Rakyat Dukung Gebrakan PJ Gubernur DKI Jakarta Benahi BUMD

- Editor

Selasa, 25 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta– Yulianto Widirahardjo mantan Ketua Umum Team Kesehatan Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang sudah habis masa jabatannya. Meski demikian Yulianto menyatakan tantangan yang dihadapi PJ Gubernur Jakarta tentunya tidak mudah.

“Saya yakin Pak Heru Budi Hartono mampu menjalankan tanggung jawab yang tidak mudah ini, dan memerlukan keberanian untuk melakukan pembenahan terhadap kompleksitas permalahan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta ini,” ungkap Yulianto saat dihubungi awak media, Selasa, 25/10/2022 di Jakarta.

Menurut Yulianto, Sejumlah tantangan dan kendala yang akan dihadapi PJ. Gubernur DKI amat sulit karena pada dasarnya seperti merenovasi lagi bangunan baru yang pernah dirusak, dengan orang2 yg pernah menikmati kerusakan itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jadi untuk “merenovasi” PJ Gubernur terpaksa bukan hanya memperbaiki fisik bangunannya tapi juga secara bersamaan harus membersihkan  aparaturnya baik di lingkungan struktur birokrasi maupun dilingkungan institusi penunjang pembangunan seperti BUMD, terutama BUMD yang dinilai kinerjanya memburuk, tidak maksimal dalam pengelolaan asset, serta bahkan merugikan sehingga performance BUMD tersebut justru memboroskan keuangan daerah maupun menjadi beban anggaran yang salah satu sumbernya berasal dari pajak warga Jakarta, dirinya menilai ada beberapa BUMD yang disinyalir menjadi beban APBD DKI Jakarta dari tahun-ke tahun, padahal setiap Tahun, Pemprov DKI Jakarta selalu menganggarkan Penambahan Modal Daerah ke BUMD tersebut, dengan harapan adanya peningkatan kinerja yang bisa menambah penghasilan daerah, namun realitasnya justru harapan itu tidak terealisasi, BUMD itu misalnya PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakpro.

Baca Juga :   Hadiri Peringatan HUT TNI ke 77, Dandim Palangka Raya Imbau Prajurit Jaga Kepercayaan Masyarakat

“Masalah pembenahan BUMD tersebut bukan hanya strategis melainkan juga kebutuhan faktual, yang harus diperhatikan dan diselesaikan, sebab jika tidak segera dilakukan pembenahan baik secara structural dengan secara fungsional maka akan menjadi beban anggaran dan mungkin juga bisa menjadi sarang korupsi bagi pejabat di BUMD tersebut” tukas Yulianto yang saat ini masih menjadi komisaris PT. Titik Balik Sejahtera, Perusahaan yg bergerak dalam bidang layanan kesehatan mental (mental health).

Baca Juga :   Update Data Corona (11/4/2022) Jumlah Pasien Positif 6.033.903 Orang dan Meninggal 155.674 Orang

Karena itu, imbuh, Yulianto, pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik untuk  menyelesaikan pembenahan BUMD tersebut secara cermat, cepat dan tepat, pengalaman Heru sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan, dan juga pengalaman beliau saat menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, tentu juga menjadi sangat penting dalam mengelola Jakarta terutama dalam melakukan pembenahan terhadap BUMD yang menjadi beban APBD dan disinyalir menjadi sarang korupsi, kolusi dan berbagai perilaku yang merugikan Pemprov DKI Jakarta.

“Ya, harapannya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus punya keberanian melampaui kewenangannya melakukan pembenahan pergantian terhadap komisaris maupun jajaran direksi BUMD yang menjadi beban APBD dan juga dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu persoalan akut di Pemprov DKI Jakarta, dan tentunya Rakyat mendukung gebrakan Pj Gubernur DKI Jakarta Benahi BUMD ”pungkas Yulianto Widirahardjo yang juga mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

 

Loading

Berita Terkait

Erupsi Gunungapi Ruang: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Pengungsian Warga di Pulau Siau
Terima Kunjungan Kehormatan Danjen USARPAC, Kasad Sepakat Perkuat Kerja Sama
Diduga Kelompok Perusuh di APK Merekayasa Laporan ke Pihak Polri
Dampak Erupsi Gunungapi Ruang Meluas, Upaya Penanganan Darurat Terus Dimaksimalkan
Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024, MPD Berharap Keputusan MK Lebih Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
APBN 2025 Harus Perhatikan Perubahan Geopolitik Dunia dan Transisi Pemerintahan Baru
Pembangunan NCICD dan Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Di Tekankan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta
Demi Jangkau Sekolah Swasta, Pemerintah Janji Optimalkan Anggaran Pendidikan 20%

Berita Terkait

Sabtu, 4 Mei 2024 - 19:26 WIB

Erupsi Gunungapi Ruang: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Pengungsian Warga di Pulau Siau

Senin, 22 April 2024 - 19:19 WIB

Terima Kunjungan Kehormatan Danjen USARPAC, Kasad Sepakat Perkuat Kerja Sama

Minggu, 21 April 2024 - 18:29 WIB

Diduga Kelompok Perusuh di APK Merekayasa Laporan ke Pihak Polri

Sabtu, 20 April 2024 - 18:37 WIB

Dampak Erupsi Gunungapi Ruang Meluas, Upaya Penanganan Darurat Terus Dimaksimalkan

Sabtu, 20 April 2024 - 12:43 WIB

Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024, MPD Berharap Keputusan MK Lebih Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

Senin, 1 April 2024 - 22:17 WIB

APBN 2025 Harus Perhatikan Perubahan Geopolitik Dunia dan Transisi Pemerintahan Baru

Kamis, 21 Maret 2024 - 19:47 WIB

Pembangunan NCICD dan Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Di Tekankan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta

Selasa, 19 Maret 2024 - 21:08 WIB

Demi Jangkau Sekolah Swasta, Pemerintah Janji Optimalkan Anggaran Pendidikan 20%

Berita Terbaru