Home » Nasional » Rapat Dinas Perdana Lapas Kelas IIB Lumajang Bahas Pencapaian dan Rencana Kerja Tahun 2025

Rapat Dinas Perdana Lapas Kelas IIB Lumajang Bahas Pencapaian dan Rencana Kerja Tahun 2025

Eni 09 Jan 2025 167

 

LUMAJANG – nasionalpos.com ll Lapas Kelas IIB Lumajang menggelar rapat dinas perdana pada tahun 2025 yang dipimpin oleh Kepala Lapas (Kalapas) Mahendra Sulaksana. Acara yang dilaksanakan di aula Lapas Lumajang ini dihadiri oleh seluruh staf dan petugas Lapas setempat. Rapat dimulai dengan pembacaan rencana kerja Lapas Kelas IIB Lumajang untuk tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Kalapas Mahendra Sulaksana memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas pencapaian Lapas Lumajang di tahun 2024, di antaranya keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta penghargaan P2HAM. Pencapaian tersebut dianggap sebagai wujud komitmen Lapas Lumajang dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi dan mendukung hak asasi manusia.

Baca Juga :  RUU 8 Provinsi Sepakat Dibahas Komisi II dan Pemerintah

Menghadapi tahun 2025, Kalapas menekankan pentingnya menjadikan Lapas Lumajang sebagai tempat bebas uang tunai. Untuk mendukung hal ini, Lapas Lumajang akan menyediakan fasilitas ATM untuk memudahkan transaksi di koperasi dan kantin. Selain itu, Mahendra Sulaksana mengingatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam melaksanakan tugas kunjungan dengan baik dan meningkatkan pengawasan di setiap aspek operasional.

“Saya mengingatkan kembali untuk melaksanakan protokol pengibaran bendera secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Juga pentingnya pegawai untuk menyelesaikan administrasi dengan baik dan menghindari penyalahgunaan narkoba, mengingat tantangan yang semakin berat dalam tugas sebagai abdi negara”, tambahnya.

Baca Juga :  Parah!!!! Kepala Desa Gandaria Mengakui Anggaran Dana Desa 493 Juta Hanya Buat Pengurugan Taman Wisata Milik Desa

Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan adanya perubahan struktur Kementerian Hukum dan HAM yang kini terbagi menjadi tiga kementerian, yang turut mempengaruhi pengelolaan administrasi di Lapas Lumajang.

Rapat ini menegaskan bahwa disiplin, kerja sama, dan integritas merupakan nilai-nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pegawai Lapas Lumajang, guna terus mendukung prestasi dan kemajuan Lapas ke depannya.(Humas)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x