa menegaskan pentingnya menjaga demokrasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Mereka menilai pelaksanaan demokrasi harus terus diperkuat melalui pemerintahan yang berlandaskan …

Jejak Panjang H. Amran Sidi : Dari Padang Panjang Ke Kota Padang, Perjuangan Cinta Hj Jusma Hingga Yayasan Baiturahmah

Primadoni,SH

11 Jan 2026

Padang, Nasionalpos .com — H. Amran Sidi lahir pada 20 September 1929 di Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebuah kota kecil yang kelak menjadi saksi awal perjalanan hidupnya. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, menjalani masa muda dengan tekad kuat untuk bekerja keras dan bertanggung jawab atas hidup serta keluarganya. Pada tahun 1952, …

Berkaca Dari Penculikan Nicolas Maduro, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah: Prabowo Harus Waspadai Fenomena “Kudeta Senyap” Di Circle Kekuasaan

dito

09 Jan 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Peristiwa geopolitik yang mengguncang Venezuela menjadi alarm keras bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kasus penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat, yang diikuti dengan cepatnya pengambilalihan kekuasaan oleh Wakil Presiden Delcy Rodríguez, memunculkan satu isu sensitif namun krusial: pengkhianatan elite dari dalam kekuasaan itu sendiri. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah …

Pemerintah didesak untuk bubarkan Yayasan Trisakti versi bentukan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Untuk Selamatkan Keberlangsungan Satdik di bawah naungan Yayasan Trisakti yang Sah

dito

08 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait pemberitaan di beberapa media on-line tentang kisruhnya sengketa Yayasan Trisakti dengan pembentukan “Yayasan Trisakti” versi Menteri Pendidikan terdahulu (Nadiem Makarim), hal ini cukup mempengaruhi animo siswa yang ingin melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi di lingkungan Trisakti, juga menimbulkan keresahan bagi Dosen dan Karyawan yang ada. Menanggapi pemberitaan tersebut, kepada wartawan yang menghubunginya, …

PASTRI Persoalkan Keabsahan Ijazah Lulusan Usakti beserta Satdik lainnya Pasca Putusan Kasasi MA No.292/K/TUN/2024 Jo No. 227/PK/TUN/2025

dito

07 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Berdasarkan surat edaran yang dikirimkan oleh kuasa hukum Ketua Pembina Yayasan Trisakti dimana disampaikan sudah adanya ketetapan hukum yang tetap akan kejelasan Badan Penyelenggara yang sah dari Universitas Trisakti kembali kepada Akta No.22/2005 dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 292/K/TUN/2024, demikian di sampaikan Giri Putra Pamungkas Koordinator Persatuan Alumni Satuan Pendidikan Trisakti (PASTRI) …

MEKANISME NEGOSIASI, PENGEMBALIAN UANG, DAN HUKUM KORUPSI DI INDONESIA

dito

31 Des 2025

Disampaikan oleh: A. Darwin R Rangreng SH MH Praktisi hukum.   Ini menjadi babak baru dalam penyelesaian reformasi korupsi  Permasalahan korupsi seringkali melibatkan pertanyaan: apakah pelaku bisa bernegosiasi dengan Jaksa Agung agar tidak terjerat sangsi hukuman, terutama jika uang atau aset hasil korupsi dikembalikan? Nah saat ini, masih menjadi perdebatan karena ada ketidaksesuaian antara pandangan …

x
x